Public Announcement - MSPO

Pengumuman Publik Audit Sertifikasi VLHHK PT Daya Sakti Perkasa : Download

Pengumuman Publik Audit Resertifikasi VLHHK CV Langgeng Makmur Bersama : Download

Pengumuman Publik Audit Penilikan ke-3 VLHHK PT Mitra Prodin: Download

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan ke-2 VLHHK PT Mangole Timber Producers : Download

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan ke-3 PHL PT Bukit Raya Mudisa : Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Perluasan Ruang Lingkup PT Fajar Unggul Karunia Download

Pengumuman Publik Kegiatan Resertifiksi PHL PT Karya Lestari :Download

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-3 PHL PT Bukit Raya Mudisa : Download

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-2 VLHHK Hilir PT KAYAMAS INTITAMA : Download

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-4 VLHHK Hilir PT AMAYA BERKAT ABADI : Download

Pengumuma Publik Kegiatan Resertifikasi PHL PT UTAMA DAMAI INDAH TIMBER : Download

Pengumuma Publik Kegiatan Penilikan Ke-2 PHL PT Wahana Lestari Makmur Sukses : Download

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-2 SFM IFCC PT Tunas Timber Lestari : Download

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-2 SFM IFCC PT Inocin Abadi : Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Resertifikasi PT Agrina Sawit Perdana: Download

Pengumuman Publik Hasil Resertifikasi VLHHK Hilir CV Maestro Technologi Industry Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Resertifikasi PT Sekarbumi Alamlestari : Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Resertifikasi PT Arta Prigel : Download

Pengumuman Publik Hasil Sertifikasi VLHHK Hilir PT Sumber Graha Sejahtera Unit Java Wood Pellet Download

Depok –  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau 2025 akan berlangsung lebih pendek dari biasanya, dengan puncaknya terjadi pada Juni hingga Agustus. Prediksi ini disampaikan berdasarkan pemantauan dan analisis dinamika iklim global dan regional hingga pertengahan April 2025.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa awal musim kemarau diperkirakan terjadi secara bertahap sejak April di 115 Zona Musim (ZOM) dan akan meluas pada Mei dan Juni ke wilayah-wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua.

BMKG mencatat kondisi fenomena iklim global seperti El Nino-Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD) saat ini dalam fase netral. Namun, suhu muka laut di perairan Indonesia yang lebih hangat dari normal diprediksi dapat mempengaruhi cuaca lokal hingga September.

BMKG juga memberikan sejumlah rekomendasi mitigasi bagi sektor pertanian, kebencanaan, lingkungan, kesehatan, energi, dan sumber daya air untuk menghadapi musim kemarau. Rekomendasi tersebut antara lain penyesuaian jadwal tanam, pemilihan varietas tahan kekeringan, pengisian embung, serta antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Menanggapi prediksi ini, PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) menyatakan kesiapan mendukung sektor-sektor terdampak melalui layanan sertifikasi, inspeksi, dan verifikasi berbasis keberlanjutan. Salah satunya adalah layanan audit pengelolaan sumber daya air dan sistem irigasi berkelanjutan untuk sektor pertanian, serta inspeksi kesiapsiagaan karhutla untuk sektor kehutanan dan perkebunan.

“Perubahan pola musim kemarau ini menjadi tantangan sekaligus panggilan untuk memperkuat tata kelola lingkungan dan manajemen risiko,” ujar Arifin Lambaga selaku Presiden Direktur MUTU.

“Kami hadir untuk mendampingi mitra sektor publik dan swasta dalam penerapan praktik tangguh terhadap perubahan iklim,” pungkas Arifin.

MUTU juga mendorong penerapan standar pengelolaan lingkungan dan energi berbasis ISO, serta layanan penilaian risiko keberlanjutan sebagai bagian dari upaya adaptasi iklim jangka panjang.

Dengan prediksi cuaca yang dinamis, peran audit independen dan sistem pemantauan berkelanjutan dinilai semakin penting untuk memastikan setiap sektor mampu bertahan dan berkembang secara bertanggung jawab di tengah tekanan perubahan iklim.

 

Sumber :
Kantor Komunikasi
Mutu International

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-1 VLHHK Hilir CV PREMIERE WOOD MANUFACTURING : Download

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-2 VLHHK Hilir PT PUTRA BERDIKARI SUKSES : Download

Pengumuman Publik Kegiatan Resertifikasi VLHHK Hilir CV BERDIKARI SUKSES : Download 

Pengumuman Publik Rencana Audit Khusus PT Fajar Unggul Karunia Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 VLHHK Hilir PT Wiratama Jaya Guna Mandiri Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 VLHHK Hilir PT Wijayaperkasa Indah Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 VLHHK Hilir CV Grand Indo Timber Download

Pengumuman Publik Terbit Sertifikat VLHHK Hilir PT Panelindo Furnitech Multiguna Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 VLHHK Hilir PT Segara Timber Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 VLHHK Hilir CV Mulia Perkasa Download

Pengumuman Publik Rencana Resertifikasi VLHHK Hilir PT BARITO PACIFIC TBK  : Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan Ke-2 VLHHK Hilir PT CREATIVE VENEER PRATAMA : Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan Ke-4 VLHHK Hilir PT PROFILINDAH KHARISMA : Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 VLHHK Hilir PT Bintang Asia Lestari Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 VLHHK Hilir PT Tri Tunggal Laksana Download

Depok – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana telah menerbitkan Surat Edaran No.SE/1/KK.03/MP/2025 yang mengimbau pemerintah daerah (pemda), asosiasi, dan pelaku usaha wisata untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan serta memastikan penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan saat libur Hari Raya Idulfitri 1446H/2025M. Presiden Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International), Arifin Lambaga, menanggapi bahwa lonjakan wisatawan harus diantisipasi dengan kesiapan yang optimal dari seluruh pemangku kepentingan pariwisata.

“Peningkatan jumlah wisatawan saat libur Lebaran membutuhkan standar layanan yang tinggi guna menjamin kenyamanan dan keselamatan mereka. Para pelaku usaha wisata perlu memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta menerapkan sistem pengelolaan yang efektif agar mampu mengakomodasi lonjakan wisatawan dengan baik,” ujar Arifin saat ditemui di kantor pusat MUTU di Depok, Jawa Barat (03/24).

Sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan tersebut, MUTU International memastikan destinasi wisata memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan melalui layanan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE). Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan setiap destinasi mematuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah dalam menjaga kualitas layanan dan kelestarian lingkungan.

Mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 9042:2021, sertifikasi CHSE MUTU International menetapkan regulasi bagi usaha pariwisata dalam menerapkan praktik yang aman dan berkelanjutan. Usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat mendaftar untuk mengikuti proses sertifikasi. Setelah melalui rangkaian audit, destinasi wisata akan memperoleh sertifikat CHSE dengan masa berlaku tiga tahun.

Arifin menambahkan bahwa penerapan standar CHSE tidak hanya sekadar memenuhi regulasi, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi industri pariwisata. “Standar yang kredibel akan memperkuat daya tarik destinasi, memastikan keamanan wisatawan, serta mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal,” tutupnya.

 

Sumber :
Kantor Komunikasi
PT MUTUAGUNG LESTARI TBK

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLHHK Hilir PT Satria Kayu Industri Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLHHK Hilir PT Dwida Jaya Tama Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 VLHHK Hilir PT Inax International Download

Pengumuman Publik Hasil Kegiatan Penilikan Ke-3 PHL PT KALIMANTAN SATYA KENCANA : Download

Pengumuman Publik Rencana Kegiatan Audit Khusus CV Efrata Karya Anugrah :Download

DEPOK – Industri kelapa sawit berpotensi berkelanjutan dengan mengolah limbah sebagai energi bersih. Limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Kepala International Research Institute for Environment and Climate Change IPB, Rizaldi Boer, menyebut POME mengandung metana yang berpotensi menyebabkan pemanasan global hingga 25 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida (CO₂). Oleh karena itu, pengolahan limbah menjadi energi bersih terus didorong guna menekan jejak karbon industri sawit.

“Pengelolaan limbah yang baik tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga membuka peluang bagi industri dalam transisi energi bersih. Dengan teknologi ramah lingkungan, industri sawit dapat mengoptimalkan limbah sebagai energi alternatif sekaligus memperkuat komitmen keberlanjutan,” ujar Presiden Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International), Arifin Lambaga, di Depok, Jawa Barat (12/03).

Salah satu solusi utama mencakup penerapan teknologi biogas yang memungkinkan metana dalam POME dikonversi menjadi biomethane, sehingga emisi GRK dapat ditekan hingga 95%. Selain itu, limbah padat seperti Tandan Kosong Sawit (TKS) juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan energi fosil yang selama ini digunakan dalam operasional pabrik sawit.

Pengelolaan limbah sawit yang optimal mendukung target pengurangan emisi GRK yang diperkirakan sebesar 31,89% pada 2030. Saat ini, emisi industri sawit masih mencapai 143 juta ton CO₂ equivalent per tahun atau sekitar 18% dari total emisi nasional.

Menurut Arifin, agar potensi ini berjalan secara konsisten dan terukur, pengelolaan limbah industri kelapa sawit perlu diselaraskan dengan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sertifikasi ini memastikan industri menerapkan prinsip keberlanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Selain menitikberatkan pada efisiensi pengelolaan limbah, ISPO juga mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan seperti biogas dan biochar guna mengurangi emisi serta meningkatkan efisiensi energi.

“Dengan penerapan standar ISPO dan teknologi ramah lingkungan, industri kelapa sawit dapat semakin berkembang lebih transparan, dan bertanggung jawab.  Langkah ini tidak hanya mempercepat transisi energi bersih, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor industri sawit berkelanjutan yang mendukung target pengurangan emisi nasional.” tutup Arifin Lambaga.

 

Sumber :
Kantor Komunikasi
PT MUTUAGUNG LESTARI TBK

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 VLHHK Hilir CV Karya Abadi Mulya Download

Pengumuman Publik Rencana Resertifikasi VLHHK Hilir CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY : Download 

Pengumuman Publik Hasil Sertifikasi S-Legalitas CV Kayu Living Abadi Download

Mengenal Emisi Karbon

Emisi karbon adalah pelepasan gas karbon ke atmosfer, terutama dalam bentuk karbon dioksida (CO2) dan metana (CH4). Gas-gas ini dapat berasal dari berbagai aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan proses industri, maupun berasal secara alami. Emisi karbon memiliki peran penting dalam fenomena perubahan iklim global, karena gas-gas ini berfungsi sebagai gas rumah kaca yang dapat memperangkap panas di atmosfer.

Mengapa demikian?

Sumber emisi karbon yang berasal dari aktivitas manusia atau antropogenik antara lain berasal dari pembakaran bahan bakar fosil (pembangkit listrik tenaga uap yang berbasis batu bara), transportasi yang menggunakan bahan bakar minyak, deforestasi, serta proses industri seperti produksi semen yang memerlukan energi dalam jumlah yang besar.

Selain itu, emisi karbon juga berasal dari sumber alami, seperti letusan gunung berapi dan proses pelapukan batuan karbonat yang menghasilkan CO2 alami.

Jenis-jenis emisi karbon

• Emisi karbon dioksida (CO2)

Karbon dioksida merupakan gas rumah kaca (GRK) paling umum dan memiliki peran besar dalam perubahan iklim. Emisi CO2 ini banyak berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas alam. Proses ini terjadi di sektor industri, pembangkit listrik, transportasi dan pemukiman.

• Emisi metana (CH4)

Metana merupakan GRK yang lebih kuat dibandingkan CO2 meskipun konsentrasinya di atmosfer jauh lebih rendah.

Sebagian besar metana dihasilkan dari kegiatan pertanian, seperti peternakan (hewan ternak menghasilkan metana melalui proses pencernaan), aktivitas pengelolaan sampah (seperti sampah di tempat pembuangan akhir) dan adanya kebocoran gas alam dalam kegiatan usaha pertambangan.

Mengenal Jejak Karbon

Jejak karbon atau carbon footprint adalah total emisi karbon yang dihasilkan oleh individu, organisasi, produk atau proses dalam periode tertentu. Jejak karbon mencakup emisi langsung dari aktivitas seperti penggunaan kendaraan pribadi dan emisi tidak langsung seperti dari rantai pasok, konsumsi barang atau layanan energi.

Keterkaitan Jejak karbon dengan emisi karbon

Jejak karbon menjadi indikator penting untuk mengukur dampak lingkungan dari aktivitas manusia. Hal ini karena emisi karbon menjadi penyumbang utama jejak karbon. Dengan kata lain, jejak karbon ini mengukur total emisi gas rumah kaca (GRK) dari aktivitas manusia. Jejak karbon yang tinggi berkontribusi langsung terhadap peningkatan emisi karbon.

Sebagai ilustrasi, banyaknya penggunaan kendaraan pribadi dalam suatu kota dapat mengakibatkan jumlah emisi yang dihasilkan pun tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi kepada tingginya jumlah jejak karbon yang dihasilkan oleh kota tersebut.

Baca Juga : Sektor yang Berperan Besar Menyumbang Emisi Karbon di Indonesia

Di Indonesia, selain volume penggunaan kendaraan pribadi, deforestasi atau penebangan hutan untuk keperluan lain, seperti untuk perkebunan kelapa sawit dan pemukiman di beberapa wilayah di Indonesia dan penggunaan energi listrik yang bersumber dari batu bara menjadi kontributor utama jejak karbon.

Dampak negatif emisi karbon

Emisi karbon, yang utamanya berasal dari CO2 dan CH4, menjadi salah satu penyebab utama perubahan iklim. Konsekuensi emisi karbon ini tidak hanya dirasakan oleh individu atau golongan tertentu, melainkan menjadi permasalahan global yang harus dihadapi bersama. Berikut merupakan dampak negatif dari adanya emisi karbon:

• Pemanasan global dan perubahan iklim

Emisi karbon meningkatkan konsentrasi GRK di atmosfer. Hal ini menyebabkan adanya pemanasan global. Dengan kata lain, suhu rata-rata di bumi terus meningkat sehingga mengakibatkan adanya perubahan cuaca ekstrem seperti badai yang kuat, hujan lebat, kekeringan berkepanjangan, banjir bandang hingga gelombang panas yang lebih intens.

Jika emisi karbon tidak dikurangi, maka suhu global rata-rata bisa meningkat lebih dari 2°C dibandingkan dengan suhu pra-industri, yang dapat beresiko terhadap perubahan pola cuaca global secara permanen.

Selain itu, perubahan pola cuaca secara permanen atau adanya perubahan iklim mengakibatkan intensitas badai tropis dan cuaca hujan ekstrim yang dapat mengakibatkan banjir dan kerusakan infrastruktur.

• Kenaikan permukaan air laut

Mencairnya es dan gletser di kutub karena pemanasan global sebagai dampak negatif dari emisi karbon menyebabkan kenaikan permukaan air laut. 

Kenaikan permukaan air laut ini mengancam wilayah sekitarnya seperti wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan kota-kota yang berada di dataran rendah, khususnya yang berdekatan langsung dengan laut.

Ancaman ini datang berupa banjir rob atau banjir pasang yang terjadi karena permukaan air laut semakin naik, dan juga ancaman pulau kecil yang tenggelam karena peningkatan permukaan air laut.

• Pengasaman laut

Sebagian besar karbon dioksida diserap oleh lautan lalu membentuk asam karbonat, yang dapat menyebabkan peningkatan keasaman air laut dan menurunkan pH air laut. 

Hal ini dapat berdampak buruk bagi biota laut, seperti mempengaruhi kemampuan terumbu karang untuk membentuk dan memlihara struktur kalsium karbonatnya, mengganggu sistem saraf dan perilaku ikan dan kerusakan ekosistem laut secara keseluruhan.

• Dampak buruk polusi udara bagi kesehatan

Emisi karbon yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan polusi udara yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia. 

Peningkatan emisi karbon berhubungan dengan peningkatan polutan udara lainnya seperti nitrogen oksida (NOx) dan partikel halus (PM2.5) yang dapat memicu asma, bronkitis dan masalah jantung.

Dampak ekstremnya, kota dengan emisi karbon tinggi dapat mengalami peningkatan tingkat kematian karena tingginya polusi udara.

