26 Agu Persiapan Indonesia dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim

Persiapan Indonesia untuk menghadapi dampak dari perubahan iklim dalam era net zero emission (emisi nol bersih) dipengaruhi oleh pendekatan yang terintegrasi. Mulai dari pembuatan kebijakan, pengembangan infrastruktur, keterlibatan masyarakat hingga transisi ekonomi. Usaha-usaha ini sejalan dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang Indonesia untuk memitigasi perubahan iklim yang terjadi. 

Kebijakan dan Kerangka Kerja Nasional

Penyusunan strategi rendah karbon dan ketahanan iklim jangka panjang di tahun 2050 dapat dicapai dengan transisi energi, yakni perubahan dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air dan panas bumi. 

Tak hanya transisi energi, penggunaan lahan dengan berkelanjutan dengan meningkatkan pengendalian hutan, mengurangi deforestasi dan menggalakkan reboisasi dan penghijauan serta perencanaan kota untuk membangun infrastruktur yang tahan iklim, bangunan hijau dan meningkatkan sistem pembuangan limbah dapat menjadi strategi jangka panjang untuk menghadapi perubahan iklim.

Nationally Determined Contributions (NDCs)

Komitmen Indonesia dalam NDC merupakan salah satu perwujudan dari diratifikasinya Paris Agreement to the United Nation Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016.

Kontribusi Indonesia (NDC) dalam menghadapi perubahan iklim meliputi aspek mitigasi dan adaptasi. Target NCD indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 meliputi:

• Pengurangan emisi sebesar 31,89% dengan upaya sendiri;
• Pengurangan emisi sebesar 43,2% dengan adanya kerja sama internasional dari kegiatan business as usual (BaU)

Pengukuran atas NDC ini dapat dilakukan dengan implementasi beragam strategi seperti meningkatkan pengelolaan sumber daya air, meningkatkan pengurangan risiko bencana serta melindungi wilayah pesisir dari kenaikan permukaan laut.

Penyusunan Kebijakan Skala Nasional

Saat ini, indonesia telah memiliki kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 20222 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. 

Perpres ini mengatur tentang penghentian secara bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara dan dukungan untuk menggunakan energi terbarukan. Selain itu, terdapat pula aturan mengenai pembatasan dan moratorium penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam regulasi tersebut.

Indonesia juga mengatur mengenai kebijakan perdagangan karbon melalui bursa karbon yang diatur dalam Peraturan OJK No. 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. Saat ini, Indonesia mewajibkan pelaku usaha dengan pembangkit listrik tenaga batu bara yang terhubung ke jaringan PLN untuk melakukan perdagangan karbon.

Skema perdagangan karbon yang digunakan ialah cap and trade, yakni skema pasar karbon yang diawasi oleh pemerintah untuk membatasi kuota emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dengan emisi berlebih ini dapat membeli unit karbon dari pihak lain yang emisinya di bawah ambang batas yang ditentukan.

Sektor Energi Terbarukan

Indonesia dapat menghadapi perubahan iklim dengan berinvestasi kepada energi terbarukan. Investasi ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan energi terbarukan secara besar-besaran untuk menggantikan bahan bakar fosil. Investasi ini termasuk memperluas kapasitas panas bumi, memanfaatkan energi surya dan angin hingga mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga air.

Investasi lain yang dapat dilakukan adalah mengakomodasi peningkatan pangsa energi terbarukan dengan memodernisasi jaringan dan meningkatkan jaringan listrik hingga ke daerah terpencil untuk memastikan kemerataan energi yang stabil.

Efisiensi energi juga merupakan upaya yang dapat dilakukan termasuk untuk industri manufaktur, pertambangan dan transportasi untuk menurunkan emisi. Edukasi untuk meningkatkan kesadaran publik juga dapat dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan pelaku usaha atau organisasi non profit. Edukasi ini dapat mendukung perilaku penghematan energi seperti penggunaan energi ramah lingkungan dan penggunaan transportasi publik.

Langkah-Langkah Ketahanan dan Adaptasi Iklim

Pengurangan dan Pengelolaan Risiko Bencana

Indonesia tengah meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan sistem peringatan dini untuk banjir, tsunami dan bencana. Hal ini mencakup investasi dalam infrastruktur meteorologi dan geofisika serta memastikan penyebaran informasi yang tepat waktu kepada masyarakat.

