06 Agu Peran Konsultasi Karbon dalam Menavigasi Regulasi Karbon di Indonesia

Peran Konsultasi Karbon dalam Menavigasi Regulasi Karbon di Indonesia

Komitmen banyak negara di dunia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan membatasi jumlah karbon yang dapat dihasilkan oleh perusahaan atau organisasi.

Agar karbon yang dihasilkan perusahaan atau organisasi masih berada dalam “batas wajar” sesuai yang ditentukan oleh negara, perusahaan atau organisasi dapat berkonsultasi dengan konsultan yang ahli di bidangnya.

Konsultasi Karbon di Indonesia

Konsultasi karbon merupakan kegiatan yang memberikan pedoman bagi perusahaan atau organisasi dalam mengurangi jumlah emisi karbon yang dihasilkan.

Di Indonesia sendiri terdapat layanan konsultasi karbon yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RK2IK).

Tujuan dari RK2IK ini untuk mendukung Nationally Determined Contribution (NDC) dan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca. 

Regulasi Karbon di Indonesia

Mulai tahun 2021, Indonesia telah memiliki regulasi yang berkaitan dengan pengaturan Karbon, diantaranya:

1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Perpres No. 98 Tahun 2021)
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (Permen LHK No. 21 Tahun 2022)
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Permen ESDM No. 2 Tahun 2023)
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (POJK No. 14 Tahun 2023).

Lahirnya keempat regulasi ini menjadi tonggak awal Indonesia dalam memitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi GRK. 

Mitigasi perubahan iklim di Indonesia dapat dilakukan dengan penyelenggaraan NEK pada sektor-sektor berikut:

1. Energi
2. Limbah
3. Proses industri dan penggunaan produk
4. Pertanian
5. Kehutanan dan/atau
6. Sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai informasi, NEK merupakan nilai dari setiap unit GRK yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi. Penyelenggaraan NEK sendiri dapat dilakukan melalui  beberapa mekanisme, diantaranya adalah perdagangan karbon , pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, serta mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Konsultasi Karbon dalam Menavigasi Regulasi Karbon

Dalam praktiknya, konsultasi karbon membantu perusahaan dan organisasi dalam memberikan advis dan panduan terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, dan penyelenggaraan NEK.

Di sini, konsultasi karbon memiliki peran yang vital untuk keberlanjutan regulasi karbon di Indonesia, diantaranya:

1. Pemahaman dan kepatuhan regulasi

Dengan adanya konsultasi karbon, para konsultan akan membantu perusahaan dan organisasi dalam memahami regulasi serta kebijakan karbon yang ada saat ini. 

Dengan adanya konsultasi karbon juga membantu perusahaan dan organisasi untuk mengembangkan strategi dengan tetap memastikan kepatuhan terhadap regulasi karbon tetap terpenuhi.

2. Dukungan penyusunan regulasi

Konsultan karbon dapat berperan dalam advokasi kebijakan, bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan karbon yang efektif. Konsultan karbon dapat melakukan studi dan memberikan rekomendasi berbasis data untuk membantu pemerintah dalam merancang regulasi karbon yang lebih spesifik dan efektif. Hal ini tentunya dapat membantu pengembangan regulasi karbon di Indonesia yang masih memerlukan beberapa aturan turunan 

Spesifik untuk mengatur mengenai besaran harga karbon per unit, mekanisme Monitoring, Reporting and Verification (MRV) untuk mengurangi emisi, keterbukaan data dalam perdagangan karbon, serta masih banyak lainnya.

3. Organ Check and balance

Selaras dengan peran konsultan karbon dalam melakukan advokasi kebijakan yang dapat dituangkan dalam peraturan, konsultan karbon juga dapat menjadi organ check and balance guna melihat sejauh mana regulasi karbon telah efektif diterapkan, dan dapat memberikan masukan kepada pemerintah apabila regulasi karbon yang ada tidak lagi relevan.

Ingin Ikut Terus Berkontribusi dalam Lingkungan Indonesia?

PT Mutuagung Lestari Tbk atau Mutu International merupakan perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1990. Kami melayani berbagai jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi untuk berbagai macam industri. Tim ahli kami yang didukung oleh pengalaman selama lebih dari 30 tahun, bekerja untuk mengidentifikasi masalah dan menyarankan solusi yang sesuai, guna meningkatkan kinerja perusahaan Anda secara efektif dan efisien.

MUTU menyediakan jasa sertifikasi untuk berbagai sektor, yaitu sektor Pertanian (Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan lain-lain, Industri Jasa Publik (sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan informasi, dan lain-lain), Pangan (Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)), sistem manajemen keamanan pangan, pangan organic, dan lain-lain), Ekonomi Hijau (sertifikasi gas rumah kaca, ISCC, dan lain-lain), Kehutanan (Forest Stewardship Council (FSC)), pengelolaan hutan produksi lestari, dan lain-lain) dan Produk Kehutanan (Ekolabel, Japanese Agricultural Standard (JAS), dan lain-lain).

Sejak berdirinya bergerak dibidang sertifikasi kehutanan dan industri yang telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), dan lembaga akreditasi mancanegara lainnya. Untuk melakukan pengurusan sertifikasi ISPO, Anda bisa menghubungi MUTU International.