10 Dec Memahami Mekanisme Perdagangan Karbon: Panduan Lengkap

Apa Itu Perdagangan Karbon?

Perdagangan karbon atau carbon trading adalah mekanisme yang memungkinkan pengelolaan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui pemberian insentif bagi perusahaan atau negara yang berhasil mengurangi emisinya di bawah batas yang telah ditentukan. 

Sebagai contoh, Uni Eropa menerapkan skema perdagangan karbon melalui European Union Emissions Trading System (EU ETS), yang mengatur batas emisi untuk sektor energi dan industri. 

Perusahaan atau organisasi (entitas) yang berhasil mengurangi emisinya di bawah batas dapat menjual kelebihan izin emisi kepada perusahaan lain yang melebihi batas tersebut, menciptakan insentif ekonomi untuk pengurangan emisi, sementara entitas yang melebihi batas tersebut harus membeli kredit karbon untuk menutupi kelebihannya.

Dalam melaksanakan perdagangan karbon, dua pendekatan utama yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut:

• Cap and Trade

Pemerintah menetapkan batas maksimum emisi (cap) dan menerbitkan izin emisi. Perusahaan yang mengurangi emisinya dapat menjual izin yang tidak terpakai kepada perusahaan lain.

• Offset Carbon

Kredit karbon dihasilkan dari proyek-proyek yang mengurangi emisi, seperti reboisasi, konservasi hutan, atau penggunaan energi terbarukan.

Mengapa Perdagangan Karbon Penting?

Perdagangan karbon atau carbon trading adalah salah satu instrumen paling strategis dalam mitigasi perubahan iklim karena menawarkan solusi berbasis pasar yang efisien untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Beberapa alasan utama pentingnya perdagangan karbon:

• Memenuhi Komitmen Perjanjian Paris

Perdagangan karbon atau carbon trading membantu negara-negara memenuhi target emisi yang telah mereka tetapkan dalam kerangka Nationally Determined Contributions (NDC) sesuai dengan Perjanjian Paris (Paris Agreement). Dengan mekanisme ini, negara atau perusahaan yang kelebihan izin emisi dapat mendukung pihak lain untuk mencapai target mereka.

• Memberikan Insentif Ekonomi

Perdagangan karbon atau carbon trading memberikan nilai ekonomi pada pengurangan emisi. Perusahaan yang berhasil menekan emisinya dapat menjual izin atau kredit karbon, menciptakan insentif finansial untuk meningkatkan efisiensi energi dan inovasi teknologi.

• Mendorong Inovasi Teknologi Ramah Lingkungan

Sistem ini memotivasi perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi rendah karbon, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, atau metode industri yang lebih bersih, untuk menekan biaya emisi mereka.

• Menggalang Pendanaan untuk Proyek Hijau

Pendapatan dari perdagangan karbon atau carbon trading sering kali digunakan untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan, seperti restorasi hutan, pengembangan energi terbarukan, atau konservasi biodiversitas. Sebagai contoh, proyek hutan di Kalimantan Timur telah menghasilkan kredit karbon yang laku diperdagangkan di pasar internasional.

• Meningkatkan Kesadaran dan Akuntabilitas Lingkungan

Dengan adanya pengukuran dan pelaporan yang terstandar, perdagangan karbon  atau carbon trading mendorong perusahaan dan negara untuk lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap emisi yang mereka hasilkan.

Perdagangan karbon  atau carbon trading  juga menjadi bagian penting dari strategi transisi energi. Dengan dana yang dihasilkan dari skema ini, negara dapat mempercepat peralihan dari bahan bakar fosil menuju energi bersih seperti tenaga surya dan angin. 

Selain itu, perdagangan karbon  atau carbon trading dapat mengurangi tekanan ekonomi dari penerapan kebijakan lingkungan yang ketat, sehingga lebih banyak pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam aksi iklim secara kolektif.