• Terancamnya keanekaragaman hayati

Emisi karbon menjadi penyebab dari perubahan iklim yang dapat merusak habitat alami dan kepunahan spesies. Spesies flora maupun fauna yang tidak dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan iklim akan mengalami penurunan jumlah populasi, hingga menjadi punah.

Sebagai contoh, deforestasi yang dipicu oleh emisi karbon dari pembukaan lahan untuk pembukaan kelapa sawit dapat menyebabkan hilangnya habitat fauna seperti orangutan, harimau dan spesies lain. Hal ini dapat menyebabkan jumlah spesies fauna maupun flora dapat berkurang secara drastis.

Strategi Mengurangi Emisi Karbon

Mengurangi emisi karbon memerlukan kerja sama dan kolaborasi antara pemangku kepentingan, pelaku usaha dan masyarakat umum. Indonesia pun menjadi negara yang berkomitmen penuh terhadap pengurangan emisi karbon dalam rangka mewujudkan net zero emission atau emisi nol bersih.

Kebijakan dan Kerangka Kerja Nasional

Penyusunan strategi rendah karbon dan ketahanan iklim jangka panjang di tahun 2050 dapat dicapai dengan transisi energi, yakni perubahan dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air dan panas bumi. 

Tak hanya transisi energi, penggunaan lahan dengan berkelanjutan dengan meningkatkan pengendalian hutan, mengurangi deforestasi dan menggalakkan reboisasi dan penghijauan serta perencanaan kota untuk membangun infrastruktur yang tahan iklim, bangunan hijau dan meningkatkan sistem pembuangan limbah dapat menjadi strategi jangka panjang untuk menghadapi perubahan iklim.

Nationally Determined Contributions (NDCs)

Komitmen Indonesia dalam NDC merupakan salah satu perwujudan dari diratifikasinya Paris Agreement to the United Nation Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016.

Kontribusi Indonesia (NDC) dalam menghadapi perubahan iklim meliputi aspek mitigasi dan adaptasi. Target NCD indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 meliputi:

• Pengurangan emisi sebesar 31,89% dengan upaya sendiri;
• Pengurangan emisi sebesar 43,2% dengan adanya kerja sama internasional dari kegiatan business as usual (BaU)

Pengukuran atas NDC ini dapat dilakukan dengan implementasi beragam strategi seperti meningkatkan pengelolaan sumber daya air, meningkatkan pengurangan risiko bencana serta melindungi wilayah pesisir dari kenaikan permukaan laut.

Penyusunan Kebijakan Skala Nasional

• Penggunaan energi terbarukan

Saat ini, indonesia telah memiliki kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 20222 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. 

Perpres ini mengatur tentang penghentian secara bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara dan dukungan untuk menggunakan energi terbarukan. Selain itu, terdapat pula aturan mengenai pembatasan dan moratorium penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam regulasi tersebut.

• Perdagangan karbon

Indonesia juga mengatur mengenai kebijakan perdagangan karbon melalui bursa karbon yang diatur dalam Peraturan OJK No. 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. 

Bursa Karbon sebagai mekanisme perdagangan karbon berperan dalam transisi energi hijau. Dengan adanya bursa karbon, maka terdapat batas emisi tertentu yang harus dipatuhi perusahaan. Jika besaran emisi melebihi batas yang ditetapkan, maka perusahaan diharuskan untuk membeli kredit karbon dari perusahaan dengan emisi rendah dalam bursa karbon.

Apabila harga kredit karbon cukup tinggi, hal ini dapat membuat perusahaan menekan emisi yang dihasilkan agar tidak melebihi batas yang ditetapkan, sehingga produksi emisi pun dapat berkurang.

Eksistensi bursa karbon yang dibarengi dengan monitoring yang baik akan berguna bagi negara untuk dapat tetap memperhatikan besaran emisi yang dihasilkan agar tidak melewati batas yang telah ditentukan.

Skema perdagangan karbon yang digunakan ialah cap and trade, yakni skema pasar karbon yang diawasi oleh pemerintah untuk membatasi kuota emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dengan emisi berlebih ini dapat membeli unit karbon dari pihak lain yang emisinya di bawah ambang batas yang ditentukan.

• Pajak Karbon

Pengenaan pajak karbon juga dapat dilakukan guna mendukung pengurangan emisi karbon. Pajak karbon merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia guna mengurangi emisi GRK dan upaya mendukung mitigasi perubahan iklim. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

Pajak karbon ini nantinya akan dikenakan pada produk atau kegiatan yang menghasilkan emisi karbon seperti bahan bakar fosil (bensin, gas, avtur) dan sektor industri tertentu yang berkontribusi pada emisi karbon. 

Tujuan utama dari pajak karbon ini adalah untuk mengubah perilaku ekonomi menuju aktivitas yang lebih ramah lingkungan dan transisi ekonomi hijau. Sehingga, secara keseluruhan, pajak karbon di Indonesia bukan hanya berfungsi untuk mengurangi emisi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong perubahan ekonomi yang lebih berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target iklim nasional.

Memiliki rencana untuk diimplementasikan pada tahun 2022, nyatanya hingga tahun 2024 penerapan pajak karbon masih ditunda. Hal ini berkaitan dengan mempertimbangkan kesiapan mekanisme pasar karbon dan dampak ekonomi.

Sektor Energi Terbarukan

Indonesia dapat menghadapi perubahan iklim dengan berinvestasi kepada energi terbarukan. Investasi ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan energi terbarukan secara besar-besaran untuk menggantikan bahan bakar fosil. Investasi ini termasuk memperluas kapasitas panas bumi, memanfaatkan energi surya dan angin hingga mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga air.

Investasi lain yang dapat dilakukan adalah mengakomodasi peningkatan pangsa energi terbarukan dengan memodernisasi jaringan dan meningkatkan jaringan listrik hingga ke daerah terpencil untuk memastikan kemerataan energi yang stabil.

Efisiensi energi juga merupakan upaya yang dapat dilakukan termasuk untuk industri manufaktur, pertambangan dan transportasi untuk menurunkan emisi. Edukasi untuk meningkatkan kesadaran publik juga dapat dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan pelaku usaha atau organisasi non profit. Edukasi ini dapat mendukung perilaku penghematan energi seperti penggunaan energi ramah lingkungan dan penggunaan transportasi publik.

Pengurangan dan Pengelolaan Risiko Bencana

Indonesia tengah meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan sistem peringatan dini untuk banjir, tsunami dan bencana. Hal ini mencakup investasi dalam infrastruktur meteorologi dan geofisika serta memastikan penyebaran informasi yang tepat waktu kepada masyarakat.

Peningkatan ketahanan juga dilakukan dengan program-program adaptasi guna meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Hal ini mencakup pelatihan tentang kesiapsiagaan bencana, pembangunan infrastruktur yang tangguh dan menggalakkan praktik pertanian berkelanjutan.

Perlindungan Daerah Pesisir dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Restorasi mangrove menjadi hal penting untuk melindungi area pesisir dari erosi dan gelombang badai. Mangrove berguna menjadi penahan alami daerah pesisir dari kenaikan permukaan air laut dan menjadi penyongsong kehidupan biota laut. Secara luas, penanaman kembali mangrove juga menjadi proyek yang sedang digalakkan di Indonesia.

Pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi menjadi solusi untuk menangani tingginya risiko kekurangan dan banjir akibat perubahan iklim. Pengelolaan ini dapat dilakukan dengan pembangunan waduk, meningkatkan sistem irigasi dan menggalakkan praktik konservasi air.

Ketahanan kota

Kota-kota di indonesia diharapkan mengadopsi rencana kota hijau untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Hal ini mencakup pengembangan lahan hijau, mendorong transportasi berkelanjutan dan meningkatkan pengelolaan limbah.

Pengembangan infrastruktur yang sejalan dengan tujuan ketahanan iklim juga menjadi penting, mengingat pembangunan iklim ini dapat menjamin jalanan, jembatan dan bangunan dapat berdiri kokoh meski cuaca ekstrim melanda.

Transisi Ekonomi Hijau

Saat ini, indonesia tengah menggalakkan praktik pertanian berkelanjutan untuk mengurangi emisi dari sektor pertanian, serta guna meningkatkan ketahanan pangan. Pertanian berkelanjutan ini meliputi juga pertanian organik, agroforestri dan pengurangan penggunaan pupuk kimia.

Pemerintah juga tengah mendorong penerapan prinsip ekonomi sirkular, dimana sumber daya yang digunakan diputar kembali, didaur ulang dan diregenerasi untuk meminimalisir limbah dan mengurangi dampak lingkungan.

Lapangan Pekerjaan dalam Sektor Ekonomi Hijau

Terbentuknya ekonomi hijau pastinya dibarengi dengan tersedianya lapangan pekerjaan hijau, seperti pekerjaan di sektor energi terbarukan baik untuk tenaga surya, angin, air dan panas bumi. Lapangan pekerjaan ini meliputi pembangunan dan instalasi, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas energi terbarukan.

Terciptanya lapangan pekerjaan baru juga harus didukung dengan kualitas yang mumpuni. Untuk itu, pemerintah seyogyanya juga berinvestasi dalam program pendidikan dan pelatihan untuk membantu pekerja memiliki kemampuan dan keahlian yang setara dengan pekerjaan yang dijalankan dalam lingkup ekonomi hijau. 

Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional, baik dalam lingkup bilateral maupun multilateral dapat dilakukan Indonesia untuk mendukung tercapainya akses terhadap teknologi, keahlian dan pembiayaan untuk rencana menghadapi perubahan iklim.

Kerja sama internasional ini juga dapat membuka akses Indonesia untuk mendapatkan teknologi rendah karbon yang penting untuk mengurangi emisi di sektor-sektor tertentu seperti energi, transportasi dan manufaktur. 

Selain itu, kerja sama dengan pihak internasional untuk membangun kapasitas dalam pengetahuan terkait iklim, penggunaan energi terbarukan dan manajemen risiko bencana. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga dan profesional Indonesia memahami kapasitas fundamental untuk melaksanakan dan mengelola tindakan iklim secara efektif.

Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat generasi muda dapat dilakukan dengan memberikan edukasi tentang perubahan iklim oleh pemerintah melalui sekolah dan universitas. Untuk masyarakat dengan latar belakang usia yang tidak terbatas, dapat dilakukan dengan program yang dihelat oleh komunitas-komunitas lingkungan atau organisasi non profit seperti kegiatan penanaman mangrove, inisiatif pengurangan limbah, dan keikutsertaan masyarakat setempat dalam proyek energi terbarukan.

Partisipasi masyarakat juga dapat dicapai dengan dukungan terhadap perubahan perilaku dalam tingkat individu dan kelompok, seperti dorongan untuk mengurangi penggunaan energi, meminimalisir limbah dan mendukung penggunaan produk yang berkelanjutan.

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Tahap-2 PT Agro Sejahtera Manunggal : Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Tahap-2 PT Agro Sejahtera Manunggal  : Download

Pengumuman Publik Rencana Sertifikasi Awal VLHHK Hilir PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA UNIT JAVA WOOD PELLET : Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan Ke-3 VLHHK Hilir PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG SEMARANG (PATEMON – BUTUH) : Download

Pengumuman Publik Rencana Resertifikasi VLHHK Hilir CV Pelawan Mandiri Utama : Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan Ke-2 VLHHK Hilir PT Cahaya Bintang Olympic : Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 VLHHK PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang Download

Pengumuman Publik Hasil Kegiatan Resertifikasi PHL PT Korintiga Hutani : Download

Pengumuman Publik Rencana Sertifikasi VLHHK Hilir PT PANELINDO FURNITECH MULTIGUNA : Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 S-Legalitas PT Cahaya Trinitas Download

Depok – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saat ini sedang merancang aturan terkait pembatasan emisi karbon di sektor industri. Berbeda dengan IDX Karbon yang bersifat sukarela, skema perdagangan karbon ini akan diberlakukan secara wajib (mandatory) dan mencakup empat sektor industri utama, yakni semen, pupuk, baja, dan kertas. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon serta mendukung pencapaian target nasional menuju netralitas karbon.

Presiden Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International), Arifin Lambaga, menegaskan bahwa lembaga validasi dan verifikasi memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas skema perdagangan karbon ini. “Kami mendukung penuh upaya Kemenperin dalam menerapkan perdagangan karbon wajib. Verifikasi dan Validasi sangat penting untuk memastikan laporan emisi industri sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini akan menciptakan sistem yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Arifin.

Lebih lanjut, Arifin menambahkan bahwa industri yang terdampak kebijakan ini perlu menerapkan standar internasional seperti ISO 14064 untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi jejak karbon mereka. MUTU International, sebagai lembaga pengujian, inspeksi, dan sertifikasi yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), memiliki peran penting dalam mendukung implementasi regulasi ini. Dengan keahlian dalam validasi dan verifikasi, MUTU International berkomitmen memastikan mekanisme perdagangan karbon berjalan sesuai dengan standar serta membantu industri dalam proses verifikasi laporan emisi.

Dalam aturan ini, Kemenperin akan menetapkan batas emisi atau emission allowance bagi industri yang terdampak. Jika realisasi emisi melebihi batas yang ditentukan, perusahaan akan dikenakan pungutan emisi. Sebaliknya, jika emisi yang dikeluarkan lebih rendah dari batas, sisa kuota tersebut dapat diperjualbelikan kepada industri lain.

Arifin Lambaga menegaskan bahwa penerapan regulasi ini harus diimbangi dengan kesiapan industri dalam menjalankan langkah-langkah mitigasi emisi karbon. “Regulasi ini diharapkan mampu mendorong industri untuk lebih proaktif dalam mengurangi jejak karbonnya. Dengan sistem yang transparan dan terukur, kita bisa mencapai tujuan pengurangan emisi karbon secara efektif dan berkelanjutan,” ujar Arifin.

 

Sumber :

Kantor Komunikasi
PT MUTUAGUNG LESTARI TBK

Pengumuman Publik Hasil Resertifikasi S-Legalitas CV Jatindo Ukir Furniture Download

Pengumuman Publik Terbit Sertifikat Legalitas Kayu CV Energi Karya Sejahtera Download

Pengumuman Publik Hasil Sertifikasi S-Legalitas PT SMB Gobel Indonesia Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Penilikan Ke-5 PT SEGARA TIMBER : Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Penilikan Ke-5 PT WIJAYAPERKASA INDAH : Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Penilikan Ke-4 PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI : Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Penilikan Ke-2 CV Grand Indo Timber : Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Penilikan Ke-3 CV Mulia Perkasa : Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Penilikan Ke-3 PT Tri Tunggal Laksana : Download

Pengmuman Publik Hasil Kegiatan Penilikan Ke-2 SFM IFCC PT Daya Tani Kalbar : Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Tahap 2 Koperasi Produsen Tuah Sakato: Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Tahap 2 Koperasi Agro Sangkilan Mandiri: Download

Jakarta, 14 Februari 2025 – PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) turut mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menggalakkan uji emisi kendaraan bermotor guna mengantisipasi peningkatan pencemaran udara jelang musim kemarau Mei 2025. Persiapan dimulai lebih awal, termasuk uji emisi harian di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Universitas Satya Negara Indonesia, dan kantor Dinas PPKUKM DKI.

Arifin Lambaga, Presiden Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk, menegaskan komitmen perusahaan dalam membantu pemerintah meningkatkan kualitas udara Jakarta. “Sebagai lembaga pengujian terakreditasi, MUTU siap mendukung pelayanan uji emisi dengan standar terbaik untuk membantu mengurangi polusi udara,” kata Arifin.

DLH DKI Jakarta mencatat telah melakukan uji emisi pada 1.692.618 kendaraan, terdiri dari 1.544.773 sepeda motor dan 147.845 mobil. Tingkat kelulusan mencapai 98,2% untuk mobil dan 82,3% untuk sepeda motor.

Pemprov DKI juga tengah berupaya memperluas kewajiban uji emisi ke kendaraan dari luar Jakarta guna menciptakan penanganan polusi terintegrasi. Upaya ini diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat.

Sebelumnya, Pemprov DKI berencana menerapkan aturan bahwa kendaraan yang tidak lulus uji emisi tidak dapat memperpanjang STNK. Namun, kebijakan tersebut masih dikaji lebih lanjut untuk memastikan pelaksanaannya tidak membebani masyarakat.