Peningkatan ketahanan juga dilakukan dengan program-program adaptasi guna meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Hal ini mencakup pelatihan tentang kesiapsiagaan bencana, pembangunan infrastruktur yang tangguh dan menggalakkan praktik pertanian berkelanjutan.

Perlindungan Daerah Pesisir dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Restorasi mangrove menjadi hal penting untuk melindungi area pesisir dari erosi dan gelombang badai. Mangrove berguna menjadi penahan alami daerah pesisir dari kenaikan permukaan air laut dan menjadi penyongsong kehidupan biota laut. Secara luas, penanaman kembali mangrove juga menjadi proyek yang sedang digalakkan di Indonesia.

Pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi menjadi solusi untuk menangani tingginya risiko kekurangan dan banjir akibat perubahan iklim. Pengelolaan ini dapat dilakukan dengan pembangunan waduk, meningkatkan sistem irigasi dan menggalakkan praktik konservasi air.

Ketahanan kota

Kota-kota di indonesia diharapkan mengadopsi rencana kota hijau untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Hal ini mencakup pengembangan lahan hijau, mendorong transportasi berkelanjutan dan meningkatkan pengelolaan limbah.

Pengembangan infrastruktur yang sejalan dengan tujuan ketahanan iklim juga menjadi penting, mengingat pembangunan iklim ini dapat menjamin jalanan, jembatan dan bangunan dapat berdiri kokoh meski cuaca ekstrim melanda.

Transisi Ekonomi Hijau

Saat ini, indonesia tengah menggalakkan praktik pertanian berkelanjutan untuk mengurangi emisi dari sektor pertanian, serta guna meningkatkan ketahanan pangan. Pertanian berkelanjutan ini meliputi juga pertanian organik, agroforestri dan pengurangan penggunaan pupuk kimia.

Pemerintah juga tengah mendorong penerapan prinsip ekonomi sirkular, dimana sumber daya yang digunakan diputar kembali, didaur ulang dan diregenerasi untuk meminimalisir limbah dan mengurangi dampak lingkungan.

Lapangan Pekerjaan dalam Sektor Ekonomi Hijau

Terbentuknya ekonomi hijau pastinya dibarengi dengan tersedianya lapangan pekerjaan hijau, seperti pekerjaan di sektor energi terbarukan baik untuk tenaga surya, angin, air dan panas bumi. Lapangan pekerjaan ini meliputi pembangunan dan instalasi, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas energi terbarukan.

Terciptanya lapangan pekerjaan baru juga harus didukung dengan kualitas yang mumpuni. Untuk itu, pemerintah seyogyanya juga berinvestasi dalam program pendidikan dan pelatihan untuk membantu pekerja memiliki kemampuan dan keahlian yang setara dengan pekerjaan yang dijalankan dalam lingkup ekonomi hijau. 

Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional, baik dalam lingkup bilateral maupun multilateral dapat dilakukan Indonesia untuk mendukung tercapainya akses terhadap teknologi, keahlian dan pembiayaan untuk rencana menghadapi perubahan iklim.

Kerja sama internasional ini juga dapat membuka akses Indonesia untuk mendapatkan teknologi rendah karbon yang penting untuk mengurangi emisi di sektor-sektor tertentu seperti energi, transportasi dan manufaktur. 

Selain itu, kerja sama dengan pihak internasional untuk membangun kapasitas dalam pengetahuan terkait iklim, penggunaan energi terbarukan dan manajemen risiko bencana. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga dan profesional Indonesia memahami kapasitas fundamental untuk melaksanakan dan mengelola tindakan iklim secara efektif.

Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat generasi muda dapat dilakukan dengan memberikan edukasi tentang perubahan iklim oleh pemerintah melalui sekolah dan universitas. Untuk masyarakat dengan latar belakang usia yang tidak terbatas, dapat dilakukan dengan program yang dihelat oleh komunitas-komunitas lingkungan atau organisasi non profit seperti kegiatan penanaman mangrove, inisiatif pengurangan limbah, dan keikutsertaan masyarakat setempat dalam proyek energi terbarukan.

Partisipasi masyarakat juga dapat dicapai dengan dukungan terhadap perubahan perilaku dalam tingkat individu dan kelompok, seperti dorongan untuk mengurangi penggunaan energi, meminimalisir limbah dan mendukung penggunaan produk yang berkelanjutan.