Komisi IV DPR Minta Kebijakan Sawit Harus Kembali pada ISPO

[:id]JAKARTA, JITUNEWS.COM – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo meminta kebijakan Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP)  harus dikembalikan pada kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Firman menjelaskan, dengan adanya keputusan yang dikeluarkan IPOP terkait dengan keberadaan sawit tanah air malah membuat petani sawit semakin bingung.

“Mereka bingung mau dikemanakan sawit mereka, sementara mereka tidak tahu menahu soal kebijakan IPOP tersebut,” demikian kata Firman Soebagyo di bilangan senayan, Jakarta, Rabu (20/4).

Pasalnya, pihak IPOP mengeluarkan sejumlah kebijakan yang sangat menyulitkan para petani sawit diantaranya dilarang membuka kebun di lahan hutan (deforestasi), melarang penggunaan lahan gambut untuk perkebunan sawit dan perlindungan kepada lahan stok karbon tinggi (HCS). Selain itu, perusahaan sawit juga tidak boleh menerima atau menampung Tandan Buah Segar (TBS) sawit dan CPO yang berasal dari lahan sawit hasil deforestasi, lahan gambut dan HCS.

Firman menilai bahwa sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh IPOP tersebut sangat tidak beralasan, pasalnya langkah pengembangan sawit tanah air sudah berlangsung sejak lama dan para petani sudah sangat paham soal lahan perkebunan sawit.

“Jadi kalau ada larangan-larangan kemudian berujung pada menolak melakukan pembelian di zona yang mereka tetapkan, itu sangat tidak beralasan,” demikian katanya.

Ia berharap agar langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat bisa terealisasi sehingga sawit petani bisa terjual dengan baik.

“Demi petani, pemerintah harus tegas kepada kelima perusahan sawit tanah air yang sudah menandatangani IPOP agar kembali pada kebijakan ISPO,” demikian pungkasnya.

Kelima perusahan besar yang menjadi raksasa sawit Indonesia tersebut adalah Wilmar Indonesia, Cargill Indonesia, Golden Agri Resources, Musim Mas dan Asian Agri.

Sumber : Jitunews.com[:en]JAKARTA, JITUNEWS.COM  – Member of Commission IV of the House of Representatives, the Word Soebagyo ask Indonesian Palm Oil Policy Pledge (IPOP) must be returned to the policy System Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Firman explained, with the decision taken by IPOP associated with the presence of ground water instead of oil palm farmers make more confused.

“They are confused about their palm dikemanakan, while they do not know anything about the IPOP policy,” said Firman Soebagyo in numbers Senayan, Jakarta, Wednesday (20/4).

The reason, the IPOP issued a number of policies that are very difficult for smallholders of which is prohibited establish farms on forest lands (deforestation), prohibits the use of peatlands for oil palm plantations and land protection to high carbon stock (HCS). In addition, oil companies also may not accept or accommodate the Fresh Fruit Bunches (FFB) and CPO are derived from palm plantation result of deforestation, peatland and HCS.

Word considers that a number of policies issued by the IPOP is unreasonable, the article pace of oil development ground water has been going on since a long time and farmers already understand about the oil palm plantation.

“So if there are restrictions then leads to refuse to make purchases in the zones they charge, it is unreasonable,” he said.

He hopes that immediate measures undertaken by the government in the near future can be realized so that the palm farmers can sell well.

“For the farmer, the government must be firm to the five companies, oil country that has signed the order to return to the policy IPOP ISPO,” he concluded.

Five companies of which become oil giant Wilmar Indonesia is Indonesia, Cargill Indonesia, Golden Agri Resources, Musim Mas and Asian Agri.

Source: Jitunews.com[:]

No Comments

Post A Comment