 

Sumber :
Kantor Komunikasi
MUTU International

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Penilikan Ke-5 PT Bintang Asia Lestari : Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Sertifikasi CV Kayu Living Abadi : Download

Pengumuman Publik Hasil Resertifikasi S-Legalitas Kayu PT Aspex Kumbong Download

Pengumuman Publik Hasil Resertifikasi Legalitas Hasil Hutan PT Redtroindo Nusantara Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 S-Legalitas PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK HilirPenilikan ke-4 PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB) : Dowmload

Depok – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah meluncurkan lima program unggulan untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata pada tahun 2025. Program tersebut mencakup Gerakan Wisata Bersih, Tourism 5.0 berbasis AI dan digitalisasi, Pariwisata Naik Kelas, Event IP Indonesia, serta pengembangan desa wisata untuk pemerataan pembangunan ekonomi. Dalam mendukung keberhasilan kelima program ini, PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International), sebagai lembaga Testing, Inspection and Certification (TIC) terpercaya, siap berkontribusi melalui layanan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) yang memastikan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan diterapkan secara konsisten di destinasi wisata.

Presiden Direktur MUTU International, Arifin Lambaga, menyatakan bahwa sertifikasi CHSE memiliki peran strategis dalam mendukung visi Kemenpar untuk menjadikan pariwisata Indonesia semakin kompetitif. “Sertifikasi CHSE yang kredibel tidak hanya menjaga kualitas destinasi wisata, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada wisatawan bahwa standar internasional telah terpenuhi, baik dalam hal kebersihan, kesehatan, keselamatan, maupun keberlanjutan lingkungan,” ujarnya saat ditemui di kantor pusat MUTU di Depok, Jawa Barat (10/02).

Sertifikasi CHSE MUTU International yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 9042:2021 bertujuan mendukung kelima program unggulan tersebut, terutama dalam memastikan destinasi wisata mampu memberikan pengalaman terbaik kepada wisatawan. Dengan menerapkan standar ini, pariwisata Indonesia diharapkan semakin kompetitif di pasar global dan konsisten dalam mendorong keberlanjutan.

Kelima program unggulan Kemenpar mencerminkan upaya terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pariwisata Indonesia. Gerakan Wisata Bersih berfokus pada pembentukan satuan tugas dan pembangunan fasilitas sanitasi di destinasi wisata. Tourism 5.0 memanfaatkan teknologi digital berbasis AI untuk memperluas cakupan pemasaran secara efisien dan efektif. Pariwisata Naik Kelas menonjolkan daya tarik khusus seperti kuliner, wisata bahari, dan wellness tourism. Event IP Indonesia menghadirkan acara-acara khas budaya Indonesia yang dirancang untuk memperkuat citra Indonesia di panggung internasional. Sementara itu, pengembangan desa wisata bertujuan mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di 6.057 desa wisata yang tersebar di berbagai daerah.

Arifin menambahkan bahwa keberhasilan program-program unggulan Kemenpar membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. “Sebagai mitra strategis, MUTU International berkomitmen penuh untuk mendukung terciptanya pariwisata yang berkelanjutan dan mampu membawa Indonesia menjadi destinasi pilihan utama dunia,” pungkasnya.

 

Sumber :
Kantor Komunikasi
MUTU International

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Hexamitra Charcoalindo Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Sertifikasi Awal (Assessment) PT SMB GOBEL INDONESIA : Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Sertifikasi Awal (Assessment) CV TERUS MAJU BERSAMA : Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Legalitas Hasil Hutan Kayu CV Anugerah Krisna Wood Download

Pengumuman Publik Hasil Kegiatan Penilikan Ke-4 PHL PT Gema Hutani Lestari : Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Penilikan Ke-1 PT Dwida Jaya Tama : Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Penilikan Ke-1 PT Rongtai Wood Products Trade : Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Penilikan Ke-1 PT Satria Kayu Industri : Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Penilikan Ke-2 PT Inax International : Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Penilikan Ke-5 PT Sumber Graha Sejahtera Unit Muaro Jambi : Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Penilikan Ke-2 PT Karya Abadi Mulya : Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Java Wood Industri

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Albasia Prima Lestari Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Duta Mas Board Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Legalitas Hasil Hutan Kayu CV Meubel Prima Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Penilikan Ke-2 PT Sengon Kondang Nusantara : Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Penilikan Ke-2 PT Pilihan Utama Inawood : Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Penilikan Ke-5 PT Java Wood Industri : Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Penilikan Ke-5 PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG JOMBANG: Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Tahap-2 PT Mitra Agro Persada Abadi : Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Putra Tunggal Rejeki Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja Download

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-3 PHL PT KALIMANTAN SATYA KENCANA : Download

Pengumuman Publik Hasil Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Duta Max Nuri Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Penilikan Ke-1 PT Cahaya Trinitas : Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Resertifikasi PT Jatindo Ukir Furniture : Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Sertifikasi CV Energi Karya Sejahtera : Download

Pengumuman Publik Hasil Kegiatan Penilikan Ke-1 PT Mahakam Persada Sakti : Download

Pengumuman Publik Hasil Kegiatan Penilikan Ke-1 IFCC PT INHUTANI LONG NAH : Download

JAKARTA – PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International) berpartisipasi dalam kegiatan Inauguration of Indonesia International Carbon Trading diadakan oleh IDX Carbon. Kegiatan ini merupakan pembukaan transaksi perdagangan perdana karbon internasional di Indonesia. “Sebagai salah satu lembaga validasi dan verifikasi, MUTU International tentu turut serta dalam pembelian karbon perdana. Hal ini merupakan salah satu kontribusi MUTU terhadap target net zero emission yang dicanangkan oleh pemerintah,” ujar Direktur Eksekutif Green Economy MUTU International Syarip Lambaga saat ditemui di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta (20/01)

 

Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi global dan mencapai target net zero emission pada tahun 2060. Dalam konteks ini MUTU International berperan penting dalam memverifikasi dan memvalidasi gas rumah kaca. “MUTU telah mengambil perhatian atas meningkatnya temperatur bumi yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Oleh karena itu, MUTU tidak hanya bertindak sebagai Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) gas rumah kaca namun MUTU ikut terlibat dalam aksi adaptasi dan mitigasi gas rumah kaca,” lanjut Syarip.

 

Salah satu langkah penting dari aksi adaptasi dan mitigasi tersebut, MUTU melakukan pembelian emisi di perdagangan perdana bursa karbon internasional sebesar 30% dari emisi yang telah dihasilkan oleh MUTU. “Diharapkan melalui aksi adaptasi dan mitigasi yang dilakukan, MUTU dapat berkontribusi dalam membantu pemerintah mencapat target NDC dan target net zerro emission yang telah ditetapkan.” ujar Syarip.

 

Tugas utama MUTU International sebagai  LVV dalam hal ini adalah memastikan bahwa jumlah emisi karbon yang dilaporkan oleh perusahaan atau entitas yang terlibat sesuai dengan data dan fakta yang ada di bursa karbon. Hal ini secara tidak langsung merupakan sebuah bukti jaminan bahwa kredit karbon yang nantinya akan mereka beli tidak akan ada masalah dan dapat dipertanggungjawabkan melalui bukti sertifikasi dari MUTU International.

 

Menurut Syarip, peran MUTU International tidak hanya memberikan validitas yang berdampak langsung, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang dalam transaksi perdagangan. Pasalnya, sistem validasi produk kredit karbon dapat membangun pondasi yang kokoh untuk pertumbuhan pasar karbon yang berkelanjutan. Hal ini akan meningkatkan efektivitas dalam mengatasi perubahan iklim,

 

“Dengan inisiatif dalam keikutsertaan kami sebagai LVV dalam pembelian kredit karbon, MUTU berharap dapat berkontribusi lebih dalam mewujudkan target emisi karbon yang diinginkan dan mendukung keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia,” tutup Syarip.

 

Sumber :
Kantor Komunikasi 
MUTU INTERNATIONAL

Pengumuman Publik Hasil Kegiatan Penilikan Ke-1 SFM IFCC PT Permata Hijau Khatulistiwa : Download

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat emisi karbon yang signifikan, telah mengadopsi berbagai strategi untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen global untuk mencapai target net zero emission dan mendukung Paris Agreement yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change. Berikut terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan secara efektif untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia:

Transisi ke Energi Terbarukan

Transisi energi terbarukan digunakan untuk menggantikan sumber energi fosil dengan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, biomassa, dan hidroelektrik, dan meningkatkan investasi dalam infrastruktur energi bersih. 

Di Indonesia, beberapa perusahaan sudah melakukan transisi ke energi terbarukan dengan langkah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar di Nusa Tenggara dan Kalimantan, diberlakukannya program co-firing biomassa pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), hingga diberikannya insentif bagi pengembangan energi terbarukan melalui kebijakan feed-in tariff.

Efisiensi Energi di Industri dan Transportasi

Efisiensi dilakukan guna mengurangi konsumsi energi dengan menerapkan teknologi hemat energi dan praktik operasional yang lebih efisien. Hal ini juga menjadi poin plus untuk mengembangkan transportasi publik yang ramah lingkungan.

Indonesia sendiri telah mengimplementasikan efisiensi energi seperti, program konversi kendaraan dinas pemerintah menjadi kendaraan listrik, modernisasi peralatan industri untuk mengurangi penggunaan energi berlebih hingga pembangunan jalur MRT, LRT, dan BRT di Jakarta dan kota-kota lain.

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Pengelolaan hutan berkelanjutan dilangsungkan untuk menghentikan deforestasi dan memulihkan lahan hutan yang terdegradasi, dan meningkatkan kapasitas hutan sebagai penyerap karbon alami. Indonesia telah bergerak untuk melakukan pengelolaan hutan berkelanjutan dengan Moratorium izin baru di kawasan hutan primer dan lahan gambut, adanya program restorasi gambut melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), dan perluasan inisiatif REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).

Pengelolaan Limbah Ramah Lingkungan

Pengelolaan limbah yang sering menghasilkan emisi karbon butuh dikelola secara ramah lingkungan guna mengurangi emisi metana dari tempat pembuangan akhir sampah, dan mengembangkan fasilitas pengolahan limbah organik menjadi biogas.

Implementasinya, beberapa wilayah seperti Bali dan Surabaya menerapkan program pengelolaan sampah “waste-to-energy”. Selain itu terdapat pula pelatihan pengelolaan sampah skala rumah tangga untuk mengurangi limbah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Perubahan Pola Konsumsi dan Produksi

Pola konsumsi dan produksi dapat dilakukan dengan lebih mengedepankan konsep ekonomi sirkular, dan mengurangi konsumsi produk dengan jejak karbon tinggi.

Di Indonesia, hal ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan kampanye konsumsi produk lokal untuk mengurangi emisi dari rantai pasok global, serta pengembangan sistem pengelolaan limbah plastik menjadi produk daur ulang.

Pengembangan Teknologi Pengurangan Emisi

Pengembangan ini dapat memanfaatkan teknologi seperti Carbon Capture and Storage (CCS) untuk menyerap emisi karbon dari proses produksi di sektor industri, terutama pada industri berat seperti semen, baja, dan energi berbasis fosil. Teknologi ini bekerja dengan menangkap karbon dioksida (CO2) sebelum dilepaskan ke atmosfer, menyimpannya dalam formasi geologi yang aman, atau memanfaatkannya kembali dalam proses industri lainnya.

Implementasinya, Indonesia telah menerapkan pilot project teknologi CCS di sektor migas dan berkolaborasi dengan negara lain untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan.

Edukasi dan Kampanye Kesadaran Publik

Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengurangan emisi karbon dengan cara menyelenggarakan program kesadaran lingkungan, seperti lokakarya, seminar, dan pelatihan komunitas. 

Selain itu, mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam kurikulum pendidikan formal di berbagai jenjang sekolah dan universitas juga menjadi langkah strategis untuk memastikan generasi muda memiliki pemahaman mendalam tentang dampak dan cara mitigasi emisi karbon. Yang telah dilakukan seperti adanya kampanye  “Earth Hour” dan gerakan tanam pohon secara nasional, dan integrasi pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah.

Kolaborasi Internasional

Kolaborasi dilakukan dengan cara bekerja sama dengan negara lain untuk berbagi teknologi dan sumber daya, dan mengakses pendanaan internasional untuk proyek mitigasi iklim. Adapun Indonesia telah berkolaborasi  dalam inisiatif REDD+ dengan Norwegia. Dan ikut dalam pendanaan proyek hijau melalui Green Climate Fund (GCF).

Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

Hal ini untuk mengukur dan mengevaluasi dampak dari setiap program pengurangan emisi karbon, dan menyempurnakan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi. Hal ini diterapkan dengan memberlakukan sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) untuk melacak emisi karbon, serta melakukan pelaporan tahunan emisi karbon oleh perusahaan besar kepada pemerintah.

Peran Komunitas Lokal dan Adat

Komunitas lokal dan masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga hutan, lahan gambut, dan sumber daya alam lainnya. Implementasi berbasis masyarakat, seperti hutan desa dan skema perhutanan sosial, dapat memperkuat keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Contohnya, program Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang mengintegrasikan pelestarian hutan dengan peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Manajemen Risiko Iklim di Kawasan Perkotaan

Kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Surabaya, menghadapi tantangan besar dalam mengelola emisi dari transportasi, limbah, dan sektor bangunan. Manajemen risiko iklim mencakup adaptasi infrastruktur, efisiensi energi bangunan, dan perluasan ruang hijau. Hal ini dapat diimplementasikan dengan adanya penerapan konsep kota pintar (smart city) untuk mengurangi konsumsi energi, serta revitalisasi ruang hijau publik seperti taman kota untuk menyerap karbon.

Teknologi Blockchain untuk Verifikasi Emisi

Penggunaan teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dalam pelaporan dan verifikasi emisi karbon, terutama dalam skema perdagangan karbon. Teknologi ini memungkinkan pelacakan yang aman dan akurat untuk setiap unit kredit karbon yang diperdagangkan. Contohnya, pilot project blockchain dalam perdagangan karbon di negara-negara ASEAN yang bisa diadaptasi di Indonesia.

Edukasi Digital dan Media Sosial

Media sosial dan platform digital menjadi alat efektif untuk menyebarkan kesadaran tentang perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon. Kampanye berbasis media sosial dapat menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Contohnya, gerakan seperti #DietKantongPlastik dan kampanye lingkungan oleh influencer lokal dapat membawa pengaruh dan diikuti oleh banyak masyarakat.

Insentif bagi Masyarakat

Insentif ini dapat diberikan secara langsung bagi masyarakat atas aksi mitigasi emisi karbon yang dilakukannya, seperti subsidi panel surya rumah tangga, diskon kendaraan listrik, atau insentif untuk partisipasi dalam program daur ulang. Contohnya, program subsidi kendaraan listrik di Indonesia mulai diterapkan untuk meningkatkan adopsi teknologi ramah lingkungan.

Perluasan Infrastruktur Hijau

Pembangunan infrastruktur hijau, seperti jalan raya dengan teknologi aspal beremisi rendah, jalur khusus sepeda, dan gedung hemat energi, merupakan langkah penting untuk mengurangi jejak karbon. Contohnya, pembangunan gedung ramah lingkungan dengan sertifikasi Green Building Council dan pembukaan ruang terbuka hijau yang layak. 

Pemanfaatan Ekosistem Laut sebagai Penyerap Karbon

Ekosistem laut, seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, memiliki kemampuan besar untuk menyerap karbon. Pemanfaatan ini sering disebut sebagai “blue carbon”. Sebagai contoh, hal ini dapat dilakukan dengan cara restorasi mangrove di pesisir pantai Kalimantan dan Sulawesi, serta program konservasi padang lamun di Kepulauan Seribu.

 

Pengumuman Publik Hasil Kegiatan Penilikan Ke-4 PHL PT Wana Hijau Pesaguan : Download

Dalam era keberlanjutan dan perubahan iklim yang mendesak, perusahaan ramah lingkungan dan berinvestasi dalam keberlanjutan memainkan peran penting dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah kriteria utama yang menunjukkan perusahaan sebagai entitas ramah lingkungan dengan investasi berkelanjutan:

Pengelolaan Limbah secara Efektif

Perusahaan ramah lingkungan menerapkan kebijakan untuk mengelola limbah secara efektif dengan cara mendaur ulang, mengurangi, dan mengolah limbah sebelum dibuang. Teknologi modern seperti waste-to-energy juga digunakan untuk memanfaatkan limbah sebagai sumber energi. Selain itu,  teknologi daur ulang dan pendekatan circular economy untuk memastikan limbah dapat digunakan kembali dalam siklus produksi.

