Sustainable Development Goals (SDGs) untuk Kesejahteraan Masyarakat
Tahun 2015 silam, berbagai negara di dunia merumuskan agenda pembangunan berkelanjutan yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015. Agenda yang dimaksud tersebut ialah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang ingin dicapai pada 2030 mendatang. Sustainable Development Goals merupakan agenda penyempurnaan dari Millennium Development Goals (MDGs), dimana program tersebut merupakan […]
OJK Menerbitkan Kebijakan demi Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal
Dalam rangka mitigasi kondisi pasar yang berfluktuasi, OJK akan menerbitkan kebijakan dalam rangka menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga pengawas industri jasa keuangan yang dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selain itu, hadirnya OJK juga diharapkan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional […]
Peluncuran Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT) oleh BPN RI
Badan Pangan Nasional Republik Indonesia meluncurkan sistem informasi pangan segar asal tumbuhan, pada hari keamanan pangan dunia Juni lalu. UU 18/2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa yang dimaksud pangan ialah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (seperti produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air) baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai […]
Otorita IKN Incar Pendanaan Iklim Melalui Nusantara Forest Carbon Project
Indonesia memiliki potensi ekonomi besar untuk menjadi penyumbang kredit karbon dunia, mengingat betapa melimpah luasnya Sumber Daya Alam yang dimiliki. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2022) mencatat sudah ada nilai potensi ekspor kredit karbon dari proyek-proyek “beyond NDC” sekitar Rp2,6 triliun per tahun dengan luas hutan sebesar 434.811 Ha. Selain itu, ekosistem blue carbon Indonesia […]
Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO Melalui RAD KSB
Pemerintah Indonesia melakukan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO Melalui RAD KSB (Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan) untuk mewujudkan tata kelola pembangunan kelapa sawit berkelanjutan melalui koordinasi, sinergitas dan komunikasi, Pemerintah Kota Subulussalam melalui Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan (Distanbunkan) berkomitmen menyiapkan penyusunan dan penerapan dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB). Program ini […]
Efektivitas Implementasi Kebijakan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan
Bagaimana efektivitas implementasi perdagangan karbon sektor kehutanan untuk mencapai target kontribusi yang telah ditetapkan pada NDC? Seiring dengan terjadinya peningkatan suhu rata-rata global, Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi Paris Agreement berkomitmen menurunkan emisi agar dapat mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC). Untuk mencapai target NDC tersebut, Pemerintah menerbitkan Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai […]
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tingkatkan Hasil Petani
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil perkebunan petani kecil. Sektor industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia hingga saat ini masih belum dapat dikatakan stabil. Hal ini dikarenakan masih adanya berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi, salah satunya berkaitan dengan rendahnya implementasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting. […]
Peraturan Terkait Regulasi Carbon Pricing di Indonesia
Regulasi carbon pricing di Indonesia masih terus dikembangkan. Hal ini dilakukan agar ketentuan ini dapat diatur lebih jelas dan terperinci. Perdagangan karbon merupakan mekanisme yang disepakati dalam Kyoto Protocol dan Paris Agreement yang memberikan hak kepada negara untuk melakukan jual-beli karbon (tradable emission rights). Perdagangan Karbon didefinisikan sebagai sebuah mekanisme berbasiskan pasar, guna mengurangi emisi […]
Peran BPDLH dalam Perdagangan Karbon
BPDLH (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup) merupakan badan atau lembaga yang bertanggung jawab dalam pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia yang didirikan pada September 2019 lalu. BPDLH didirikan sebagai badan yang menaungi sekaligus penyalur beberapa sumber pendanaan lingkungan hidup agar dapat digunakan melalui berbagai instrumen di berbagai sektor, termasuk: kehutanan, energi dan sumber daya […]
Dasar Hukum Penyelenggara Bursa Karbon di Indonesia
Seiring disahkannya Paris Agreement yang salah satu tujuannya untuk mengurangi risiko dampak dari perubahan iklim, tiap negara diharapkan dapat menyelenggarakan bursa karbon dengan target penurunan emisi meliputi berbagai sektor, mulai dari: Kehutanan, Energi, Pertanian, Industri dan Penggunaan Produk, dan Pengelolaan Limbah. Bursa karbon sendiri merupakan salah satu sistem yang mengatur perdagangan karbon atau catatan kepemilikan […]