Kendati demikian, efektivitas perdagangan karbon sangat bergantung pada kualitas regulasi, transparansi, dan pengawasan dalam implementasinya. Tanpa pengelolaan yang baik, risiko manipulasi data dan kebocoran karbon dapat mengurangi manfaat yang diharapkan.

Mekanisme Perdagangan Karbon

Mekanisme perdagangan karbon melibatkan beberapa tahapan penting, diantaranya sebagai berikut:

• Penentuan Batas Emisi (Cap): Pemerintah atau otoritas menetapkan batas emisi untuk sektor tertentu.
• Distribusi Izin Emisi: Perusahaan menerima izin emisi berdasarkan batas yang telah ditentukan.
• Perdagangan Izin: Perusahaan yang berhasil mengurangi emisi dapat menjual izin yang tidak terpakai di pasar karbon kepada perusahaan lain.
• Monitoring dan Verifikasi: Setiap perusahaan harus melaporkan emisi mereka, yang kemudian diverifikasi oleh pihak ketiga untuk memastikan keabsahan data.

Bentuk implementasi dari mekanisme sebagaimana dilakukan oleh uni eropa dalam European Union Emissions Trading System (EU ETS). dalam EU ETS, sektor energi dan industri diwajibkan mematuhi batas emisi yang ditetapkan. 

Perusahaan seperti pembangkit listrik yang memiliki emisi tinggi dapat membeli izin tambahan dari perusahaan lain yang berhasil menurunkan emisinya di bawah batas. Di tingkat proyek, program Clean Development Mechanism (CDM) yang dikelola PBB memungkinkan perusahaan di negara maju untuk membeli kredit karbon dari proyek-proyek pengurangan emisi di negara berkembang, seperti proyek pembangkit listrik tenaga biomassa di India.

Di Indonesia, mekanisme serupa diterapkan melalui bursa karbon yang mulai berjalan pada tahun 2023. Proyek konservasi hutan di Kalimantan Timur menjadi salah satu contoh nyata dari sumber kredit karbon domestik yang diperdagangkan di pasar internasional. Sektor pembangkit listrik berbasis batu bara juga telah memulai uji coba perdagangan karbon sebagai bagian dari inisiatif transisi energi.

Tak hanya Indonesia, banyak negara lain di dunia yang telah mengimplementasikan perdagangan karbon, diantaranya Uni Eropa yang telah melakukan perdagangan karbon sejak tahun 2005, Korea Selatan yang telah melangsungkan perdagangan karbon sejak 2015 dan Meksiko yang sudah mengadakan perdagangan karbon mulai tahun 2020.

Perdagangan Karbon di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan di atas, Indonesia telah menerapkan perdagangan karbon  atau carbon trading sejak 2023. Hal ini dilandasi lantaran Indonesia merupakan negara yang masuk dalam daftar 10 negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia, menurut laporan dari tim Ilmuwan Global Carbon Project, dilansir dari katadata.

Selama tahun 2022, sepanjang tahun 2022, jumlah karbon yang dihasilkan Indonesia mencapai 700 juta ton per tahun. Indonesia pun menempati urutan ke-7 dari 10 negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia pada 2022.

Berangkat dari komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dari upaya mencapai untuk target NDC sebesar 31,89% dengan usaha sendiri atau 43,2% dengan bantuan internasional pada 2030. Indonesia mengimplementasikan bursa karbon sebagai mekanisme perdagangan karbon pada tahun 2023. 

Sejak dibuka perdana pada 26 September 2023, terdapat 50 pengguna jasa yang mendapatkan izin Bursa karbon dengan total volume sebesar 501.910 ton Co2 ekuivalen hingga periode 29 Februari 2024.

Partisipan utama meliputi sektor energi, industri, dan proyek berbasis konservasi lingkungan. Pada tahap awal, perdagangan difokuskan pada sektor pembangkit listrik berbasis batu bara. Saat ini, perdagangan karbon di Indonesia dibagi dalam 3 Fase, diantaranya:

1) Fase 1 (tahun 2023-2024), dengan fokus pada pembangkit listrik batu bara yang terhubung ke jaringan PLN saja. 

