Penyuapan merupakan sebuah fenomena yang dapat menghambat pengembangan, mengacaukan kompetensi dan mengacaukan tata kelola yang baik dalam hal sosial, moral, ekonomi dan politik. Organisasi dapat mencegah terjadinya penyuapan dengan menjalankan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP). Salah satu cara untuk menjadi organisasi yang bebas dari penyuapan...
Untuk memperoleh hasil inspeksi teknis yang baik, surveyor yang terstandardisasi jelas dibutuhkan untuk kualitas inspeksi yang baik. Agar menjamin kualitas inspeksi yang baik, MUTU International melengkapi dirinya dengan jajaran surveyor yang telah terstandardisasi. Bersama surveyor yang berpengalaman, profesional, dan akurat, MUTU International siap berikan layanan inspeksi...
"Grow, Nourish, Sustain. Together." Negara, sektor swasta, dan masyarakat perlu memastikan sistem pangan kita menumbuhkan (Grow) beragam makanan untuk menyehatkan (Nourish) populasi yang terus bertambah dan menopang (Sustain) planet ini, bersama-sama (Together). Dilansir FAO, krisis kesehatan global Covid-19 merupakan waktu yang tepat untuk merefleksikan hal-hal yang menjadi...
MUTU International sebagai Lembaga Penilai Kesesuaian ini memastikan bahwa perusahaan yang diverifikasi beroperasi sesuai dengan definisi legalitas Indonesia dan mempunyai pengendalian rantai pasokan yang dapat dipercaya. Lembaga Penilai Kesesuaian juga memeriksa para eksportir kayu. Bila legalitas dipatuhi, mereka akan diberikan lisensi ekspor berupa dokumen V-Legal atau,...
MUTU International telah melakukan Audit terhadap 436 Perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia, dan pada hari ini 08 Oktober 2020 ke 436 Perusahaan tersebut telah mendapatkan penghargaan sertifikat SMK3 dari Kementerian Keternagakerjaan yang di serahkan secara simbolis oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan, DR. Hj. Ida Fauziyah,...
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah sistem yang dibangun oleh pemerintah Indonesia sebagai komitmen untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Dokumen FLEGT/V-Legal bertindak sebagai jaminan legalitas kayu Indonesia yang akan masuk ke pasar International terutama Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Australia. Terdapat 3...
PHPL Adalah skema yang dapat membantu organisasi dalam menerapkan pengelolaan hutan secara lestari termasuk pemenuhan terhadap persyaratan peraturan dan meningkatkan nilai produk melalui tanda V-Legal. Audit PHPL lahir dari tingginya tuntutan para pemangku kepentingan terhadap pelaku usaha di bidang kehutanan untuk lebih bertanggung jawab terhadap usaha...
PHPL adalah kegiatan yang memastikan bahwa produk hasil hutan yang dihasilkan adalah legal dan memberikan jaminan terhadap kelestarian hutan baik secara produksi, ekologi dan sosial. MUTU International telah membuka jasa layanan sertifikasi pengelolaan hutan yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan ditetapkan oleh Kementrian...
Pada tingkatan perubahan iklim global saat ini, Indonesia masih dianggap sebagai Negara penyumbang gas emisi. Asumsi ini muncul karena masih banyak kerusakan hutan yang terjadi, khususnya dikarenakan illegal loging. Di waktu yang sama, permintaan pasar internasional untuk sertifikasi produk kayu yang ramah lingkungan terus meningkat....
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta berdampak kecil terhadap perekonomian nasional khususnya kuartal III-2020. Meskipun saat ini Pemerintah Provinsi Jakarta memperpanjang pemberlakuan PSBB. Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi memperpanjang pemberlakuan PSBB jilid...
