19 Aug Strategi Indonesia Mengurangi Emisi Demi Net Zero Emission

Komitmen Indonesia dalam mendukung net zero emission (emisi nol karbon) rupanya dibuktikan dalam beberapa strategi, dengan berfokus pada pembuatan transisi energi, membuat kerangka kebijakan, hingga menerapkan praktik berkelanjutan lingkungan.

Transisi Energi

Pencapaian net zero emission Indonesia didukung dengan adanya transisi energi. Secara garis besar, transisi energi ini dibagi menjadi 2 langkah, yakni peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT) dan penghapusan bertahap proyek batu bara.

Peningkatan bauran EBT 

Saat ini, Indonesia tengah gencar menggalakkan penggunaan EBT, mengingat dengan ketersediaan sumber daya yang mendukung digunakannya EBT seperti solar, angin, air, dan energi geothermal. 

Target bauran energi nasional yang digadang pemerintah adalah sebesar 19,94% pada tahun 2024 dan 23% pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral No. 55.Pers/04/SJI/2024 tanggal 18 Januari 2024. 

Penghapusan bertahap proyek batu bara

Pada tahun 2023, Dewan Energi Nasional (DEN) mencatat persentase bauran energi batu bara di Indonesia sebesar 40,46%. Meski telah turun dari persentase di tahun sebelumnya sebesar 42,38%, pemerintah berkomitmen untuk menghapus secara bertahap proyek batu bara.

Komitmen ini dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Hal yang diakomodir untuk mempercepat pengembangan EBT beberapa diantaranya adalah dengan melakukan strategi percepatan pengakhiran masa operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara (PLTU) dan pelarangan pengembangan PLTU baru dengan persyaratan tertentu.

Efisiensi Energi

tujuan net zero emission Indonesia tentunya juga didukung dengan efisiensi energi dari beberapa sektor seperti sektor industri dengan mengimplementasikan sistem manajemen energi dan mengurangi penggunaan energi.

Selain itu sektor permukiman dan perdagangan juga dapat melakukan transisi energi dengan menggunakan peralatan hemat energi. Sektor transportasi pun juga diharapkan dapat menjadi pendukung transisi energi dengan penggunaan kendaraan yang hemat energi dan penggunaan electronic vehicles (kendaraan listrik).

Mekanisme Perdagangan Karbon

Kontribusi Indonesia mendukung net zero emission selanjutnya dibuktikan dengan dibentuknya mekanisme perdagangan karbon dan pajak karbon. 

Perdagangan Karbon

Perdagangan karbon di Indonesia menggunakan sistem cap and trade, dimana perusahaan yang mengeluarkan emisi karbon melebihi batas yang ditentukan dapat membeli kuota dari perusahaan lain yang masih memiliki kuota emisi karbon. 

Fase pertama dari perdagangan karbon ini berlangsung selama 2 tahun mulai tahun 2023 dan 2024. Sedangkan fase kedua dan fase ketiga memiliki jangka waktu masing-masing tiga tahun, mulai dari tahun 2025 sampai 2027 dan tahun 2028 sampai 2030. Saat ini di fase pertama, target perdagangan karbon ditujukan pada perusahaan PLTU.

Pajak Karbon

Indonesia memperkenalkan pajak karbon sebagai upaya menuju net zero emission. Pajak ini dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. 

Pajak karbon dikenakan pada orang pribadi atau badan yang membeli barang mengandung karbon, maupun orang pribadi atau badan yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Tarif pajak karbon ini dipatok lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Tetapi, jika harga karbon lebih rendah dari Rp30 per kilogram, maka tarif yang dikenakan untuk pajak karbon minimal Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara.

Meski dicanangkan akan berlaku sejak 1 April 2022, tetapi saat ini penerapan pajak karbon di Indonesia ditunda hingga tahun 2025 dengan alasan mempertimbangkan situasi perekonomian global dan domestik.