Hal ini berguna untuk Mengurangi dampak pencemaran lingkungan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya.  Contohnya, IKEA menerapkan program daur ulang furnitur lama, mendaur ulang bahan mentah, dan memanfaatkan limbah kayu untuk menghasilkan energi.

Penggunaan Energi Terbarukan

Perusahaan yang berkomitmen terhadap lingkungan beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, atau hidroelektrik untuk operasionalnya. Penggunaan energi terbarukan ini dapat mengurangi jejak karbon dan mendukung target energi hijau nasional. Contohnya, perusahaan teknologi menggunakan pembangkit listrik tenaga surya untuk kebutuhan energi pusat data mereka.

Efisiensi Energi dalam Operasional

Efisiensi energi dilakukan dengan mengurangi konsumsi energi melalui teknologi hemat energi, otomatisasi, atau perencanaan operasional yang optimal. Efisiensi ini dapat menurunkan biaya operasional dan mengurangi dampak lingkungan. Contohnya, Pabrik Toyota di Indonesia menggunakan sistem pencahayaan otomatis untuk menghemat listrik.

Transparansi dan Keberlanjutan

Perusahaan menyusun laporan keberlanjutan untuk mengkomunikasikan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola mereka kepada pemangku kepentingan. Laporan ini dapat dilakukan dengan menggunakan standar seperti GRI (Global Reporting Initiative) atau CDP (Carbon Disclosure Project). Isi dari laporan ini mencakup emisi karbon, penggunaan sumber daya, dan kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Hal ini dapat membantu pemangku kepentingan memahami komitmen perusahaan terhadap lingkungan dan meningkatkan kepercayaan publik dan kredibilitas perusahaan. Contohnya, Pertamina menerbitkan laporan keberlanjutan tahunan dengan standar GRI (Global Reporting Initiative).

Kepatuhan terhadap Standar dan Regulasi

Perusahaan mematuhi undang-undang dan standar lingkungan yang berlaku baik di tingkat lokal maupun internasional. Perusahaan mematuhi standar global dalam operasional mereka untuk memastikan praktik bisnis yang berkelanjutan. Standar internasional yang digunakan dapat berupa ISO 14001 (Manajemen Lingkungan), ISO 50001 (Manajemen Energi), dan ISO 26000 (Tanggung Jawab Sosial). Dengan digunakannya standar internasional tersebut, dapat meningkatkan reputasi global dan menarik investasi dari mitra.

Selain itu, dengan perusahaan berkontribusi dalam pengembangan kebijakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan, seperti perdagangan karbon atau subsidi energi terbarukan maka dapat menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif untuk transisi hijau dan meningkatkan hubungan dengan pemerintah.

Investasi pada Teknologi Hijau

Investasi yang dilakukan perusahaan ramah lingkungan dapat berupa penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti biofuel, material biodegradable, atau pertanian presisi.  Investasi ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing bisnis sekaligus mendukung keberlanjutan. Hal ini dapat diilustrasikan dengan perusahaan teknologi yang mengembangkan chip hemat energi untuk perangkat elektronik.

Pelibatan Komunitas Lokal

Memberdayakan komunitas lokal melalui program keberlanjutan, seperti pelatihan pertanian organik, reforestasi, atau pengembangan energi bersih di daerah terpencil untuk meningkatkan  citra perusahaan, memperkuat hubungan dengan masyarakat lokal, dan menciptakan dampak sosial yang nyata. Contohnya, perusahaan FMCG mendukung petani kopi untuk menerapkan teknik pertanian yang ramah lingkungan.

Pengelolaan Rantai Pasok Berkelanjutan

Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan di sepanjang rantai pasok untuk memastikan semua pemasok dan mitra bisnis mematuhi standar lingkungan. Dengan adanya rantai pasok berkelanjutan bagi perusahaan ramah lingkungan, dapat mendorong perubahan pada industri terkait dan meningkatkan daya tarik produk di pasar global. Hal ini dapat diilustrasikan dengan perusahaan fashion yang hanya bekerja dengan pemasok yang mematuhi standar lingkungan dan menggunakan bahan baku organik atau daur ulang.

Edukasi dan Pelatihan Karyawan

Perusahaan ramah lingkungan juga berinvestasi dalam pelatihan dan edukasi karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi terkait keberlanjutan. Program ini mencakup pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan inovasi hijau.

Pelatihan dan edukasi ditujukan untuk membentuk budaya perusahaan yang mendukung keberlanjutan, meningkatkan motivasi karyawan, dan memastikan implementasi kebijakan lingkungan berjalan efektif.

Pengembangan Produk Ramah Lingkungan

Perusahaan dapat mengembangkan produk yang memiliki jejak karbon lebih rendah, terbuat dari bahan daur ulang, atau memiliki siklus hidup yang lebih panjang. Tentunya, strategi ini dapat menarik konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan membuka pasar baru untuk produk hijau.

Kolaborasi dengan Mitra Eksternal

Perusahaan ramah lingkungan sering berkolaborasi dengan LSM, institusi akademik, atau pemerintah untuk menjalankan program keberlanjutan, seperti reforestasi atau inovasi teknologi. Kolaborasi eksternal ini menciptakan peluang untuk memperluas cakupan dampak lingkungan positif, membangun reputasi global, dan mendapatkan dukungan dari komunitas.

Contoh konkretnya dapat dilihat dari IKEA bermitra dengan WWF untuk melindungi hutan dan mengurangi dampak pengadaan bahan baku kayu.

Sertifikasi Lingkungan

Selain standar internasional, perusahaan bisa mendapatkan sertifikasi lingkungan spesifik untuk produk dan operasionalnya. Contohnya adalah label Energy Star, Rainforest Alliance, atau Forest Stewardship Council (FSC). sertifikasi ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan menarik pelanggan yang mengutamakan keberlanjutan. Contohnya, Produk kertas dari APRIL Group yang memiliki sertifikasi FSC sebagai jaminan bahwa bahan baku berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab.

Investasi dalam Teknologi Pemantauan dan Evaluasi

Perusahaan perlu berinvestasi dalam teknologi untuk memantau dampak lingkungan dari aktivitas mereka, seperti sistem pemantauan emisi, pengelolaan energi, atau jejak air (water footprint). Dengan investasi ini, perusahaan berpeluang mendapatkan data yang akurat untuk mendukung kebijakan keberlanjutan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Contoh konkretnya, Perusahaan pertambangan seperti Freeport-McMoRan menggunakan teknologi sensor untuk memantau kualitas udara dan air di sekitar lokasi operasionalnya.

Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Perusahaan yang ramah lingkungan juga mengintegrasikan strategi adaptasi perubahan iklim dalam operasionalnya, seperti perlindungan terhadap risiko banjir, kekeringan, atau kenaikan permukaan air laut. Dengan adanya persiapan dan adaptasi yang baik, dapat berguna untuk mengurangi risiko operasional akibat perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang. Contohnya, Perusahaan agribisnis seperti Cargill mengembangkan praktik pertanian berkelanjutan untuk melindungi produksi pangan dari dampak perubahan iklim.

Diversifikasi Portofolio Investasi Hijau

Perusahaan dapat mengalihkan sebagian portofolio investasinya ke proyek-proyek hijau, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, atau pengelolaan limbah. Diversifikasi portofolio investasi hijau bagi perusahaan ramah lingkungan berguna untuk mengurangi ketergantungan perusahaan pada sektor beremisi tinggi dan memperluas sumber pendapatan.

Kampanye Kesadaran Lingkungan

Perusahaan dapat memimpin atau mendukung kampanye edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan. Kampanye ini dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam praktik ramah lingkungan dan memperkuat citra merek.

Komitmen pada Keanekaragaman Hayati

Perusahaan ramah lingkungan harus memastikan aktivitasnya tidak merusak habitat alami dan berkontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati. Hal ini dapat dibuktikan dengan langkah perusahaan dalam mendukung ekosistem lokal, memenuhi persyaratan regulasi, dan meningkatkan reputasi lingkungan. Contohnya, PT Bio Farma menjalankan program konservasi satwa liar di area operasi mereka untuk melindungi spesies endemik.

 

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Tahap – 2 PT Dinamikaprima Artha : Download

Emisi karbon, yang merupakan salah satu penyebab utama perubahan iklim, telah menjadi perhatian global dalam beberapa dekade terakhir. Gas-gas rumah kaca, termasuk karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O), semakin meningkat akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, perubahan penggunaan lahan, dan deforestasi. Di Indonesia, masalah ini menjadi semakin mendesak, mengingat negara ini adalah salah satu penghasil emisi karbon terbesar di dunia akibat penggunaan energi intensif, kegiatan agrikultur, dan alih fungsi hutan.

Pemahaman tentang penyebab utama dan dampak emisi karbon sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif dan mendorong aksi mitigasi yang berkelanjutan. Emisi karbon tidak hanya mempengaruhi iklim global, tetapi juga memberikan dampak langsung pada kehidupan masyarakat, termasuk peningkatan frekuensi bencana alam, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerugian ekonomi. Indonesia, dengan posisi geografisnya yang strategis dan kekayaan alamnya yang melimpah, memiliki peran penting dalam upaya global untuk mengatasi krisis iklim.

Dengan menganalisis akar penyebab emisi karbon serta dampaknya terhadap lingkungan, kita dapat merancang solusi yang lebih efektif dan berfokus pada keberlanjutan. Ini tidak hanya akan membantu melindungi lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi pembangunan ekonomi hijau dan kesejahteraan masyarakat.

Penyebab Utama Emisi Karbon

Berikut beberapa kegiatan yang mendukung munculnya emisi karbon:

Pembakaran Bahan Bakar Fosil

Hal ini menjadi penyebab utama emisi karbon di Indonesia. Terlebih, saat ini Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara menyumbang sekitar 60% dari total kapasitas energi listrik nasional. Selain itu, transportasi darat mayoritas masih berbahan bakar bensin dan solar. 

Deforestasi dan Degradasi Hutan

Emisi karbon terjadi akibat penebangan hutan untuk pembukaan lahan perkebunan, pertanian, atau tambang. Hal ini terus terjadi lantaran adanya laju deforestasi tinggi di Kalimantan dan Sumatera untuk kelapa sawit dan tambang. Dengan deforestasi dan degradasi ini, pelepasan karbon yang tersimpan dalam biomassa pun menjadi penyebab adanya emisi karbon.

Pertanian, Peternakan dan Pengelolaan Sampah

Emisi gas rumah kaca seperti metana (CH₄) dari peternakan dan sawah irigasi, serta nitrous oxide (N₂O) dari penggunaan pupuk kimia. Metana juga dihasilkan dari limbah peternakan, seperti peternakan sapi misalnya.

Tak hanya itu, pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa pengelolaan menghasilkan gas metana dari dekomposisi organik.

Industri dan Manufaktur

Sektor industri menyumbang emisi karbon yang besar melalui proses manufaktur yang memanfaatkan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama dan reaksi kimia yang menghasilkan emisi langsung. 

Dampak Emisi Karbon terhadap Lingkungan

Adanya emisi karbon menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, di antaranya adalah:

Perubahan Iklim

Emisi karbon meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK), yang menyebabkan pemanasan global. Dampaknya, meningkatkan suhu rata-rata tahunan dan mempercepat pencairan es seperti di kutub. Selain itu, perubahan iklim ditandai dengan adanya cuaca yang ekstrim seperti banjir, badai dan kekeringan yang lebih sering terjadi.

Kenaikan Permukaan Laut

Pemanasan global melelehkan es kutub, menyebabkan kenaikan muka air laut. Wilayah pesisir pun memiliki risiko tenggelam karena kenaikan permukaan laut ini. Erosi pantai juga memperparah hilangnya lahan produktif

Kerusakan Ekosistem Hutan

Deforestasi dan emisi karbon dari pembakaran hutan merusak habitat satwa liar. Dampaknya, populasi spesies endemik seperti orangutan Kalimantan dan harimau Sumatera terancam punah, dan terjadinya degradasi hutan mangrove yang vital untuk menyerap karbon dan mencegah abrasi.

Penurunan Kualitas Udara

Emisi karbon sering disertai polutan lain yang mencemari udara. Hal ini berdampak dengan polusi udara dan kualitas udara buruk di kota-kota besar seperti Jakarta. Dampak dari polusi udara ini dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat seperti meningkatnya masalah pernapasan.

Kerugian Ekonomi

Dampak lingkungan dari emisi karbon dapat mengganggu infrastruktur dan ekonomi, seperti membengkaknya biaya perbaikan infrastruktur akibat bencana seperti banjir meningkat, dan kerugian sektor perikanan akibat kerusakan terumbu karang.

 

Pengumuman Publik Kegiatan Resertifikasi PHL PT Korintiga Hutani : Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Resertifikasi PT Redtroindo Nusantara Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Surveillance 4 PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Surveillance 1 CV Anugerah Krisna Wood Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Surveillance 3 PT Hexamitra Charcoalindo Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Resertifikasi PT Aspex Kumbong Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Surveillance 4 PT Mustika Bahana Jaya Download

Pengumuman Pablik Hasil Kegiatan Penilikan Ke-1 SFM IFCC PT Bakayan Jaya Abadi : Download

Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi besar di Asia Tenggara memiliki sejumlah sektor yang menjadi kontributor utama emisi karbon. Untuk mencapai target net-zero emission pada 2060, diperlukan transisi energi bersih, pengelolaan tata guna lahan yang lebih baik, dan efisiensi beberapa sektor penyumbang utama emisi karbon. Berikut terdapat beberapa sektor penyumbang emisi karbon di Indonesia.

Sektor Energi

Sektor energi seperti pembangkit listrik dan transportasi menjadi penyumbang utama emisi karbon di Indonesia. 

Pada sub sektor pembangkit listrik, penggunaan bahan bakar fosil, terutama batu bara, untuk pembangkitan listrik menyumbang emisi karbon yang sangat tinggi. Sebagai contoh, PLTU Suralaya di Banten, salah satu pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara terbesar di Indonesia, menyumbang emisi karbon besar akibat pembakaran batu bara.

Sub sektor transportasi juga menyumbang emisi karbon dengan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bensin dan solar. Hal ini mengakibatkan tingginya tingkat polusi udara lantaran kendaraan yang belum beralih menggunakan energi lebih ramah lingkungan. Hal ini mencakup transportasi darat, laut, dan udara.

Sektor Kehutanan dan Tata Guna Lahan

Pada sektor kehutanan dan perubahan tata guna lahan, kontribusi emisi karbon dihasilkan dari kegiatan deforestasi, degradasi hutan, dan konversi lahan menjadi perkebunan atau area industri. Adanya bencana seperti kebakaran hutan juga dapat dipicu dengan kegiatan pembukaan lahan baru dengan cara membakar lahan tersebut.

Sektor Pertanian

Kegiatan pertanian juga berkontribusi menuyumbang emisi karbon dalam kaitannya dengan emisi gas rumah kaca seperti metana (CH₄) dari peternakan dan sawah irigasi, serta nitrous oxide (N₂O) dari penggunaan pupuk kimia. Metana ini dapat muncul dari proses anaerobik tanah dan limbah ternak sapi.

Sektor Industri dan Manufaktur

Sektor industri di Indonesia menyumbang emisi karbon besar melalui proses produksi, konsumsi energi berbahan bakar fosil, dan limbah industri. Jenis emisi ini berasal dari pembakaran langsung bahan bakar fosil dan reaksi kimia dalam proses produksi.

Contohnya, dalam produksi semen, proses kalsinasi di pabrik semen, di mana batu kapur (kalsium karbonat) diubah menjadi kalsium oksida, menghasilkan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Kemudian dalam industri baja, pabrik baja menggunakan blast furnace yang mengandalkan kokas (sejenis batu bara) untuk menghasilkan panas tinggi.