2) Fase 2 direncanakan akan diadakan untuk tahun 2025-2027, dengan rencana perluasan skema untuk memasukkan pembangkit listrik tenaga batu bara dengan kapasitas di bawah 25 MW, pembangkit listrik berbahan bakar gas, pembangkit listrik siklus gabungan dan pembangkit listrik tenaga batu bara lainnya yang tidak terhubung dengan jaringan PLN.

3) Fase 3 rencananya diluncurkan pada tahun 2028-2030, dengan cakupan semua pembangkit listrik berbahan bakar fosil, termasuk pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 2 MW atau lebih.

Volume perdagangan awal di bursa ini masih relatif kecil karena keterbatasan infrastruktur dan partisipasi pelaku usaha yang belum maksimal. Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran dan kompleksitas regulasi diharapkan dapat diatasi dengan peningkatan kapasitas teknis dan sosialisasi oleh pemerintah. 

Sektor prioritas adalah pembangkit listrik berbasis batu bara, dengan skema uji coba yang mulai diterapkan. Selain itu, proyek konservasi hutan, seperti di Kalimantan Timur, telah menghasilkan kredit karbon yang menarik pembeli internasional.

Masa Depan Perdagangan Karbon

Masa depan perdagangan karbon  atau carbon trading jika dilihat baik dalam skala global maupun dalam skala nasional di Indonesia, memiliki banyak potensi untuk mendukung pengurangan emisi karbon dan mitigasi perubahan iklim, meskipun masih banyak tantangan seperti efektivitas kebijakan, pengawasan yang ketat serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Secara global, masa depan perdagangan karbon dapat tergambar sebagai berikut:

• Penguatan Sistem Perdagangan Karbon Internasional

Sistem perdagangan karbon  atau carbon trading di seluruh dunia diperkirakan akan semakin terintegrasi dan berkembang seiring dengan upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris terus mendorong implementasi kebijakan yang lebih ambisius di negara-negara anggota. 

Hal ini membuka peluang bagi sistem perdagangan karbon internasional yang lebih terkoordinasi, memungkinkan negara-negara untuk berpartisipasi dalam pasar karbon global. Salah satu perkembangan yang bisa terjadi adalah perluasan dan peningkatan kualitas mekanisme pasar karbon, seperti yang tercatat dalam Article 6 dari Perjanjian Paris, yang memungkinkan negara-negara untuk menggunakan mekanisme pasar untuk memenuhi target pengurangan emisi mereka. Ini berpotensi meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengurangan emisi global.

• Tantangan Penyatuan Sistem dan Penetapan Harga Karbon

Meskipun ada potensi integrasi global, tantangan besar tetap ada dalam hal penyatuan sistem perdagangan karbon  atau carbon trading di berbagai negara dengan kondisi ekonomi dan lingkungan yang berbeda. 

Negara-negara dengan kebijakan yang lebih ketat bisa saja memperkenalkan harga karbon yang lebih tinggi, sementara negara lain yang lebih bergantung pada energi fosil mungkin mengalami kesulitan dalam menetapkan harga karbon yang sesuai. 

Oleh karena itu, penting untuk mencapai konsensus internasional dalam menentukan harga karbon yang cukup tinggi untuk mendorong perubahan, namun tidak terlalu membebani ekonomi global.

• Inovasi dan Perkembangan Teknologi

Masa depan perdagangan karbon  atau carbon trading juga sangat bergantung pada inovasi dalam teknologi hijau dan pengurangan emisi. Teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS), energi terbarukan, dan mobilitas berkelanjutan dapat memainkan peran penting dalam mengurangi emisi dan memperluas pasar karbon. 

Dengan adanya kemajuan dalam teknologi ini, perusahaan dan negara bisa lebih mudah memenuhi target emisi mereka, sekaligus menciptakan peluang bisnis baru di sektor teknologi hijau.

