14 Agu ISPO Wujudkan Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Indonesia memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang terbilang cukup luas, sehingga ada banyak perusahaan yang tertarik terhadap komoditas tersebut. Saat ini, komoditas sawit terbilang strategis, terlebih jika mengingat perannya yang cukup tinggi sebagai penghasil devisa.
Selain itu, perusahaan dan perkebunan sawit juga telah menghasilkan berbagai jenis lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga bisa menjadi salah satu cara untuk memberantas kemiskinan.
Namun, ada berbagai prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola komoditas sawit supaya bisa mendukung sistem pembangunan perkebunan berkelanjutan.
Maka dari itu, setiap perusahaan sawit perlu melakukan sertifikasi ISPO untuk memastikan mereka telah menerapkan prinsip sesuai pedoman yang diamanatkan pemerintah.
Apa Itu ISPO?
Hal tersebut membuat pemerintah cukup peduli terhadap berbagai pengembangan komoditas kelapa sawit di berbagai daerah Indonesia. Karena merupakan komoditas strategis, hal ini tentunya sudah sepantasnya menjadi perhatian, sehingga keberlanjutannya bisa lebih berjalan dengan baik.
Jika melihat dari Undang-undang tentang Perkebunan, maka pemerintah sudah memberikan amanat tentang sistem pembangunan perkebunan yang perlu mengedepankan dan berpedoman kepada berbagai prinsip tentang perkebunan berkelanjutan.
Mengingat hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian pada tahun 2015 telah menerbitkan regulasi tentang pembangunan perkebunan komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan. Regulasi tersebut disebut dengan ISPO, yang merupakan singkatan dari Indonesian Sustainable Palm Oil.
ISPO adalah sebuah regulasi yang secara wajib diterapkan oleh perusahaan atau produsen sawit. Hal ini merupakan usaha untuk meningkatkan ekonomi dan sosial, namun tetap tidak lupa untuk memelihara lingkungan dan ekosistem di sekitarnya dengan baik.
Lebih Mengenal tentang Sistem Sertifikasi ISPO
Dalam melakukan penyusunan terhadap ISPO ini, maka dasarnya yaitu 139 peraturan yang berlaku, dimulai dari peraturan perundang-undangan sampai peraturan dari berbagai instansi pemerintah.
Sistem sertifikasi dari ISPO terdiri dari rangkaian syarat yang berisi 7 prinsip, 34 kriteria, serta didukung oleh 141 indikator. Isi dari indikator tersebut meliputi berbagai isu, yaitu ekonomi, hukum, sosial, serta tentunya aspek lingkungan.
Memperhatikan berbagai isu tersebut menjadi penting jika ingin mengoptimalkan sistem perkebunan berkelanjutan untuk komoditas sawit di berbagai daerah Nusantara.
Berdasarkan ISPO Permentan Nomor 11 tahun 2015 ini, maka seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki kewajiban untuk melakukan sertifikasi.
Kewajiban tersebut mencakup usaha berupa budidaya, pengelolaan sawit, serta usaha yang terintegrasi antara kebun dengan unit dari pengelolaan hasil sawit.
Sistem standarisasi ISPO telah mengakomodasikan berbagai regulasi pemerintah. Hal-hal yang menjadi sorotan penting di sini yaitu regulasi tentang penanganan limbah, legalitas dari lahan yang dipakai untuk perkebunan, hingga berbagai hal yang menyangkut kesejahteraan bagi seluruh karyawan perusahaan.
Dengan menerapkan standar tersebut, maka setiap perusahaan tidak hanya mengacu terhadap aspek bisnis dan ekonomi saja. Berbagai aspek lain perlu menjadi perhatian mereka, misalnya tentang sosial dan lingkungan yang seringkali diabaikan oleh berbagai pihak yang kurang bertanggung jawab.
Memahami pentingnya ISPO tentu saja perlu dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari perusahaan perkebunan sawit, pemerintah setempat, lembaga lain yang terikat, hingga masyarakat sekitar yang mungkin saja akan terlibat dalam berbagai prosesnya.
Percepatan untuk Sertifikasi ISPO dengan RAD KSB
Dalam rangka melakukan percepatan terhadap sertifikasi ISPO, maka pemerintah Indonesia melakukan percepatan sertifikasi dengan melalui Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan atau yang disingkat dengan RAD KSB.
Terdapat berbagai langkah dalam Rencana Aksi Daerah dalam rangka mempercepat pelaksanaan dari sertifikasi ISPO. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut dari setiap langkah tersebut.
Peningkatan dalam Pendidikan dan Kesadaran
Rencana Aksi Daerah yang pertama yaitu melalui program peningkatan dalam pendidikan dan kesadaran. Program ini dapat berupa penyuluhan, pelatihan, serta berbagai jenis kampanye aksi.
Dengan begitu, harapannya yaitu kesadaran dan pemahaman terkait sertifikasi ISPO bisa lebih menyebar. Berbagai kalangan perlu mengetahui pentingnya hal tersebut, mulai dari produsen perkebunan sawit, para pemangku kepentingan setempat, hingga masyarakat sekitar.
Berbagai informasi perlu disediakan supaya ISPO lebih mudah dipahami. Sebagai contoh, informasi tentang syarat sertifikasi, proses yang harus ditempuh, serta manfaat apa saja yang bisa diperoleh.