Sektor Pengelolaan Limbah 

Serupa dengan sektor pertanian, sektor pengelolaan limbah menyumbang emisi karbon dari emisi metana yang berasal dari tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dan limbah cair domestik. Terlebih, bagi TPA yang sampahnya menggunung menjadi penghasil emisi metana yang cukup besar di Indonesia.

Sektor Pertambangan

Kegiatan pertambangan menjadi sektor yang menyumbang emisi karbon cukup signifikan. Dengan adanya pembukaan lahan dengan cara penebangan hutan, maka emisi karbon dihasilkan dari pelepasan karbon yang tersimpan di vegetasi. 

Dalam penggunaan alat berat yang berbahan bakar diesel, maka muncul emisi karbon secara langsung. Tak hanya penggunaan alat berat, dalam proses transportasi dan pengolahan yang menggunakan bahan bakar fosil maka hal ini menyumbang bertambahnya emisi karbon.

Sektor Bangunan

Bangunan, baik dalam konstruksi maupun operasional, menjadi salah satu penyumbang emisi karbon. Dalam tahap konstruksi, emisi karbon dihasilkan dari penggunaan semen, baja, dan bahan konstruksi lain yang memiliki jejak karbon tinggi. 

Dalam tahap operasional, emisi karbon muncul dari pemakaian energi untuk pendingin udara, pemanas, dan pencahayaan, yang sebagian besar masih bergantung pada listrik dari bahan bakar fosil. Selain itu, dalam pengelolaan limbah konstruksi, limbah yang dihasilkan dari pembongkaran dan renovasi sering kali tidak dikelola dengan baik, menghasilkan emisi tambahan.

 

Pengumuman Publik Kegiatan Hasil Penilikan Ke-1 VVLHH PPPS Kelompok Tani Rimba Tiga Lestari : Download

Hutan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim melalui kemampuannya untuk menyerap dan menyimpan karbon dari atmosfer. Proses ini dikenal sebagai carbon sequestration. Hutan berperan dalam penyerapan karbon serta kaitannya dengan pengurangan emisi karbon, diantaranya adalah sebagai berikut

1. Mekanisme Penyerapan Karbon oleh Hutan

Hutan menyerap karbon melalui proses fotosintesis. Selama proses ini, pohon dan tumbuhan menggunakan karbon dioksida (CO₂) dari atmosfer, air, dan sinar matahari untuk menghasilkan oksigen dan bahan organik (seperti kayu, daun, dan akar). Kemudian, biomassa hutan (batang, daun, akar, dan tanah) berfungsi sebagai penyimpan karbon (carbon stock).

Hutan yang sehat dapat menyerap sejumlah besar karbon, sehingga membantu mengurangi konsentrasi CO₂ di atmosfer.

2. Peran Hutan dalam Menyerap Karbon

Sebagai penyerap karbon alami

Hutan tropis, seperti di Indonesia (misalnya, Hutan Kalimantan, Papua, dan Sumatra), merupakan salah satu penyerap karbon alami terbesar di dunia. Hutan-hutan ini mampu menyerap sekitar 2,4 miliar ton CO₂ setiap tahun secara global. Satu hektar hutan tropis dapat menyerap rata-rata 50 ton CO₂ selama masa hidupnya.

Sebagai penyimpan karbon jangka panjang

Karbon yang tersimpan dalam biomassa hutan dapat tetap terperangkap selama ratusan tahun, terutama jika pohon tidak ditebang atau dibakar. Tanah hutan juga menyimpan karbon dalam bentuk bahan organik yang terdekomposisi.

Melindungi ekosistem lain

Hutan mangrove dan hutan rawa gambut tidak hanya menyerap karbon tetapi juga melindungi ekosistem pesisir dan menyimpan karbon di tanah basah mereka, yang dikenal sebagai karbon biru (blue carbon).

3. Pengurang Emisi Karbon

Mengimbangi emisi dari sektor lain

Hutan berfungsi sebagai carbon offset, di mana karbon yang diserap hutan dapat digunakan untuk mengimbangi emisi dari sektor lain seperti energi, transportasi, dan industri.

Mendukung target net zero emission

Hutan memainkan peran kunci dalam membantu negara-negara mencapai target netral karbon. Di Indonesia, misalnya, Restorasi Ekosistem Rawa Gambut (REDD+ Program) berkontribusi pada pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Mengurangi dampak deforestasi

Deforestasi, pembukaan lahan, dan kebakaran hutan melepaskan karbon yang tersimpan ke atmosfer. Reforestasi (penanaman kembali hutan) dan aforestasi (penanaman di lahan baru) menjadi solusi penting untuk mengurangi dampak tersebut.

4. Tantangan Hutan sebagai pengurang emisi karbon

Indonesia kehilangan jutaan hektar hutan setiap tahun akibat pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan infrastruktur. Hal ini melepaskan karbon yang tersimpan dan mengurangi kapasitas hutan untuk menyerap karbon.

Kebakaran hutan, terutama di lahan gambut, dapat melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. Kebakaran lahan gambut dapat melepaskan karbon yang tersimpan selama ribuan tahun. Program konservasi hutan seringkali menghadapi keterbatasan dana, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.

5. Memaksimalkan Peran Hutan sebagai Pengurang Emisi Karbon

Restorasi Hutan

Restorasi hutan sebagai upaya mengurangi emisi karbon dilakukan dengan reforestasi (penanaman kembali pohon di lahan yang sebelumnya merupakan hutan) atau aforestasi (penanaman pohon di lahan tandus)

Selain itu, hal ini juga dapat dilakukan dengan restorasi ekosistem gambut dan mangrove, lantaran hutan gambut dan mangrove memiliki kapasitas luar biasa untuk menyimpan karbon (karbon biru).

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Pendekatan sustainable forestry management melibatkan pemanfaatan hutan untuk kayu, produk non-kayu, dan ekowisata tanpa merusak ekosistem. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan Inisiatif Hutan Kemasyarakatan dengan memberdayakan masyarakat lokal dalam mengelola hutan dengan sistem agroforestri yang ramah lingkungan.

Pembiayaan dan Perdagangan Karbon

Mekanisme pembiayaan berbasis karbon memungkinkan proyek konservasi hutan memperoleh pendanaan melalui pengurangan emisi karbon, misalnya Proyek REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).

Hutan yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan kredit karbon yang diperdagangkan di pasar karbon. Di Indonesia, peluang yang dapat dimaksimalkan seperti adanya Kebijakan perdagangan karbon domestik dan internasional seperti skema Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa dapat mendukung pendanaan hutan.

 

Kebijakan dan penerapan regulasi industri hijau menjadi upaya global untuk mendukung keberlanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan komitmen kuat terhadap target net zero emission (NZE) 2060, telah mengadopsi berbagai kebijakan hijau yang relevan. 

Di tingkat global, kebijakan hijau berfungsi sebagai pedoman internasional untuk mendorong pengurangan emisi karbon. Berikut adalah penjelasan kebijakan dan sektor industri hijau yang berlaku di Indonesia dan dunia.

Kebijakan dan Regulasi Industri Hijau di Indonesia

1. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Hijau 2021-2030

PLN mengadopsi RUPTL hijau yang mengutamakan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi. Kebijakan ini berfokus pada penghentian bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara, dan mendukung transisi energi bersih bagi sektor manufaktur dan transportasi.

2. Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK)

Mengatur perdagangan karbon, termasuk sistem cap and trade dan offset karbon.Regulasi ini mendorong perusahaan untuk mengurangi emisi dan memanfaatkan teknologi rendah karbon. Utamanya berlaku bagi industri energi, manufaktur, dan kehutanan, yang berkontribusi besar pada emisi gas rumah kaca.

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mewajibkan industri untuk mematuhi standar lingkungan sebagai persyaratan dasar melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Hal ini berlaku di semua sektor, khususnya untuk sektor manufaktur, pertambangan dan energi. 

4. Program Industri Hijau oleh Kementerian Perindustrian

Memberikan sertifikasi industri hijau kepada perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan dalam proses produksi, dan memberikan insentif berupa pengurangan pajak untuk teknologi hemat energi. Tentunya, langkah ini mendorong pengembangan sektor manufaktur berkelanjutan seperti semen, tekstil, dan otomotif.

5. Fasilitas Insentif Fiskal dan Non-Fiskal

Pemerintah memberikan insentif seperti tax holiday untuk investasi dalam penelitian dan pengembangan energi terbarukan. Kebijakan ini mendorong investasi hijau di sektor energi dan manufaktur.

Kebijakan dan Regulasi Industri Hijau Global

1. Paris Agreement 2015

Negara-negara berkomitmen untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2°C, dengan upaya untuk membatasi hingga 1,5°C. Negara-negara, termasuk Indonesia, harus mengembangkan Nationally Determined Contributions (NDCs) untuk mengurangi emisi karbon. Hal ini tentunya memengaruhi kebijakan energi dan industri di semua negara anggota, termasuk penghapusan bertahap penggunaan bahan bakar fosil.

2. European Green Deal

European Green Deal merupakan Strategi Uni Eropa untuk mencapai climate neutrality pada tahun 2050, yang mencakup perdagangan karbon, investasi hijau, dan transisi energi bersih. Meski diterapkan di Uni Eropa, strategi ini berpengaruh pada ekspor Indonesia, khususnya produk kelapa sawit, kayu, dan tekstil, yang harus memenuhi standar keberlanjutan Uni Eropa.

3. China’s Carbon Neutrality Policy

China menargetkan netralitas karbon pada tahun 2060 dengan mengurangi emisi industri berat, memperluas energi terbarukan, dan memanfaatkan teknologi carbon capture. Hal ini berdampak karena menjadi pesaing dan mitra bagi Indonesia dalam pengembangan teknologi energi terbarukan.

4. US Inflation Reduction Act 2022

Kebijakan ini memberikan insentif besar-besaran untuk pengembangan energi bersih, mobil listrik, dan infrastruktur hijau. Hal ini juga menciptakan peluang pasar ekspor untuk komponen hijau dari Indonesia.

5. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) adalah kebijakan Uni Eropa yang bertujuan untuk mengurangi risiko kebocoran karbon (carbon leakage) dengan menerapkan penyesuaian harga karbon pada produk impor berdasarkan emisi karbon yang dihasilkan selama proses produksinya. Mekanisme ini memastikan bahwa produk impor dari negara non-UE tunduk pada standar emisi karbon yang serupa dengan yang diterapkan pada produsen lokal di Uni Eropa.

Pengumuman Publik Hasil Kegiatan Penilikan Ke-2 VLHH PT TUNGGAL AGATHIS INDAH WOOD INDUSTRIES UNIT I (PT TAIWI): : Download

Pengumuman Publik Hasil Kegiatan Penilikan Ke-1 SFM IFCC PT SANTAN BORNEO ABADI : Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK PT Baroco Download

Penerapan konsep industri hijau menjadi langkah krusial dalam mendukung target net zero emission (NZE) di Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat. Namun, transisi ini tidaklah mudah, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi di berbagai sektor industri.  Di sisi lain, transformasi peluang industri hijau cukup menjanjikan.

Tantangan Industri Hijau

1. Ketergantungan pada Energi Fosil

Sebagian besar sektor industri di Indonesia masih bergantung pada energi fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, yang merupakan sumber utama emisi karbon.

Transisi ke energi terbarukan memerlukan investasi besar dan infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik yang mampu menampung energi surya atau angin

Ilustrasi: pabrik semen yang menggunakan batu bara untuk proses produksi menghadapi kendala dalam mengintegrasikan teknologi berbasis energi terbarukan.

2. Biaya Investasi yang Tinggi

Teknologi hijau seperti solar panel, wind turbine, atau proses produksi rendah karbon membutuhkan biaya awal yang signifikan, yang sering menjadi penghalang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Contohnya, UMKM di sektor manufaktur menghadapi kesulitan dalam mendanai penggantian mesin konvensional dengan teknologi hemat energi.

3. Keterbatasan Teknologi 

Sebagian besar teknologi hijau masih harus diimpor, sehingga meningkatkan biaya dan memperlambat adopsi teknologi.

Minimnya riset dan pengembangan (R&D) lokal memperlambat inovasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri domestik.

4. Kurangnya Kesadaran dan Dukungan

Sebagian pelaku industri belum memahami pentingnya konsep hijau atau belum melihat manfaat ekonomisnya dalam jangka panjang.

Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung transisi ke industri hijau, seperti insentif fiskal untuk teknologi bersih, menjadi tantangan tambahan.

5. Pengelolaan Limbah yang Kompleks

Industri dengan produksi limbah tinggi, seperti tekstil dan makanan, menghadapi tantangan besar dalam mendaur ulang limbah dengan cara yang ramah lingkungan.

Misal, industri tekstil harus mengelola limbah pewarna yang mencemari air sungai.

Peluang

1. Pengembangan Energi Terbarukan

Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi. Pengembangan sektor ini akan mendukung transisi energi bersih bagi industri. Contohnya, pabrik yang berlokasi di kawasan industri dapat menggunakan solar rooftop untuk mengurangi ketergantungan pada listrik berbasis fosil.

2. Insentif Pemerintah dan Kebijakan

Pemerintah Indonesia mulai memberikan insentif pajak dan subsidi untuk perusahaan yang mengadopsi teknologi hijau, seperti skema green bond atau carbon trading. Target NZE mendorong penguatan regulasi, seperti Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hijau oleh PLN.

3. Meningkatnya Pasar Ekspor

Permintaan global terhadap produk yang ramah lingkungan terus meningkat. Perusahaan yang mengadopsi konsep hijau dapat bersaing di pasar ekspor. Hal ini dapat diilustrasikan dengan Industri makanan dan minuman di Indonesia yang memperoleh sertifikasi keberlanjutan untuk menembus pasar Eropa.

4. Inovasi Teknologi Lokal

Peluang besar untuk mengembangkan teknologi lokal yang lebih terjangkau dan relevan dengan kebutuhan domestik, seperti mesin hemat energi untuk UMKM. Kerja sama antara pemerintah, universitas, dan sektor swasta dapat meningkatkan kapasitas riset lokal.

5. Terciptanya Lapangan Kerja Baru

Industri hijau memunculkan peluang pekerjaan di sektor energi terbarukan, teknologi bersih, dan pengelolaan limbah. Hal ini dapat diilustrasikan dengan adanya pembangunan solar farm di daerah terpencil membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

6. Meningkatnya Kesadaran Konsumen

Konsumen Indonesia semakin peduli terhadap keberlanjutan dan mulai beralih ke produk-produk ramah lingkungan. Hal ini mendorong sektor industri untuk mengadaptasi proses produksi yang lebih hijau. Misalnya, Industri mode dapat mengembangkan pakaian dari bahan daur ulang untuk memenuhi preferensi konsumen muda yang peduli lingkungan.

7. Kerja Sama Internasional

Kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional membuka peluang transfer teknologi dan pendanaan untuk proyek-proyek hijau. Program seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) dapat mempercepat transformasi energi di Indonesia.

 

Pengumuman Publik Hasil Kegiatan Penilikan Ke-2 SFM IFCC PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries : Download

Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat LK CV Anugerah Alam Abadi Download

Langkah Beragam Industri Mendukung Sektor Industri Hijau

Konsep industri hijau adalah pendekatan strategis yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Di tengah meningkatnya kesadaran global akan krisis lingkungan, berbagai sektor industri mulai menerapkan prinsip-prinsip hijau untuk mengurangi dampak negatif mereka terhadap lingkungan. Pengaplikasian sektor industri hijau ini dilakukan melalui penggunaan teknologi bersih, efisiensi sumber daya, dan pengelolaan limbah yang lebih baik.

Penerapan konsep hijau tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga memberikan peluang ekonomi yang signifikan. Industri yang mengadopsi prinsip hijau cenderung lebih kompetitif, menarik minat konsumen yang peduli lingkungan, dan mematuhi regulasi keberlanjutan yang semakin ketat. Selain itu, adopsi ini dapat mendorong inovasi dan efisiensi yang menghasilkan penghematan biaya dalam jangka panjang.

Dalam konteks industri, penerapan konsep hijau sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik, teknologi, dan kebutuhan spesifik dari masing-masing sektor. Beberapa sektor seperti energi, transportasi, dan manufaktur telah menjadi pionir dalam menerapkan prinsip ini, sementara sektor lainnya seperti teknologi informasi dan mode mulai mengejar ketertinggalan.