Selain itu, secara nasional berikut merupakan gambaran masa depan perdagangan karbon  atau carbon trading di Indonesia:

• Peluang untuk Pengurangan Emisi Melalui Sumber Daya Alam

Indonesia memiliki potensi besar dalam hal pengurangan emisi berbasis sumber daya alam, seperti kehutanan dan restorasi lahan. 

Proyek-proyek ini dapat menghasilkan kredit karbon yang dapat diperdagangkan di pasar internasional. Indonesia sudah memiliki beberapa program seperti REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang bertujuan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. 

Di masa depan, Indonesia bisa mengembangkan proyek-proyek berbasis alam lebih lanjut untuk menghasilkan kredit karbon.

• Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Karbon

Indonesia akan perlu mengembangkan infrastruktur yang lebih kuat untuk mendukung perdagangan karbon  atau carbon trading, seperti sistem pelaporan dan verifikasi emisi yang akurat. 

Selain itu, Indonesia dapat berfokus pada pengembangan teknologi hijau yang dapat mengurangi emisi industri dalam negeri, seperti teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi. 

Dengan demikian, Indonesia dapat lebih aktif dalam pasar karbon global dan meningkatkan potensi pengurangan emisi secara domestik.

• Edukasi dan Kesadaran

Perdagangan karbon  atau carbon trading di Indonesia juga harus disertai dengan peningkatan kesadaran di kalangan pelaku industri, masyarakat, dan pemerintah mengenai pentingnya sistem ini. Edukasi dan pemahaman yang lebih baik akan mempermudah implementasi kebijakan karbon, baik itu pajak karbon atau sistem perdagangan karbon  atau carbon trading, serta mendorong keterlibatan semua pihak dalam mengurangi emisi.

Keuntungan dan Tantangan Perdagangan Karbon

Hadirnya perdagangan karbon  atau carbon trading membawa keuntungan dan tantangan sendiri bagi negara yang mengimplementasikannya.

Keuntungan dalam perdagangan karbon

• Efisiensi Ekonomi

Perdagangan karbon  atau carbon trading mengandalkan prinsip pasar yang efisien: perusahaan yang dapat mengurangi emisi dengan biaya rendah akan melakukannya, sementara yang memiliki biaya pengurangan tinggi dapat membeli izin karbon. 

Dengan demikian, pengurangan emisi dilakukan dengan biaya minimum, yang bisa menghasilkan penghematan biaya secara keseluruhan bagi masyarakat dan sektor industri. Ini memberi kesempatan bagi pasar untuk berfungsi dengan lebih fleksibel dibandingkan dengan pendekatan yang lebih kaku seperti regulasi langsung.

• Peningkatan Investasi dalam Proyek Berkelanjutan

Hasil dari perdagangan karbon  atau carbon trading (dari penjualan izin emisi) dapat dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 

Misalnya, dana yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung inisiatif energi terbarukan (seperti pembangkit listrik tenaga angin atau surya), penghutanan kembali, atau inovasi dalam teknologi yang mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan pasar karbon untuk memperoleh pendanaan tambahan untuk mengembangkan solusi ramah lingkungan.

• Mendorong Inovasi Teknologi Hijau

Salah satu manfaat besar dari perdagangan karbon  atau carbon trading adalah dorongan yang diberikan kepada perusahaan untuk berinovasi dalam teknologi hijau. 

Dengan semakin ketatnya pembatasan emisi, perusahaan didorong untuk mencari cara yang lebih efisien untuk mengurangi emisi. Hal ini menciptakan pasar untuk teknologi ramah lingkungan yang lebih efisien, yang pada gilirannya akan mempercepat transisi ke ekonomi yang lebih hijau.

• Pembiayaan Proyek Lingkungan

Dana yang dihasilkan dari penjualan izin karbon dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan dan pengurangan emisi, seperti proyek penghijauan, konservasi alam, atau pengembangan teknologi energi terbarukan. 