Pendampingan Teknis
Selanjutnya, Rencana Aksi Daerah juga bisa memberikan pendampingan teknis yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi.
Para produsen sawit bisa mendapatkan berbagai bimbingan untuk berbagai hal, misalnya mempelajari dan memahami persyaratan untuk sertifikasi, cara menyusun laporan, serta melakukan verifikasi lapangan sesuai ketentuan.
Dengan adanya pendampingan teknis ini, maka produsen atau perusahaan sawit bisa lebih baik dalam mempersiapkan serta memenuhi berbagai syarat untuk pelaksanaan sertifikasi.
Berbagai hal tersebut bisa dilakukan dengan lebih efektif guna mendapatkan hasil optimal.
Melakukan Kolaborasi dan Konsolidasi
Fasilitas berikutnya yang dapat diberikan yaitu dapat membantu terjalinnya berbagai kolaborasi. Produsen sawit, lembaga pemerintah setempat, serta berbagai lembaga lain yang terkait, bisa melakukan konsolidasi untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan.
Dengan begitu, implementasi perkebunan yang berkelanjutan bisa berjalan dengan memperhatikan berbagai aspek yang terkandung dalam ISPO.
Peningkatan dalam Kapasitas Produsen
Rencana Aksi Daerah juga dapat memberikan dorongan untuk peningkatan kapasitas dari produksi sawit.
Dorongan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk menyediakan jasa pelatihan, pemahaman tentang cara penggunaan pupuk yang bijaksana, perlindungan hak asasi manusia, pemahaman tentang aspek lingkungan, serta berbagai hal yang terkait dengan ISPO.
Adanya Pendorongan Kerjasama Industri
Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Rencana Aksi Daerah yaitu mendorong adanya kerjasama serta kolaborasi.
Berbagai produsen dan perusahaan kelapa sawit di daerah, bisa saling melakukan kerjasama, bertukar pikiran dan pengalaman, hingga melakukan berbagai kolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan bersama.
Hal tersebut dapat terlaksana dengan membuat berbagai forum pertemuan, diskusi, hingga bisa juga membentuk kelompok kerja. Dengan begitu, berbagai sistem perkebunan berkelanjutan bisa lebih mudah dicapai bersama.
Selanjutnya, proses pelaksanaan sertifikasi dapat lebih dipercepat serta keberlanjutan industri sawit bisa lebih meningkat.
Peningkatan untuk Monitoring dan Evaluasi
Dalam pelaksanaan proses sertifikasi ISPO untuk tingkat daerah, dibutuhkan monitoring serta evaluasi. Rencana Aksi Daerah bisa turut menyusun sistem yang efisien dan efektif untuk melakukan kedua hal tersebut.
Dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang tepat, maka segala prosesnya bisa dipantau dengan optimal. Berbagai hambatan atau tantangan yang terjadi dapat lebih terlihat, sehingga rencana perbaikan yang sesuai bisa dilakukan.
Segera Lakukan Sertifikasi ISPO Kelapa Sawit!
Sebelumnya, telah dibahas berbagai hal tentang sertifikasi ISPO yang penting dilaksanakan oleh setiap perusahaan sawit yang ada di Indonesia.
Jika melihat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020, maka seluruh perusahaan sawit wajib memiliki sertifikasi tersebut pada tahun 2025. Peraturan tersebut mencakup pembahasan tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
Supaya semua aktivitas perusahaan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan berbagai standar yang telah ditetapkan, maka hal ini memang penting untuk menjadi perhatian. Pelaksanaan sertifikasi perlu ditekankan untuk berbagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit.
PT Mutuagung Lestari Tbk atau Mutu International merupakan perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1990. Kami melayani berbagai jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi untuk berbagai macam industri. Tim ahli kami yang didukung oleh pengalaman selama lebih dari 30 tahun, bekerja untuk mengidentifikasi masalah dan menyarankan solusi yang sesuai, guna meningkatkan kinerja perusahaan Anda secara efektif dan efisien.
MUTU menyediakan jasa sertifikasi untuk berbagai sektor, yaitu sektor Pertanian (Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan lain-lain, Industri Jasa Publik (sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan informasi, dan lain-lain), Pangan (Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)), sistem manajemen keamanan pangan, pangan organic, dan lain-lain), Ekonomi Hijau (sertifikasi gas rumah kaca, ISCC, dan lain-lain), Kehutanan (Forest Stewardship Council (FSC)), pengelolaan hutan produksi lestari, dan lain-lain) dan Produk Kehutanan (Ekolabel, Japanese Agricultural Standard (JAS), dan lain-lain).
Sejak berdirinya bergerak dibidang sertifikasi kehutanan dan industri yang telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), dan lembaga akreditasi mancanegara lainnya.Untuk melakukan pengurusan sertifikasi ISPO, Anda bisa menghubungi MUTU International.
Silahkan hubungi MUTU International melalui E-Mail: [email protected], Telepon: (62-21) 8740202 atau kolom Chat box yang tersedia. Hubungi MUTU International sekarang juga. Follow juga seluruh akun sosial media MUTU International di Instagram, Facebook, Linkedin, Tiktok, Twitter , Youtube dan Podcast #AyoMelekMUTU untuk update informasi menarik lainnya.