1. Energi

Industri energi memainkan peran kunci dalam sektor industri hijau.

Implementasi berupa pengurangan emisi global dengan mengalihkan fokus dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan mendukung implementasi industri hijau, seperti:

• Pembangkit Listrik Tenaga Surya: panel surya mengkonversi sinar matahari menjadi listrik tanpa menghasilkan emisi.
• Tenaga Angin: turbin angin menghasilkan energi bersih dengan memanfaatkan kekuatan angin.
• Bioenergi: pemanfaatan limbah organik untuk menghasilkan energi, seperti biogas.
• Smart Grids: jaringan listrik cerdas yang memungkinkan distribusi energi secara efisien.

Sebagai contoh, PLTA Batang Toru di Sumatera Utara menggunakan tenaga air untuk memenuhi kebutuhan listrik sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem lokal.

2. Manufaktur

Industri manufaktur mengadopsi pendekatan yang ramah lingkungan untuk mengurangi jejak karbon melalui:

• Penggunaan Material Daur Ulang: Mengurangi limbah produksi dengan memanfaatkan bahan bekas.
• Desain Produk Berkelanjutan: Produk dirancang agar tahan lama, hemat energi, dan mudah didaur ulang.
• Teknologi Hemat Energi: Mesin modern yang lebih efisien dalam konsumsi energi.

3. Transportasi

Transportasi dengan konsep energi hijau atau transportasi hijau bertujuan mengurangi emisi melalui penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang tidak menghasilkan emisi secara langsung, penggunaan transportasi umum berbasis listrik, seperti MRT, kereta listrik maupun bus listrik, serta penggunaan bahan bakar alternatif seperti biofuel dan hidrogen.

Contoh konkretnya, Tesla merupakan perusahaan pionir mobil listrik yang mengurangi emisi dari kendaraan pribadi. Selain itu, eksistensi MRT Jakarta juga dapat membantu masyarakat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi berbahan bakar fosil.

4. Pertanian dan Pangan

Sektor industri hijau ini berfokus pada produksi berkelanjutan yang meminimalkan dampak terhadap lingkungan, melalui:

• Pertanian Organik untuk menghindari penggunaan pestisida dan pupuk kimia.
• Agroforestri yang menggabungkan pertanian dengan penanaman pohon untuk menjaga kesuburan tanah.
• Teknologi Canggih, seperti penggunaan drone dan irigasi tetes untuk efisiensi air.

5. Konstruksi dan Properti

Bangunan hijau memanfaatkan material ramah lingkungan, efisiensi energi, dan teknologi canggih untuk mengurangi dampak lingkungan.

Bangunan hijau ii dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikasi bangunan hijau guna memastikan keberlanjutan dalam desain dan operasi bangunan, penggunaan material ramah lingkungan seperti beton daur ulang dan kayu bersertifikasi FSC, hingga pengaplikasian sistem hemat energi melalui panel surya, lampu LED dan sistem pengelolaan air hujan.

Contoh nyatanya, terdapat bangunan paling hijau di dunia yang hemat energi, yakni The Edge di Amsterdam. Selain itu, Green Office BSD City yang mengintegrasikan teknologi hemat energi dan desain berkelanjutan.

6. Industri Fashion

Industri fashion mengadopsi prinsip keberlanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan, seperti

• Slow Fashion: Mendorong produksi pakaian berkualitas tinggi untuk memperpanjang usia produk.
• Penggunaan Kain Ramah Lingkungan: Seperti katun organik dan serat bambu.
• Teknologi Daur Ulang: Proses yang memungkinkan pemakaian kembali bahan tekstil bekas.

7. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Industri ini mengurangi dampak lingkungan melalui efisiensi energi dan pengelolaan limbah elektronik. Langkah efisiensi yang dilakukan seperti membangun pusat data hijau yang memanfaatkan energi terbarukan untuk mengoperasikan server dan membuat rekayasa produk ramah lingkungan guna mempermudah daur ulang perangkat elektronik.

Selain itu, kontribusi terhadap industri hijau juga dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi hemat energi dalam pengoperasian pusat data, seperti pendingin berbasis air atau penggunaan energi terbarukan, mendesain ulang produk smartphone dan perangkat teknologi dengan bahan yang dapat didaur ulang, serta menggunakan AI dan Big Data untuk mengoptimalkan efisiensi energi dalam jaringan telekomunikasi.

8. Pariwisata

Industri pariwisata mengintegrasikan prinsip keberlanjutan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat lokal. Hal ini diwujudkan dengan membuat akomodasi ramah lingkungan yang menggunakan material lokal hemat energi (Eco-lodges) dan juga pengelolaan sumber daya dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata.

Contoh konkretnya adalah adanya ecotourism di Taman Nasional Komodo yang melibatkan masyarakat lokal dalam konservasi.

9. Pengelolaan Limbah

Industri ini fokus pada pengurangan dan pengelolaan limbah dengan cara yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan dengan mendaur ulang limbah plastik menjadi produk baru, dan mengelola limbah organik untuk menghasilkan biogas atau kompos dari limbah rumah tangga.

Contohnya, bank sampah di Surabaya mengolah limbah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomi.

10. Kehutanan dan Restorasi Lingkungan

Sektor industri hijau ini memiliki fokus pada pelestarian dan pemulihan ekosistem untuk mengurangi dampak deforestasi. Langkah utama yang dilakukan ialah melakukan penanaman kembali hutan yang rusak (reforestasi) dan pengelolaan hutan berkelanjutan dengan memberikan sertifikasi FSC untuk memastikan praktik ramah lingkungan.

11. Industri Pertahanan dan Keamanan

Kontribusi industri ini ada industri hijau adalah pengembangan alat pertahanan ramah lingkungan, dan melakukan manajemen limbah militer seperti limbah bahan kimia dan senjata untuk meminimalkan dampak lingkungan.

12. Industri Farmasi dan Kesehatan

Yang dapat dilakukan industri farmasi dan kesehatan dalam berkontribusi secara nyata terhadap industri hijau adalah:

• Pengurangan limbah medis dengan mengembangkan sistem pengolahan limbah jarum suntik dan obat-obatan kedaluwarsa.
• Produksi obat ramah lingkungan dengan menggunakan bahan organik dan proses produksi yang lebih bersih.
• Bangunan rumah sakit hijau dengan memanfaatkan energi terbarukan, sistem hemat air, dan ruang hijau untuk menciptakan lingkungan yang sehat.

13. Industri Olahraga dan Hiburan

Konsepnya, olahraga dapat mengembangkan stadion berkelanjutan dengan menggunakan teknologi hemat energi dan bahan bangunan ramah lingkungan. 

Selain itu, acara-acara entertainment seperti konser dan pertandingan olahraga dapat diterapkan konsep acara bebas limbah dengan memanfaatkan sistem daur ulang limbah atau melarang penggunaan plastik sekali pakai.

Contohnya, festival musik Glastonbury menerapkan larangan plastik sekali pakai untuk mengurangi limbah.

14. Industri Fintech dan Keuangan Digital

Meski terlihat tidak berkontribusi, sektor industri hijau di bidang fintech dan keuangan digital dapat diwujudkan bentuk kontribusi industri hijau dalam hal Fintech memfasilitasi investasi pada proyek keberlanjutan melalui crowdfunding atau obligasi hijau, serta memanfaatkan blockchain hijau dan data center rendah emisi.

15. Industri E-commerce dan Logistik

Dengan menggunakan metode pengemasan ramah lingkungan berbahan biodegradable dan menggunakan kendaraan listrik untuk pengiriman barang menjadi kontribusi industri e-commerce dan logistik dalam mendukung implementasi industri hijau.

 

Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Sengon Indah Mas Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Tahap – 2 PT Wahana Tritunggal Cemerlang : Download

Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan Kayu PD Rizky Jati Download

Dalam menjalankan Verifikasi LCAM membawa sejumlah tantangan dan peluang yang harus dihadapi, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tantangan Verifikasi LCAM

1. Kompleksitas Data

Mengumpulkan data dari seluruh siklus hidup produk atau layanan (dari ekstraksi bahan baku hingga akhir masa pakai) membutuhkan sumber daya besar, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan keakuratan tinggi.

Sebagai contoh, dalam industri elektronik, melacak jejak karbon komponen yang diproduksi di berbagai negara dengan standar berbeda sering kali sulit.

2. Standarisasi dan Harmonisasi

Tidak adanya standar internasional yang sepenuhnya diterima untuk LCAM menyebabkan variasi dalam metode analisis dan verifikasi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian atau bahkan konflik di pasar karbon.

Ilustrasinya, Perbedaan pendekatan antara ISO 14040 dan kerangka lainnya seperti PAS 2050 dapat menyebabkan hasil yang berbeda meskipun objek analisis sama.

3. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur

Infrastruktur digital dan teknologi yang dibutuhkan untuk melakukan LCAM (seperti software LCA atau sistem pencatatan blockchain) mungkin belum tersedia di semua wilayah, terutama di negara berkembang.

Contohnya, negara-negara dengan kapasitas teknologi terbatas mungkin kesulitan membangun sistem verifikasi yang andal.

4. Biaya dan Waktu yang Dibutuhkan

Verifikasi LCAM memerlukan investasi besar, baik dari segi keuangan, waktu, maupun tenaga ahli. Ini sering menjadi penghalang bagi perusahaan kecil dan menengah (UKM).

Misalnya,  perusahaan kecil produsen tekstil mungkin tidak memiliki anggaran untuk melakukan analisis LCAM penuh atas produk mereka.

5. Kurangnya Tenaga Ahli

Verifikasi LCAM membutuhkan tenaga ahli yang terlatih dalam analisis siklus hidup, yang jumlahnya masih terbatas di banyak negara.

 Lembaga verifikasi sering kali harus melatih staf internal atau bekerja sama dengan konsultan luar, yang memakan waktu dan biaya tambahan.

6. Kepercayaan Publik

 Ketidakpahaman masyarakat terhadap proses LCAM dapat menimbulkan skeptisisme terhadap hasil verifikasi. Konsumen mungkin sulit mempercayai klaim keberlanjutan jika mereka tidak memahami dasar analisis siklus hidup.

Peluang Verifikasi LCAM

1. Peningkatan Kesadaran Global tentang Keberlanjutan

Dengan meningkatnya perhatian global terhadap perubahan iklim dan keberlanjutan, permintaan akan metode seperti LCAM yang mendukung transparansi dan pengambilan keputusan yang berbasis data akan terus meningkat.

Beberapa perusahaan FMCG global sudah mulai menggunakan LCAM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka.

2. Integrasi dengan Teknologi Digital

Penggunaan teknologi seperti blockchain, big data, dan IoT dapat mempermudah pengumpulan data, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses verifikasi.

Misalnya, blockchain dapat digunakan untuk melacak data rantai pasok, memastikan keakuratan informasi dari sumber bahan baku hingga produk akhir.

3. Pengembangan Standar Internasional

Harmonisasi standar global untuk verifikasi LCAM, seperti ISO atau inisiatif internasional lainnya, dapat mempercepat adopsi dan meningkatkan kredibilitas LCAM.

Misalnya, Komisi Eropa mendukung standar PEF (Product Environmental Footprint) sebagai upaya untuk menyelaraskan analisis lingkungan di seluruh wilayah Uni Eropa.

4. Inovasi

Pengembangan perangkat lunak dan database LCA yang lebih user-friendly dan murah dapat membuka akses lebih luas, termasuk bagi UKM. Platform berbasis cloud seperti OpenLCA atau SimaPro semakin memungkinkan perusahaan kecil untuk melakukan analisis siklus hidup dengan biaya rendah.

5. Kebiijakan dan Insentif

Dukungan pemerintah melalui kebijakan dan insentif, seperti subsidi atau kredit pajak untuk analisis siklus hidup, dapat mendorong lebih banyak perusahaan melakukan verifikasi LCAM.

6. Peningkatan Pemerintaan Pasar Karbon

Dengan meningkatnya perdagangan karbon, LCAM dapat menjadi alat penting untuk memastikan kredibilitas pengurangan emisi yang diklaim dalam proyek karbon.

Misalnya, proyek restorasi hutan yang menggunakan LCAM untuk mengevaluasi dampak siklus hidup dapat memberikan data yang lebih meyakinkan kepada pembeli kredit karbon.

7.Edukasi dan Pelatihan Tenaga Ahli

Investasi dalam pelatihan dan pendidikan tentang LCAM dapat meningkatkan jumlah tenaga ahli yang kompeten, membantu mempercepat proses verifikasi.

 

Dokumen Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim (DRAM) merupakan dokumen yang disusun oleh pelaku usaha dalam upaya memperoleh Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK (SPE-GRK). 

SPE GRK sendiri merupakan surat bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan dan verifikasi (measurement, reporting and verification) serta tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim dalam bentuk nomor dan/atau kode registri.

Sedangkan LCAM (Life Cycle Asset Management) merupakan sebuah metode evaluasi komprehensif yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari produk, layanan atau proses dalam siklus hidupnya (life cycle).

Adanya verifikasi LCAM berguna untuk memastikan akurasi dan kredibilitas data yang dihasilkan. Terlebih, jika dihubungkan dengan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM), LCAM berperan penting sebagai parameter keberhasilan implementasi strategi lingkungan. Dengan digunakannya LCAM, perusahaan dapat mengevaluasi strategi DRAM yang disusun apakah telah sesuai target dan dapat mengurangi dampak lingkungan atau belum.

Meski berjalan berdampingan, terdapat perbandingan yang signifikan antara DRAM dan LCAM, antara lain sebagai berikut:

1. Definisi dan Pendekatan

DRAM adalah metode yang dirancang untuk menilai pengurangan dampak lingkungan secara langsung dalam lingkup aktivitas atau proses tertentu. Fokusnya terbatas pada hasil langsung yang dicapai, sering kali tanpa mempertimbangkan dampak dari tahap lain di luar lingkupnya.

DRAM memiliki pendekatan yang bersifat mikro, dan fokus pada suatu tahapan atau proses. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah mengukur efisiensi langsung dalam pengurangan emisi, konsumsi energi dan sebagainya.

Sebagai contoh, DRAM digunakan dalam hal pemasangan alat kontrol polusi pada cerobong asap untuk mengurangi emisi SO₂ dalam aktivitas pabrik.

LCAM merupakan pendekatan yang komprehensif untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu produk, proses, atau layanan sepanjang siklus hidupnya, mulai dari ekstraksi bahan mentah hingga pembuangan akhir.

Berbeda dengan DRAM, pendekatan yang digunakan LCAM lebih bersifat makro dan holistik, dan mencakup semua tahap siklus hidup. LCAM juga mempertimbangkan emisi langsung dan tidak langsung, termasuk dampak dari rantai pasokan, transportasi dan daur ulang.

Sebagai contoh, LCAM digunakan untuk mengukur total jejak karbon dari kendaraan listrik, termasuk produksi baterai, distribusi, penggunaan, dan daur ulangnya.

2. Ruang Lingkup Analisis

Dalam analisis, DRAM hanya berfokus pada beberapa tahap, seperti tahap operasional atau aktivitas tertentu.DRAM tidak berfokus pada dampak dari hulu (upstream) hingga ke hilir (downstream). Analisis ini cocok untuk studi kecil atau penilaian dampak lingkungan dalam waktu yang singkat.

Sebagai ilustrasi, DRAM berfungsi untuk menilai efisiensi energi dari boiler baru yang dipasang di pabrik dengan menghitung pengurangan emisi CO2 selama operasi.

Berbeda dengan ruang lingkup LCAM yang mencakup seluruh siklus hidup produk atau aktivitas, dari bahan mentah hingga pembuangan. 

Sebagai ilustrasi, studi siklus hidup untuk pembangkit listrik tenaga angin yang mencakup dampak lingkungan dari produksi turbin, transportasi ke lokasi, pemasangan, operasional, hingga pembongkaran.

