TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan sikap pemerintah Indonesia terhadap Amerika Serikat yang secara resmi menolak produk minyak sawit mentah dan turunannya dari Indonesia per 28 Januari lalu.

"Saya dengar ada semacam aksi boikot dan melarang perkebunan kelapa sawit. Terus terang kalau ada aksi itu menurut saya kurang fair, karena kita hidup dalam percaturan global juga harus fair," tegasnya menyindir perlakuan AS, saat memberikan Pidato di hadapan 128 perwakilan internasional, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Rabu (15/2/2012).

Ditegaskannya, melarang sebuah negara untuk tidak berkebun kelapa sawit padahal produksi kelapa sawit itu sendiri memiliki makna ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat di negara berkembang, yang masih ada kemiskinan dan masih ada masalah. "Menurut saya bukan opsi yang baik," tandas SBY mengkritik.

"Saya setuju ke depan ini kami, Indonesia lebih efektif mengontrol dan mengawasi perkebunan kelapa sawit. Saya setuju 200 persen untuk tidak merusak lingkungan, tidak careless," imbuhnya.

Untuk mencapai itu, menurut SBY, pemerintah telah mengajak bersama-sama NGO/LSM Internasional, Nasional, Lokal, sama-sama pemerintah mengatasi hal itu.

"Tapi sekali lagi setelah melakukan itu semua kami divonis kelapa sawit tidak boleh dijadikan menjadi sumber pencaharian menurut saya ini berkaitan dengan justice. Saya menyampaikan seperti itu karena saya sangat commited karena tidak ada yang aneh-aneh yang merusak apa yang dilaksanakan dunia perkebunan itu," demikian SBY menampik tudingan boikot CPO Indonesia oleh AS karena dinilai kurang ramah lingkungan.

Senada dengan itu, sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Hatta juga mengaku tidak mengetahui apa dasar dan motif yang ada di balik penolakan AS terhadap produk CPO Indonesia.

Bila ternyata alasan yang diutarakan AS tidak betul dan bernuansa hanya memproteksi diri atas masuknya produk, itu sangat disayangkan. Karena WTO sendiri melarang tindakan tersebut.