Tentunya, hal Ini membantu memperkuat tujuan keberlanjutan global dan mendorong proyek ramah lingkungan yang tidak mungkin terwujud tanpa pendanaan tambahan.

• Pencapaian Tujuan Perubahan Iklim Secara Global

Perdagangan karbon  atau carbon trading adalah alat penting dalam upaya global untuk memenuhi target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris atau Paris Agreement. 

Dengan adanya pasar karbon internasional, negara-negara dapat bekerja sama untuk mengurangi emisi global secara lebih terorganisir dan terkoordinasi, yang mendukung upaya global dalam mengatasi perubahan iklim.

Tantangan dalam perdagangan karbon

• Penetapan Harga Karbon yang Efektif

Salah satu tantangan utama dalam sistem perdagangan karbon  atau carbon trading adalah penentuan harga karbon yang tepat. Harga karbon harus cukup tinggi untuk mendorong perubahan perilaku industri, namun tidak terlalu tinggi hingga membebani ekonomi secara keseluruhan. 

Penetapan harga karbon yang rendah dapat menyebabkan sistem ini gagal mendorong pengurangan emisi yang signifikan. Di sisi lain, harga karbon yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tekanan besar bagi perusahaan dan mengganggu sektor ekonomi lainnya, terutama yang bergantung pada energi berbasis karbon.

• Penyalahgunaan atau Manipulasi Pasar

Seperti pasar lainnya, perdagangan karbon  atau carbon trading dapat menjadi rentan terhadap manipulasi harga atau penyalahgunaan. Misalnya, perusahaan bisa saja melaporkan pengurangan emisi yang tidak nyata atau membeli dan menjual izin karbon dengan cara yang merugikan pasar. 

Hal ini akan mengurangi efektivitas pasar karbon karena target pengurangan emisi global tidak tercapai dengan cara yang benar-benar berkelanjutan. Regulasi yang lemah atau ketidaktepatan dalam pelaksanaan kebijakan juga membuka peluang bagi praktik-praktik semacam ini.

• Ketidakmerataan Akses terhadap Sumber Daya

Salah satu tantangan terbesar dari perdagangan karbon  atau carbon trading adalah ketidaksetaraan dalam kemampuan negara atau perusahaan untuk mengakses teknologi pengurangan emisi atau pendanaan untuk melakukan transisi energi. 

Negara berkembang, misalnya, mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk berinvestasi dalam teknologi rendah karbon, sementara negara maju yang lebih kaya mungkin dapat mengurangi emisi mereka lebih cepat. 

Hal ini bisa menyebabkan ketimpangan dalam distribusi manfaat perdagangan karbon  atau carbon trading, di mana negara atau perusahaan kaya mendapatkan keuntungan lebih besar dari sistem ini dibandingkan negara atau perusahaan yang lebih miskin.

• Keterbatasan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Perdagangan karbon  atau carbon trading memerlukan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap batas emisi yang ditetapkan. Di banyak negara, penegakan hukum masih merupakan tantangan besar, dengan beberapa negara yang memiliki regulasi yang lemah atau kurang mampu untuk memonitor pasar karbon secara efektif. 

Tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko bahwa perusahaan akan menghindari kewajiban pengurangan emisi atau menyalahgunakan sistem. Ini akan mengurangi dampak positif perdagangan karbon  atau carbon trading terhadap pengurangan emisi global.

• Ketergantungan pada Negara Lain

Dalam sistem perdagangan karbon internasional, negara-negara yang lebih berkembang dapat bergantung pada negara maju untuk mendanai proyek pengurangan emisi. 

Negara berkembang mungkin lebih fokus pada pembelian izin karbon dari negara maju daripada mengurangi emisi di dalam negeri mereka sendiri. Hal ini dapat  mengakibatkan ketergantungan yang tidak sehat dan menghalangi transisi yang lebih holistik dan berkelanjutan ke ekonomi rendah karbon di negara-negara berkembang.