3. Kompleksitas dan Detail

Dalam DRAM, tingkat kompleksitas rendah karena lebih sederhana dan hanya melibatkan data dari aktivitas atau proses tertentu. Hal ini memiliki kelebihan yakni dapat dieksekusi secara cepat dan efisien untuk keputusan operasional atau proyek kecil. Namun, kelemahannya adalah tidak mempertimbangkan dampak tidak langsung, sehingga kurang cocok untuk analisis keberlanjutan secara holistik

Sedangkan LCAM memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi karena melibatkan data dari berbagai sumber dan tahap. Kelebihannya, hal ini dapat memberikan gambaran secara komprehensif tentang dampak lingkungan, sehingga memungkinkan adanya perbandingan antar opsi. Kendati demikian, kelemahannya adalah membutuhkan data yang lengkap, dengan biaya analisis tinggi, dan keahlian khusus.

Sebagai contoh:

• DRAM: Mengukur emisi CO₂ dari kendaraan selama penggunaan.
• LCAM: Mengukur total emisi CO₂ dari kendaraan, termasuk bahan bakar yang digunakan, produksi material, dan daur ulang.

 

4. Pengunaan Utama

DRAM digunakan untuk menilai langsung efisiensi operasional atau pengurangan emisi. DRAM juga digunakan untuk mengambil keputusan jangka pendek atau lingkup secara kecil. Hal ini cocok untuk mematuhi regulasi lokal atau proyek dengan fokus spesifik tertentu.

LCAM digunakan sebagai strategi mempertahankan keberlanjutan jangka panjang. Hal ini sesuai untuk pengambilan keputusan berbasis data dalam desain produk, kebijakan, atau investasi. Targetnya, LCAM digunakan untuk memenuhi standar internasional dan target pasar global.

5. Keterkaitan dengan Perdagangan Karbon

Dalam relevansinya dengan perdagangan karbon, DRAM digunakan untuk melaporkan pengurangan langsung dari emisi dan membantu dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit karbon dari aktivitas spesifik.

Sedangkan, LCAM berfungsi untuk memberikan kerangka yang lebih luas untuk memahami kontribusi produk atau aktivitas dalam siklus perdagangan karbon, serta memastikan bahwa pengurangan emisi tidak menghasilkan dampak negatif di tahap lain.

6. Standar yang Digunakan

Untuk menerapkan DRAM, tidak selalu mengacu dan terikat pada standar internasional tertentu, melainkan dapat mengacu pada regulasi lokal, nasional atau berdasarkan industri spesifik tertentu.

Berbeda dengan LCAM yang umumnya mengacu pada standar internasional seperti ISO 14040, LCAM digunakan dalam konteks perdagangan karbon global atau pengakuan pasar internasional.

7. Dampak pada Kebijakan dan Keberlanjutan

DRAM dapat membantu perumusan kebijakan yang spesifik dan langsung, seperti batas emisi tertentu. DRAM juga fokus pada dampak mikro dan pencapaian target jangka pendek.

Sedangkan, LCAM mendukung kebijakan keberlanjutan holistik dengan memberikan wawasan tentang dampak siklus hidup.Hal ini guna menciptakan strategi pengelolaan lingkungan berbasis bukti di tingkat makro.

8. Dampak Ekonomi

Penggunaan DRAM menimbulkan dampak ekonomi, utamanya adalah:

• Biaya Lebih Rendah

Karena fokusnya lebih terbatas, penerapan DRAM sering kali memerlukan sumber daya yang lebih sedikit untuk pengumpulan data dan analisis.

• Manfaat Ekonomi Langsung

Hasil analisis dapat langsung digunakan untuk penghematan biaya operasional, seperti pengurangan konsumsi energi atau bahan baku.

Sebagai ilustrasi, DRAM digunakan untuk menghitung penghematan energi dari penggunaan boiler efisien secara langsung menunjukkan potensi penghematan biaya.

Dengan verifikasi LCAM, terdapat dua dampak utama, yakni:

• Investasi Lebih Besar di Awal

Biaya analisis yang lebih tinggi karena cakupan siklus hidup yang luas.

• Manfaat Jangka Panjang

Memberikan wawasan strategis untuk desain produk, kebijakan, atau investasi yang lebih efisien dalam jangka panjang.

Contohnya, LCAM pada kendaraan listrik menunjukkan biaya total kepemilikan (TCO) yang lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil dalam siklus hidupnya.

9. Tantangan dan Batasan

Tantangan yang harus dihadapi dalam pengaplikasian DRAM adalah data sering kali terlalu spesifik, sehingga sulit untuk digunakan dalam perencanaan jangka panjang. Sedangkan, dalam LCAM tantangan utamanya ialah kompleksitas data yang membutuhkan koordinasi lintas sektor untuk mengumpulkan informasi yang akurat di setiap tahap siklus hidup.

Mengenai batasan, DRAM menyajikan data yang terbatas atau tidak memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak di luar tahap langsung yang dianalisis. Sedangkan batasan dari LCAM ini memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan, sehingga kurang cocok untuk keputusan cepat.

10. Integrasi DRAM LCAM

DRAM dan LCAM dapat saling melengkapi. DRAM digunakan untuk pengukuran langsung dan cepat, sedangkan LCAM untuk evaluasi menyeluruh.

Dengan sinergi keduanya, dapat menciptakan wawasan praktis strategis dan mengurangi risiko jangka pendek yang berdampak buruk pada keberlanjutan jangka panjang.

Contohnya, DRAM digunakan untuk mengevaluasi efisiensi sistem transportasi publik dalam mengurangi emisi langsung. Kemudian, LCAM mengevaluasi dampak siklus hidup dari pengadaan hingga operasional infrastruktur transportasi tersebut.

 

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 1 VLHHK Hilir CV Meubel Prima Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 2 VLHHK Hilir PT Albasia Prima Lestari Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 2 VLHHK Hilir PT Putra Tunggal Rejeki Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 2 VLHHK Hilir PT Duta Mas Board Download

Perdagangan karbon merupakan salah satu instrumen utama dalam mitigasi perubahan iklim, memungkinkan negara, perusahaan, dan organisasi untuk memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan cara yang efisien dan berbasis pasar. Dalam konteks ini, verifikasi berbasis Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM) menjadi esensial untuk memastikan keabsahan data emisi yang dilaporkan, transparansi, dan kredibilitas transaksi karbon.

LCAM, sebagai pendekatan komprehensif untuk mengukur emisi karbon sepanjang siklus hidup produk atau aktivitas, menawarkan metodologi terstandar yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menghitung, dan memvalidasi pengurangan emisi secara terukur. Dengan meningkatnya permintaan pasar karbon global dan nasional, terutama di Indonesia yang mulai menerapkan kebijakan seperti pajak karbon dan perdagangan karbon, peran verifikasi LCAM menjadi semakin strategis untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Tanpa verifikasi yang andal, risiko munculnya klaim yang tidak akurat, praktik greenwashing, dan kurangnya kepercayaan di antara pelaku pasar akan meningkat, yang pada akhirnya dapat merugikan kredibilitas pasar karbon itu sendiri. Oleh karena itu, LCAM tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai jaminan bahwa setiap kredit karbon yang diperdagangkan benar-benar mewakili pengurangan emisi yang nyata dan terukur.

Berikut adalah peran utama verifikasi LCAM dalam mendukung perdagangan karbon, baik secara umum maupun dalam konteks Indonesia.

Validasi Data Kredit Karbon

LCAM menyediakan metode yang komprehensif untuk mengukur emisi karbon sepanjang siklus hidup produk atau aktivitas, memastikan bahwa setiap pengurangan emisi yang dilaporkan dapat diverifikasi dan nyata.

LCAM yang terverifikasi mematuhi standar internasional seperti ISO 14040, ISO 14067, dan IPCC Guidelines, yang memberikan kerangka kerja untuk menghitung jejak karbon secara transparan dan akurat.

Dampak baik dalam sektor perdagangan pun dapat dirasakan. Pembeli kredit karbon di pasar internasional lebih percaya pada kredit yang telah diverifikasi, dan kredit karbon yang tervalidasi melalui LCAM memiliki daya jual lebih tinggi karena kualitasnya dapat diandalkan.

Dalam sektor energi terbarukan, misalnya, proyek energi surya di Jawa menggunakan LCAM untuk menghitung emisi karbon yang dihindari dibandingkan dengan pembangkit listrik berbasis batu bara. Data yang diverifikasi ini menjadi dasar untuk menerbitkan kredit karbon yang dapat dijual di pasar karbon.

Ilustrasi lain, dalam sektor manufaktur, sebuah perusahaan semen menggunakan LCAM untuk mengukur pengurangan emisi dari penggunaan bahan bakar alternatif, memastikan bahwa kredit karbon yang diperoleh sesuai dengan pengurangan yang sebenarnya.

Dukungan Pajak Karbon

Penerapan pajak karbon menjadi alat utama untuk mengurangi emisi global. Verifikasi LCAM membantu perusahaan menghitung potensi emisi yang dikenakan pajak dan memberikan data untuk strategi mitigasi.

Meski belum diterapkan secara efektif di Indonesia, namun pengaturan pajak karbon di Indonesia telah diakomodir dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. 

Hadirnya verifikasi LCAM menjadi alat pengukur yang memungkinkan perusahaan untuk menghitung emisi dan mengidentifikasi peluang pengurangan emisi.

Dengan verifikasi LCAM, pelaku usaha dapat mengurangi risiko pajak dengan memastikan bahwa emisi tercatat secara akurat. Hal ini juga menjadi landasan bagi perusahaan untuk memanfaatkan kredit karbon sebagai alat pengganti pajak.

Transparansi dan Kepercayaan Pasar

Dengan verifikasi LCAM, perdagangan karbon memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi untuk menghindari klaim pengurangan emisi yang tidak valid atau greenwashing. Di sini, LCAM berperan menyajikan data emisi secara rinci dari seluruh siklus hidup produk atau aktivitas. Verifikasi pihak ketiga memastikan bahwa data dan asumsi yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku.

Dengan demikian, kepercayaan publik dan investor untuk LCAM perdagangan karbon akan meningkat, sekaligus membantu regulator dalam memantau kepatuhan kebijakan emisi yang ada.

Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Perusahaan yang memiliki kredit karbon berkualitas tinggi lebih kompetitif di pasar global, terutama dengan meningkatnya permintaan untuk produk dan jasa rendah karbon.

Peran LCAM mendukung bahwa produk memenuhi standar rendah karbon yang dihargai di pasar internasional dan meningkatkan reputasi perusahaan dalam sektor keberlanjutan atau sustainability.

Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan furnitur menggunakan LCAM untuk menghitung emisi dari proses produksi dan transportasi, lalu mengurangi emisi melalui efisiensi energi. Data ini meningkatkan daya saing produknya di pasar Eropa.

Kredit Karbon sebagai Aset Ekonomi

Verifikasi LCAM memungkinkan pengurangan emisi dikonversi menjadi kredit karbon yang dapat dijual, menciptakan peluang pendapatan tambahan bagi perusahaan.

Hal ini membuka peluang bagi Indonesia, salah satunya adalah dengan potensi hutan dan energi terbarukan yang besar, Indonesia dapat menghasilkan kredit karbon dalam jumlah signifikan melalui LCAM.

Sebagai ilustrasi, sebuah komunitas di Papua menjalankan proyek reboisasi menggunakan LCAM untuk menghitung karbon yang diserap oleh hutan baru. Kredit karbon yang dihasilkan dijual ke pasar karbon regional, mendanai proyek sosial di wilayah tersebut.

Metode Perencanaan Strategis

LCAM memberikan wawasan mendalam tentang jejak karbon dari setiap tahap produksi atau operasional, membantu perusahaan merancang strategi pengurangan emisi yang lebih efektif.

LCAM perdagangan karbon berfungsi sebagai pengambil keputusan. Pasalnya, data dari LCAM membantu perusahaan membuat keputusan berbasis bukti untuk mengurangi emisi di area yang paling berdampak. Strategi berbasis LCAM memungkinkan perusahaan untuk mencapai target emisi jangka panjang yang ditetapkannya.

Dengan data yang jelas, maka perusahaan dapat menentukan apakah pihaknya memerlukan pembelian kredit karbon untuk memenuhi target atau dapat menjual kredit karbon hasil surplus dari mitigasi emisi yang dijalankannya.

Penguatan Kebijakan dan Regulasi Nasional

Verifikasi LCAM memainkan peran penting dalam mendukung penguatan kebijakan dan regulasi nasional terkait perubahan iklim dan perdagangan karbon. Proses verifikasi ini memberikan data yang terukur, akurat, dan kredibel, sehingga pemerintah dapat merancang dan menerapkan kebijakan yang berbasis bukti. 

Hal ini relevan khususnya bagi negara seperti Indonesia, yang sedang mengembangkan skema perdagangan karbon dan berkomitmen untuk mencapai target pengurangan emisi dalam kerangka Nationally Determined Contributions (NDC).

Penyediaan data yang terstandar dapat menjadi dasar bahwa verifikasi LCAM memastikan bahwa data yang digunakan dalam laporan emisi karbon dan pengurangan emisi disusun sesuai dengan standar internasional seperti ISO 14040, ISO 14044, atau GHG Protocol. Data ini mencakup semua tahapan siklus hidup, dari hulu ke hilir, sehingga tidak ada sumber emisi yang terlewatkan.

Verifikasi LCAM memfasilitasi pihak ketiga seperti auditor independen untuk mengakses data yang relevan, menilai metodologi yang digunakan, dan memvalidasi klaim emisi. Ini mengurangi risiko kesalahan pelaporan atau manipulasi data.

Manfaat terhadap Sosial dan Lingkungan

Proyek mitigasi karbon yang diverifikasi melalui LCAM memberikan manfaat lingkungan seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, serta manfaat sosial seperti peluang kerja dan peningkatan kualitas hidup.

LCAM dapat memitigasi dampak lingkungan seperti:

• LCAM memastikan bahwa proyek mitigasi benar-benar memberikan pengurangan emisi yang signifikan.
• Membantu mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya.

LCAM dapat memitigasi dampak sosial dan menciptakan dampak sosial positif, diantaranya:

• Perdagangan karbon memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, terutama dalam proyek berbasis komunitas seperti reboisasi dan energi terbarukan.
• LCAM mendukung pelibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, meningkatkan inklusi sosial.

 

Verifikasi laporan capaian aksi mitigasi (LCAM) memerlukan sejumlah kriteria dan standar untuk memastikan akurasi, transparafnsi, dan kredibilitas. Berikut adalah elaborasi mendalam dari elemen-elemen yang diperlukan, meliputi:

1. Kepatuhan terhadap Standar Internasional

Mematuhi standar internasional memastikan laporan dapat diterima secara global, memberikan kredibilitas dalam perdagangan karbon, dan memperkuat posisi perusahaan atau proyek dalam diskusi keberlanjutan internasional.

Pertama adalah ISO 14040 dan ISO 14044. Yakni standar yang menyediakan kerangka kerja untuk analisis siklus hidup, mencakup pengumpulan data inventori, evaluasi dampak lingkungan, dan interpretasi hasil.

Kedua, ISO 14064 dan ISO 14067 yang digunakan untuk menghitung, memverifikasi, dan melaporkan emisi gas rumah kaca (GRK), termasuk jejak karbon produk. 

Ketiga, PAS 2050 yang merupakan standar untuk menilai jejak karbon dalam rantai pasok dengan pendekatan berbasis siklus hidup.

Keempat, adalah IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, panduan yang menyediakan metodologi terperinci untuk menghitung dampak emisi di berbagai sektor.

2. Kriteria Verifikasi Data

Terdapat lima elemen data dalam verifikasi data, yang terdiri dari konsistensi, kelengkapan, akurasi, transparansi dan relevansi.

Konsistensi diperlukan agar verifikasi LCAM dilakukan dengan data yang disajikan secara seragam di seluruh periode pelaporan, tanpa perubahan metodologi yang tidak dijelaskan. Selanjutnya, Kelengkapan merupakan elemen yang diperlukan agar Semua sumber dampak lingkungan, baik langsung (direct emissions) maupun tidak langsung (indirect emissions) disertakan.

