11 Mar Lembaga Sertifikasi Hutan dan Produk Kehutanan di Indonesia 2023
Lembaga Sertifikasi Hutan dan Produk Kehutanan di Indonesia 2023
Sertifikasi hutan merupakan hal yang penting di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Itulah mengapa pihak-pihak yang berkecimpung dengan pengelolaan hutan dan hasilnya perlu memiliki sertifikasi ini.
Namun sebelum memilikinya, ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu. Di antaranya adalah lembaga sertifikasi, prosedur agar lembaga tersebut melakukan sertifikasi, hingga jenis-jenis sertifikasi yang diperlukan untuk hutan dan produknya. Berikut penjelasannya!
Mengenal Lembaga Sertifikasi Hutan
Lembaga sertifikasi merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan asesmen hingga memutuskan untuk memberikan sertifikasi kepada pihak lainnya. Sifat dari lembaga ini adalah independen dan merupakan pihak ketiga.
Sertifikasi tak bisa dilakukan oleh sembarang lembaga. Jika dipaksakan, maka sertifikasi yang diberikan akan tak dianggap valid.
Oleh sebab itu, suatu lembaga harus memahami dan melakukan prosedur sertifikasi sesuai yang telah dikembangkan maupun ditetapkan oleh Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia atau Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC).
Berikut hal-hal yang telah ditetapkan oleh IFCC dan harus dilakukan lembaga dalam melakukan sertifikasi sehingga dapat dianggap valid.
- Memahami dan melakukan akreditasi sesuai standar IFCC ST 1001:2013 sesuai versi terbaru yang sedang berlaku atau berdasarkan revisi yang diadaptasi oleh IFCC;
- Melakukan prosedur sertifikasi pengelolaan hutan berdasarkan IFCC ST 1001:2013 atau standar pengelolaan hutan. Dalam hal ini, lembaga harus mempunyai akreditasi yang sah dan menjadi anggota Forum Akreditasi itu sendiri;
- Memahami bahwa akreditasi harus dilakukan dengan menyatakan ISO/IEC 17021:2011 dan memenuhi dokumen maupun persyaratan yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut.
Salah satu lembaga sertifikasi hutan yang memenuhi hal-hal tersebut adalah Mutu International. Hal ini bisa dipastikan saat ingin mengajukan sertifikasi jika diperlukan. Dengan menggunakan lembaga seperti inilah sertifikasi akan dianggap valid sehingga memudahkan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya.
Prosedur Sertifikasi Hutan
Ada beberapa tahap yang harus dilakukan agar sertifikasi bisa berjalan dengan lancar. Berikut di antaranya:
-
Persiapan
Pihak yang ingin mengajukan sertifikasi perlu memastikan bahwa sistem yang dijalani sudah memenuhi persyaratan. Sistem ini meliputi kesiapan dan cara karyawan bekerja, proses produksi, hingga peninjauan industri secara berkala.
Sistem tersebut sebaiknya dicatat dengan benar. Jadi, ada bukti tertulis bahwa pihak yang mengajukan sertifikasi telah menjalani semua persyaratan dengan benar sehingga siap diaudit.
-
Pengajuan Sertifikasi
Setelah menjalani persiapan dan memastikan bahwa semua orang yang terlibat telah memenuhi syarat, maka sertifikasi bisa diajukan. Dokumen maupun persyaratan pengajuan dapat dipastikan ke lembaga sertifikasi yang berkaitan.
Proses pengajuan ini dapat berbentuk proposal. Di dalam proposal tersebut, pihak yang mengajukan perlu memberi detail terkait sertifikasi apa yang dibutuhkan dan berbagai informasi penting lainnya.
-
Pemberian Proposal
Setelah pengajuan sertifikasi diterima, maka lembaga yang berwenang akan mengeceknya. Jika sudah memenuhi persyaratan pengajuan, maka lembaga tersebut akan memberikan proposal kepada pihak yang mengajukan.
Proposal tersebut berisi detail audit yang akan dilakukan untuk memperoleh sertifikasi. Selain itu, proposal ini juga berisi biaya yang perlu dibayarkan dan rinciannya.
Jika pihak yang ingin melakukan sertifikasi telah setuju dengan proposal tersebut, maka proses audit bisa segera dilakukan. Namun jika ada hal yang kurang berkenan, maka bisa didiskusikan dengan lembaga bersangkutan.
-
Proses Audit
Proses audit dilakukan dengan kunjungan auditor ke lokasi yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya. Di sini, auditor akan memeriksa semua aspek. Aspek-aspek ini telah sesuai standar yang dianut.
