19 Des Mentan SYL: Dorong Perkebunan Lebih Akseleratif dan Berkelanjutan
InfoSAWIT, JAKARTA – Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengajak masyarakat untuk memperkuat sinergi membangun sektor perkebunan di Indonesia. Ajakan tersebut diungkapkannya saat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Ditjenbun Kementan) bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menggelar Jalan Sehat Perkebunan di Gelora Bung Karno (GBK), di Jakarta, Minggu (18/12/2022).
Ia menyebut, kegiatan ini tidak hanya sebagai salah satu cara menjaga kesehatan, tetapi juga sekaligus untuk memperluas relasi dan memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dengan pemerintah.
“Masalah perkebunan adalah masalah bangsa, yang harus secara bersama – sama kita bangun, harus saling bahu membahu, agar kita mampu menghadirkan perkebunan Indonesia yang lebih akseleratif, lebih baik dan berkelanjutan” ujar Mentan SYL dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT belum lama ini.
Kolaborasi dan Kerjasama yang kuat, lanjut Mentan Syahrul, akan mendorong pembangunan sektor perkebunan yang dipastikan akan berdampak pada pembangunan perekonomian nasional. Komoditas sawit, lanjut Mentan, merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sangat penting dan berperan besar terhadap devisa negara.
“Perkebunan itu adalah penyumbang terbesar ekspor kita, sawit sebagai komoditas dibawah perkebunan, merupakan komoditas andalan dan komoditas unggulan ekspor, oleh karena itu, kita harus memastikan adanya langkah – langkah pasti dalam mengelolanya, memangnya dan menjaganya agar kedepan pembangunan komoditas ini menjadi lebih baik” kata Mentan SYL.
Kinerja pertanian di bidang ekspor juga diperkuat melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut pada Tahun 2021, ekspor produk kelapa sawit mendapatkan devisa sebesar US$ 30,34 miliar, sementara neraca perdagangan RI di tahun 2021 tersebut surplus sebesar US$ 35,34 miliar.
Sementara itu, Ketua Umum GAPKI Pusat, Joko Supriyono, berharap kegiatan yang diinsiasi oleh pihaknya bersama dengan Ditjenbun Kementan ini, dapat menjadi sarana komunikasi dan kolaborasi pemerintah sebagai regulator dengan pelaku usaha, khususnya private sector di bidang kepala sawit.
“Ini bagian dari bagaimana kita sebagai stakeholders kelapa sawit untuk terus memperkuat kolaborasi, kali ini private sector Gapki bersama dengan Ditjenbun, memperkuat komunikasi dan kolaborasi, permasalahan perkebunan ini adalah masalah bersama, pelaku usaha adalah yang day to day menjalankan kegiatannya, namun Ditjen Bun sebagai legulatornya,” terang Joko