09 Jun Pengembangan dan Pengakuan Sertifikasi Halal di Indonesia

Pengakuan sertifikasi halal adalah proses di mana sebuah lembaga, badan, atau negara mengakui validitas dan keabsahan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh suatu lembaga sertifikasi halal tertentu. Pengakuan ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang telah disertifikasi tersebut telah memenuhi standar halal yang ditetapkan.

Pengakuan sertifikasi halal dapat terjadi dalam beberapa tingkatan, yaitu:

Pengakuan Pemerintah

Pemerintah suatu negara dapat mengakui lembaga sertifikasi halal tertentu sebagai lembaga resmi yang memiliki otoritas untuk menerbitkan sertifikat halal. Hal ini memastikan bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut diakui secara hukum dan dapat digunakan dalam perdagangan, baik di dalam negeri maupun lintas negara.

Pengakuan Internasional

Pengakuan internasional terjadi ketika negara-negara atau lembaga internasional mengakui sertifikasi halal dari suatu negara atau lembaga tertentu. Hal ini memfasilitasi perdagangan produk halal antar negara dengan saling mengakui sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui secara internasional.

Pengakuan Industri atau Asosiasi

Asosiasi industri atau badan-badan yang terkait dengan industri makanan dan minuman juga dapat mengakui lembaga sertifikasi halal tertentu. Pengakuan ini memastikan bahwa produk-produk yang disertifikasi oleh lembaga tersebut memenuhi standar halal yang diakui oleh industri dan dapat dipasarkan kepada konsumen yang memperhatikan kehalalan.

Pengakuan sertifikasi halal memiliki peran penting dalam memfasilitasi perdagangan produk halal secara internasional dan membangun kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Dengan adanya pengakuan yang kuat, produsen dapat dengan mudah memasarkan produk halal mereka ke pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, pengakuan juga membantu konsumen dalam memilih produk halal yang sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan mereka.

Pengembangan Sertifikasi Halal

Pengembangan sertifikasi halal melibatkan upaya untuk meningkatkan sistem, proses, dan keandalan dalam melakukan sertifikasi produk halal. Tujuan dari pengembangan sertifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa produk yang dinyatakan halal telah memenuhi standar sekaligus telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Berikut adalah beberapa aspek yang terlibat dalam pengembangan sertifikasi halal:

Penyusunan Standar Halal

Salah satu langkah awal dalam pengembangan sertifikasi halal adalah menyusun standar yang jelas dan komprehensif untuk menentukan kehalalan suatu produk. Standar ini harus mencakup semua aspek yang relevan, termasuk bahan baku, proses produksi, penyimpanan, dan distribusi. Penyusunan standar melibatkan kajian agama, ilmu pengetahuan, dan konsultasi dengan para ahli serta pemangku kepentingan terkait.

Peningkatan Infrastruktur Sertifikasi

Untuk mengembangkan sertifikasi halal, diperlukan infrastruktur yang memadai. Ini termasuk pembentukan lembaga atau badan yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk melakukan sertifikasi halal, serta prosedur yang jelas untuk mengelola dan mengawasi proses sertifikasi. Infrastruktur ini juga melibatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi auditor dan personel terkait.

Inovasi Teknologi

Penggunaan teknologi dapat mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses sertifikasi halal. Contohnya, penggunaan sistem informasi atau platform digital dapat membantu mengelola dan melacak dokumentasi, memfasilitasi komunikasi antara pemangku kepentingan, dan mempercepat penerbitan sertifikat halal. Teknologi juga dapat digunakan untuk melacak rantai pasokan dan memverifikasi kehalalan produk dengan lebih efektif.

Harmonisasi Internasional

Pengembangan sertifikasi halal juga melibatkan upaya untuk mencapai harmonisasi internasional dalam hal standar dan prosedur sertifikasi. Kerja sama antarnegara dan pengakuan saling sertifikat halal dapat memudahkan perdagangan produk halal secara global dan mengurangi hambatan perdagangan.

Kesadaran dan Edukasi

Penting bagi masyarakat, produsen, dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesadaran tentang sertifikasi halal dan pentingnya memenuhi standar halal. Edukasi mengenai sertifikasi halal dapat membantu produsen memahami persyaratan yang harus dipenuhi dan masyarakat untuk memahami cara mengidentifikasi produk halal yang telah tersertifikasi.

Pengembangan sertifikasi merupakan proses yang terus berkelanjutan, mengikuti perkembangan industri dan kebutuhan masyarakat. Melalui upaya yang berkesinambungan, pengembangan sertifikasi halal diharapkan dapat memastikan bahwa produk halal yang dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan prinsip dan kepercayaan mereka.

Baca juga: Ketahui juga Apa Itu Penyelia Halal dan Apa Tugasnya

Pengembangan dan Pengakuan Sertifikasi Halal di Indonesia

Pengembangan dan pengakuan sertifikasi halal di Indonesia telah menjadi fokus penting dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang semakin meningkat terhadap produk halal. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai upaya untuk memastikan kehalalan produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Berikut adalah beberapa langkah yang telah diambil dalam pengembangan dan pengakuan sertifikasi halal di Indonesia:

Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang memberikan dasar hukum untuk pengaturan produk halal di Indonesia. UU ini mengatur tentang proses sertifikasi halal, pelabelan produk halal, dan pembentukan BPJPH sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal.

Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

BPJPH dibentuk sebagai lembaga independen di bawah Kementerian Agama yang bertanggung jawab untuk mengurus sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikat halal, mengawasi lembaga sertifikasi halal, dan menetapkan kebijakan terkait produk halal.

Sistem Sertifikasi Halal

BPJPH telah mengembangkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang mencakup proses sertifikasi, audit, dan pengawasan produk halal. Sistem ini melibatkan lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh BPJPH untuk melakukan proses sertifikasi secara independen.

Akreditasi Lembaga Sertifikasi Halal

BPJPH melakukan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi halal yang memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan. Akreditasi ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan kehandalan proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

Kerja Sama dengan Negara Lain

Pemerintah Indonesia juga telah menjalin kerja sama dengan negara lain, terutama negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, untuk saling mengakui sertifikasi halal. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan produk halal antar negara dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat sertifikasi halal global.

Pengembangan dan pengakuan sertifikasi halal di Indonesia terus berlanjut dan mengalami perkembangan. Upaya ini didorong oleh komitmen pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal. Diharapkan dengan adanya sistem sertifikasi halal yang terpercaya, masyarakat dapat dengan mudah mengidentifikasi dan memperoleh produk halal sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan mereka.

Ingin Melakukan Pengurusan Label Halal?

Sertifikasi dari lembaga seperti MUTU International bersifat resmi dan BNSP. Jadi Anda tidak perlu khawatir. PT Mutuagung Lestari atau Mutu International merupakan perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1990 dan bergerak di bidang jasa inspeksi, testing, serta sertifikasi atau TIC (Training, Inspection, and Certification).

Silahkan hubungi MUTU International melalui E-Mail: [email protected], Telepon: (62-21) 8740202 atau kolom Chat box yang tersedia. Hubungi MUTU International sekarang juga. Follow juga seluruh akun sosial media MUTU International di Instagram, Facebook, Linkedin, Tiktok, Twitter , Youtube dan Podcast #AyoMelekMUTU untuk update informasi menarik lainnya.