Auditor bisa menemukan hal-hal yang tak sesuai dengan standar. Jika hal tersebut terjadi, maka auditor akan memberikan waktu untuk perbaikan. Setelah perbaikan dilaksanakan, maka auditor akan mengeceknya lagi.
-
Pemberian Sertifikasi
Jika memang proses audit sudah sesuai dengan standar, maka sertifikasi akan diberikan. Sertifikasi ini tidak berlaku selamanya karena mempunyai jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, pemegang sertifikat harus memperhatikan jangka waktu tersebut. Jika waktunya sudah habis, maka perlu mengajukan permohonan sertifikasi lagi.
Selain itu, auditor dari lembaga sertifikasi juga akan melakukan kunjungan setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan masih memenuhi standar. Maka dari itu, pemegang sertifikat harus memastikannya. Jika tidak, maka bukan tak mungkin sertifikat tersebut akan dicabut kembali.
Jenis-Jenis Sertifikasi
Umumnya, ada tiga jenis sertifikasi yang dilakukan untuk hutan dan produk kehutanan. BErikut ulasannya:
-
Sertifikasi FSC atau Forest Stewardship Council
Sertifikasi FSC diberikan kepada pihak yang mampu memenuhi syarat saat mengelola hasil hutan berupa kayu maupun non kayu setelah diangkut keluar dari hutan tersebut. Biasanya, sertifikasi ini diperlukan oleh pedagang, pabrik, maupun pihak-pihak lain yang ingin memakai klaim FSC pada produknya.
Bahan-bahan yang memperoleh sertifikat FSC memang bisa dari beragam sumber. Namun, sebagian besar bahan-bahan tersebut berasal dari hutan yang memenuhi syarat. Selain itu, bahan-bahan tersebut juga bisa berupa material yang bila tidak digunakan akan menjadi limbah maupun material yang berisiko rendah.
Selain itu, sertifikasi FSC juga memperhatikan tenaga kerja dari suatu industri. Tenaga kerja tersebut tidak boleh di bawah umur, tak mengalami diskriminasi terlepas apapun jabatan dan jenis pekerjaanya, tak mengalami semua bentuk kerja paksa, dan memiliki kebebasan untuk berserikat dan berunding.
-
Sertifikasi PEFC atau Programme for the Endorsement of Forest Certification
Sertifikasi PEFC diberikan kepada pihak yang meskipun menggunakan hasil hutan, namun tetap memastikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayatinya. Selain itu, pihak tersebut juga memiliki syarat untuk tidak menggunakan bahan kimia berbahaya maupun perilaku lain yang tak ramah lingkungan.
Sertifikasi ini biasanya diperlukan oleh perusahaan yang mengelola hasil hutan. Manfaat dari adanya sertifikasi ini adalah mendorong keberlanjutan bisnis, meningkatkan tanggung jawab perusahaan terhadap pengelolaan hutan demi mencegah pemanasan global, dan menjaga sumber daya alam.
Selain itu, sertifikasi ini juga membawa manfaat terhadap masyarakat. Misalnya adalah tenaga kerja lokal dapat lebih terserap, kearifan lokal dapat terjaga, hingga terpenuhinya berbagai hak pekerja.
-
Sertifikasi V-Legal atau Indonesian Legal Wood
Sertifikasi ini diberikan kepada perusahaan yang ingin mengekspor produknya. Produk yang dimaksud adalah hasil hutan berupa kayu.
Dengan adanya sertifikasi ini, maka legalitas produk kayu bisa diakui karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, konsumen dari luar negeri tak perlu meragukan legalitas produk kayu ini sehingga dapat menggunakannya dengan aman.
Adanya sertifikasi ini bisa memberikan manfaat bagi perusahaan. Salah satunya adalah meningkatnya kepercayaan konsumen kepada perusahaan tersebut. Peningkatan kepercayaan ini akan berpengaruh terhadap citra hingga pendapatan perusahaan itu sendiri.
Itulah berbagai hal yang perlu diketahui tentang sertifikasi hutan. Jika Anda memerlukan salah satu sertifikasi tersebut, maka bisa menghubungi lembaga terpercaya, yaitu Mutu International. Jadi, proses sertifikasi pun dapat berjalan dengan lancar. Klik di sini untuk informasi selengkapnya!
Referensi
https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/vsvlk/3
https://www.ifcc-ksk.org/id/bagaimana-tersertifikasi/lembaga-sertifikasi.html