Inisiatif Sektor Industri dan Perkotaan

Industri hijau

Saat ini, pemerintah Indonesia telah mendukung industri-industri di Indonesia untuk menggunakan teknologi bersih yang dapat mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi. Termasuk penggunaan proses produksi beremisi rendah, pengelolaan limbah dan sistem pemulihan energi. Hal ini tentunya dilakukan semata-mata untuk mencapai target net zero emission.

Tak hanya itu pemerintah juga membuat regulasi yang berkaitan dengan pembatasan emisi industri dan mendukung insentif bagi perusahaan yang menggunakan teknologi hijau seperti keringanan pajak, subsidi dan akses ke pembiayaan hijau.

Pembangunan perkotaan berkelanjutan

Saat ini, Indonesia juga mendukung pengembangan bangunan hijau atau green buildings yang didesain dengan penggunaan energi dan air secara lebih efisien dan mengurangi dampak lingkungan secara keseluruhan. Dukungan ini diberikan dengan adanya kode bangunan hijau atau sertifikasi bangunan hijau bagi bangunan yang memenuhi standar bangunan hijau.

Adanya perluasan transportasi publik juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, sehingga dapat mengurangi emisi yang dihasilkan dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan transportasi publik.

Pengelolaan sampah juga menjadi hal yang penting dalam menciptakan tatanan perkotaan yang berkelanjutan, dengan mendukung pembuangan sampah berkelanjutan, reduce, reuse, dan recycle.

Pengurangan Karbon dari Kendaraan

Kendaraan listrik

Indonesia memiliki cita-cita menjadi pusat produksi kendaraan listrik di Asia Tenggara, dengan memanfaatkan sumber daya nikel yang melimpah untuk produksi baterai. Cita-cita ini diwujudkan dengan diberikannya insentif bagi produsen dan pembeli kendaraan listrik, termasuk pengurangan pajak dan dukungan infrastruktur. Tak hanya itu, bagi produse juga diberikan dukungan berupa percepatan perizinan berusaha.

Kendaraan listrik untuk mendukung target net zero emission ini tentunya tidak dapat terlepas dari dibangunnya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) atau stasiun pengisian bahan bakar untuk kendaraan listrik.

Meski diinisiasi oleh PLN, SPKLU ini menjadi bisnis yang dapat dijalankan oleh sektor listrik dengan skema partnership antara sektor swasta dengan PLN.

Peningkatan transportasi publik

Perluasan transportasi publik seperti MRT dan LRT di Jakarta dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dengan adanya MRT dan LRT yang beroperasi mengandalkan energi listrik tentunya mendukung tujuan net zero emission.  Tak hanya itu, transportasi publik seperti bus Transjakarta saat ini pun sudah banyak yang menggunakan tenaga listrik guna mengurangi emisi karbon.

Partisipasi dan Kesadaran Publik

Selain dari aksi konkret yang sudah dibahas sebelumnya, partisipasi dan kesadaran publik membawa pengaruh yang besar bagi tercapainya net zero emission. Partisipasi dan kesadaran publik ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

Edukasi publik

Edukasi terhadap perubahan iklim yang disebarkan mulai dari lingkup terkecil hingga diselenggarakan secara nasional menjadi starting point penting peningkatan kesadaran masyarakat. Hal ini dapat dilakukan kepada siswa sekolah hingga masyarakat secara umum.

Keterlibatan publik

Untuk lebih memaknai kesadaran akan pentingnya net zero emission, masyarakat dapat diajak langsung untuk terlibat dalam proyek keberlanjutan lingkungan, seperti pembangunan kembali hutan, pengelolaan sampah dan sebagainya. Inisiatif-inisiatif ini tentunya dapat memperkuat komunitas untuk mengambil peran secara aktif sebagai kontribusi untuk memerangi perubahan iklim.

Kampanye publik

Tak hanya edukasi dan keterlibatan, kampanye secara nasional juga dapat dilakukan untuk menggalakan dukungan terhadap aksi penghematan energi, pengurangan limbah dan dukungan untuk menggunakan transportasi publik serta praktik keberlanjutan lainnya. Tujuan dari kampanye publik ini adalah untuk menciptakan budaya keberlanjutan bagi masyarakat.