Data yang diperoleh dari pengukuran atau estimasi yang valid dan akurat untuk meminimalkan ketidakpastian, sehingga data juga harus disajikan secara akurat. Selanjutnya, transparansi data diperlukan agar semua asumsi, data dasar, batasan, dan metodologi harus dijelaskan secara terbuka. Terakhir, Relevansi data dibutuhkan agar data verifikasi LCAM sesuai dengan konteks geografis, teknologi, dan temporal untuk memastikan hasil yang relevan dengan aksi mitigasi.

Sebagai contoh, dalam proyek energi terbarukan berupa instalasi panel surya, laporan harus mencakup dampak dari pembuatan komponen, transportasi, pemasangan, operasional, hingga pembongkaran infrastruktur.

3. Standar Pengukuran dan Estimasi

Tahapan ini diperlukan agar verifikasi LCAM sesuai dengan metodologi pengukuran yang meliputi pemanfaatan metodologi berbasis sains yang telah diuji secara luas, penggunaan faktor emisi dari sumber yang diakui secara global, seperti IPCC, untuk perhitungan dampak lingkungan, dan memastikan bahwa seluruh tahapan siklus hidup produk atau aktivitas terhitung, dari hulu ke hilir.

Sebagai ilustrasi, dalam mitigasi berbasis energi terbarukan, perhitungan harus mencakup dampak lingkungan dari ekstraksi bahan mentah hingga daur ulang atau pembuangan akhir turbin angin.

4. Validasi oleh Lembaga Independen

Validasi oleh pihak ketiga meningkatkan kepercayaan investor, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap laporan yang disajikan. Proses validasi dalam verifikasi LCAM ini diperlukan untuk memastikan laporan didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipercaya.

5. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dalam verifikasi LCAM yang digunakan dapat mengacu pada beberapa metodologi, diantaranya:

Bottom-Up

Pendekatan ini memulai analisis dari data spesifik proyek. Setiap komponen tindakan mitigasi dianalisis secara mendetail untuk menciptakan gambaran yang akurat dan menyeluruh. Contohnya, pada proyek energi terbarukan, evaluasi dilakukan pada proses pengadaan material, efisiensi operasional, hingga limbah akhir.

Top-Down

Dalam pendekatan ini, data agregat digunakan untuk memberikan perspektif makro. Ini membantu dalam mengidentifikasi pola emisi pada skala yang lebih luas, seperti sektor atau regional, yang kemudian dapat dipecah untuk analisis lebih mendalam.

Analisis Sensitivitas

Mengevaluasi bagaimana perubahan dalam asumsi atau variabel tertentu, seperti faktor emisi listrik regional atau tingkat efisiensi teknologi, dapat memengaruhi hasil akhir. Contohnya, perubahan pada sumber energi listrik dari fosil ke terbarukan di wilayah tertentu dapat memberikan gambaran dampak mitigasi yang lebih jelas.

Pendekatan Multi-Kriteria

Menggabungkan indikator kuantitatif (seperti pengurangan emisi CO2) dan kualitatif (seperti dampak sosial dan ekonomi) untuk memberikan evaluasi yang lebih komprehensif.

Adapun tahap-tahap dalam evaluasi dijabarkan sebagai berikut:

Pengumpulan Data

Data primer dan sekunder dikumpulkan dari seluruh siklus hidup, termasuk sumber langsung (direct emissions) dan tidak langsung (indirect emissions).

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan perangkat lunak khusus LCAM atau model perhitungan berbasis sains.

Interpretasi Hasil

Hasil evaluasi dijelaskan untuk mengidentifikasi dampak signifikan, efisiensi mitigasi, dan rekomendasi perbaikan.

Validasi Temuan

Temuan dievaluasi ulang oleh tim independen atau panel ahli untuk memastikan keakuratan dan relevansi hasil.

Dengan pendekatan ini, metodologi evaluasi menjadi lebih fleksibel dan dapat diandalkan, memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan spesifik proyek atau kondisi regional.

5. Mekanisme Pelaporan

Dalam melakukan pelaporan LCAM, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, menggunakan format standar internasional, seperti yang ditetapkan dalam GHG Protocol atau ISO terkait. Kedua, menggunakan template pelaporan yang mencakup tabel untuk baseline emissions, grafik tren mitigasi, dan peta lokasi proyek.

Penggunaan platform seperti CDP (Carbon Disclosure Project) atau sistem pelaporan berbasis digital seperti SpheraCloud dan GaBi Software dapat dimanfaatkan untuk mendokumentasikan hasil secara terintegrasi. Yang terpenting, menyertakan data kualitatif dan kuantitatif untuk memastikan keseimbangan antara konteks teknis dan narasi.

6. Audit dan Review

Proses audit dalam verifikasi LCAM meliputi pemeriksaan dokumen dengan meninjau sumber data, metodologi dan hasil analisis. Selanjutnya, dilakukan inspeksi lapangan untuk memastikan bawa aksi mitigasi dilakukan sesuai rencana dan menghasilkan dampak yang diharapkan. Selain itu, dibutuhkan pakar independen untuk memberikan opini tambahan terhadap laporan yang disusun.

Hasil audit menyajikan temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas laporan berikutnya.

7. Pemenuhan Peraturan Nasional

Meskipun pajak karbon belum diterapkan secara penuh di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan regulasi awal, seperti Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Regulasi ini menetapkan kerangka untuk implementasi pajak karbon dan perdagangan emisi di masa depan, yang tentu saja dapat digunakan dalam rangka verifikasi LCAM.

Selain regulasi, kepatuhan terhadap standar keberlanjutan lokal seperti ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) atau RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) untuk sektor kelapa sawit, yang memastikan praktik produksi berkelanjutan.

Hal ini memberikan dampak positif, seperti:

• Kesiapan menghadapi adanya pajak karbon. Meskipun belum diberlakukan, laporan mitigasi yang memenuhi kriteria NEK dapat mempersiapkan perusahaan untuk mematuhi pajak karbon di masa depan.
• Kepatuhan terhadap standar lokal seperti ISPO atau RSPO dapat memberikan insentif ekonomi, misalnya melalui akses ke pasar internasional yang lebih luas.
• Dengan mengikuti regulasi lokal, laporan mitigasi memperoleh pengakuan di tingkat nasional, yang dapat memperkuat posisi perusahaan dalam kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta lainnya.

8. Dokumentasi Pendukung

Dokumen pendukung berfungsi sebagai bukti sah yang mendukung setiap klaim dalam laporan. Dokumen yang lengkap dan terstruktur memudahkan pihak verifikator untuk melakukan evaluasi dan menilai keakuratan laporan. 

Dokumen laporan teknis LCAM ini berfungsi untuk merinci metodologi, batasan, asumsi, dan data input/output yang digunakan dalam analisis siklus hidup. Selain itu, terdapat catatan aktivitas mitigasi yang berisi dokumen yang mencatat setiap aktivitas terkait mitigasi, seperti audit energi, konsumsi bahan bakar, atau proyek konservasi.

Selain itu, dibutuhkan juga dokumentasi fisik seperti foto lapangan, sertifikat, atau dokumen teknis lain yang mendukung klaim mitigasi. Terlebih, data real-time atau historis yang menunjukkan dampak aksi mitigasi terhadap emisi atau lingkungan juga perlu dilampirkan untuk mendukung laporan yg dibuat.

9. Pemanfaatan Teknologi Digital

Penggunaan teknologi digital membawa manfaat, seperti efisiensi waktu menghemat waktu dalam mengumpulkan dan menganalisis data, ketelitian untuk meningkatkan keakuratan data melalui pengukuran otomatis yang minim intervensi manusia, hingga transparansi untuk memastikan data yang ditampilkan dapat dilacak kembali sumber aslinya. Teknologi digital yang digunakan dapat berupa blockchain, Internet of Things (IoT), dan Artificial Intelligence.

10. Pemantauan dan Komunikasi Berkelanjutan

Sistem pemantauan dalam verifikasi LCAM dapat mencakup pemantauan berkelanjutan dan audit berkala.

Pemantauan berkelanjutan dapat enggunakan sistem yang terus-menerus memantau dampak dari aksi mitigasi, seperti perubahan dalam konsumsi energi atau emisi. sedangkan, audit berkala dilakukan setiap tahun atau periode tertentu untuk mengevaluasi apakah aksi mitigasi masih berjalan sesuai rencana.

Setelahnya, diperlukan komunikasi dengan cara:

• Laporan yang Ramah Pengguna: Disusun dalam format yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan teknis maupun non-teknis.
• Akses Data: Data utama tersedia untuk publik melalui platform yang transparan, meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan pemangku kepentingan.

 

Pengumuman Publik Hasil Kegiatan Penilikan Ke-2 VLHH PT Kalpika Wanatama Unit II : Download

Pengumuman Pablik Hasil Kegiatan Penilikan Ke-2 SFM IFCC PT Bumi Mekar Hijau : Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Kreasi Maratindus Download

Verifikasi Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM) merupakan proses penting untuk memastikan laporan yang disampaikan terkait dengan aksi mitigasi perubahan iklim telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Tahapan verifikasi LCAM dapat berbeda-beda. Namun secara umum, meliputi pengumpulan data, penyusunan laporan, penilaian dan verifikasi hingga pembaruan laporan, yang dirinci sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data dan Dokumen yang Diperlukan 

tahapan verifikasi LCAM yang pertama adalah pengumpulan data dan dokumen. Pada tahap ini, pihak yang mengajukan LCAM (seperti pemerintah, perusahaan atau organisasi) wajib mengumpulkan data yang lengkap dan relevan mengenai aksi mitigasi yang telah dilakukan. 

Data yang dikumpulkan biasanya mencakup catatan pelaksanaan kegiatan mitigasi, dokumen terkait perencanaan dan penganggaran, laporan hasil audit, foto dokumentasi kegiatan, serta data teknis yang mendukung perhitungan emisi GRK atau pencapaian mitigasi lainnya. Pengumpulan data ini harus dilakukan dengan cermat agar proses verifikasi berjalan lancar.

Pengumpulan data tidak hanya terbatas pada laporan langsung, tetapi juga mencakup data pendukung seperti catatan administratif, kontrak, dan bukti pendukung lain yang menunjukkan implementasi nyata dari aksi mitigasi. Misalnya, faktur pengadaan barang atau layanan, bukti pembayaran, atau catatan implementasi program.

Keakuratan dan ketepatan waktu dalam pengumpulan data ini sangat penting untuk memastikan bahwa verifikasi dapat dilakukan dengan mudah dan tidak ada data yang terlewat atau keliru yang bisa mempengaruhi hasil verifikasi.

2. Penyusunan LCAM

Setelah data yang diperlukan terkumpul, tahapan verifikasi LCAM selanjutnya adalah menyusun LCAM yang mencakup informasi detail tentang capaian aksi mitigasi yang telah dilakukan. Laporan ini harus mencakup deskripsi kegiatan yang dilaksanakan, indikator capaian, hasil yang diperoleh, serta metodologi yang digunakan untuk mengukur emisi atau efek mitigasi.

Penyusunan laporan ini melibatkan pemaparan tentang program mitigasi yang dilaksanakan dan analisis capaian yang telah tercapai, apakah sesuai dengan target yang ditetapkan. Penyusunan laporan harus mengikuti format yang ditetapkan oleh lembaga pengelola kebijakan mitigasi, baik secara nasional atau internasional, untuk memastikan standar pelaporan yang konsisten dan mudah dipahami.

Penyusunan laporan tidak hanya melibatkan deskripsi aksi yang dilakukan, tetapi juga harus mengikuti metodologi yang telah disepakati oleh lembaga pengelola atau pihak yang berwenang. Biasanya, laporan LCAM harus menggunakan standar pelaporan yang jelas, misalnya Protokol Gas Rumah Kaca (GRK) atau pedoman pengurangan emisi yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi internasional.

Selain aspek teknis pengurangan emisi, laporan juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aksi mitigasi yang dilakukan. Hal ini penting karena aksi mitigasi perubahan iklim sering kali berhubungan dengan kebijakan yang memengaruhi masyarakat, lingkungan, dan ekonomi.

3. Tahap Penilaian dan Verifikasi

Penilaian ini merupakan tahapan verifikasi LCAM yang harus dilakukan sebelum tahapan verifikasi. Tahap penilaian bertujuan untuk menilai apakah laporan yang diserahkan sudah memenuhi kriteria dasar yang ditetapkan dan apakah data yang disajikan sudah cukup untuk mendukung klaim pencapaian mitigasi.

Pada tahap ini, pihak yang berwenang memeriksa kelengkapan laporan, memastikan bahwa data yang disajikan sudah valid, dan memverifikasi apakah ada konsistensi antara informasi yang diajukan dengan indikator capaian yang tercantum dalam rencana mitigasi. Penilaian ini dapat mencakup pengecekan terhadap sumber data dan metode yang digunakan.

Jika ditemukan kesalahan administratif atau dokumen yang tidak lengkap, pihak yang berwenang akan memberi waktu bagi pengaju LCAM untuk melakukan perbaikan sebelum masuk ke proses verifikasi lebih lanjut.

Setelah proses penilaian selesai, maka tahapan verifikasi LCAM selanjutnya adalah verifikasi oleh tim independen. Tim independen yang melakukan verifikasi merupakan tim dengan keahlian dalam verifikasi data lingkungan dan mitigasi perubahan iklim, seperti auditor, konsultan, atau lembaga yang ditunjuk yang memiliki kredibilitas dalam melakukan verifikasi terkait perubahan iklim dan pengukuran emisi.

Proses verifikasi dilaksanakan dengan cara tim independen melakukan wawancara dengan pihak terkait yang terlibat langsung dalam implementasi program mitigasi, pemeriksaan dokumen lapangan, inspeksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, dan bahkan verifikasi atas perhitungan emisi atau efek mitigasi yang dilaporkan. Verifikasi ini membantu memastikan bahwa laporan yang disampaikan tidak hanya berdasarkan klaim, tetapi juga bukti yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

Jika tim verifikasi menemukan ketidaksesuaian antara laporan yang disampaikan dengan data yang ada, mereka harus memberikan kesempatan untuk tindak lanjut atau klarifikasi. Ini bisa mencakup pengumpulan data lebih lanjut atau pemaparan ulang oleh pihak yang mengajukan LCAM.

4. Pengujian dan Validasi Data

Pada tahap ini, data yang telah diajukan oleh pihak yang melaporkan LCAM akan diuji dan divalidasi untuk memastikan bahwa hasil yang disajikan sesuai dengan metode pengukuran yang digunakan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa pengukuran emisi atau efek mitigasi benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan.

Pada tahapan verifikasi LCAM ini dibutuhkan perbandingan antara data yang disajikan dalam LCAM dengan data atau hasil pengukuran lainnya yang dapat digunakan untuk memvalidasi hasil yang diumumkan. Tim verifikasi mungkin juga membandingkan dengan data eksternal atau menggunakan alat verifikasi tambahan, seperti perangkat lunak simulasi emisi atau model-model iklim, untuk memeriksa akurasi laporan.

5. Evaluasi Kinerja dan Konsistensi

Setelah pengujian dan validasi data dilakukan, tahapan verifikasi LCAM berikutnya adalah evaluasi kinerja yang didasarkan pada capaian yang tercatat dalam LCAM. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah tindakan mitigasi yang telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan apakah capaian yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi melibatkan penilaian terhadap hasil mitigasi berdasarkan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Tim verifikasi akan membandingkan hasil yang tercapai dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana mitigasi. Jika ada perbedaan atau kesenjangan antara target dan hasil, tim akan menganalisis faktor penyebabnya dan menyarankan langkah-langkah korektif.

Misalnya, jika target pengurangan emisi yang ditetapkan adalah 20% dalam lima tahun, evaluasi akan melihat apakah hasil yang diperoleh benar-benar mencapainya dan sesuai dengan strategi yang diterapkan.

Tidak hanya perlu dicocokkan dengan target akhir, tetapi juga apakah metode dan cara yang digunakan dalam melaksanakan aksi mitigasi tetap konsisten sepanjang periode pelaksanaan. Evaluasi juga mencakup apakah metode yang digunakan dalam laporan dapat diterima secara internasional atau di tingkat nasional.

6. Penyusunan Laporan Hasil Verifikasi

Setelah seluruh proses verifikasi selesai, tim verifikasi akan menyusun laporan hasil verifikasi yang merinci temuan mereka selama proses verifikasi, termasuk keakuratan data, konsistensi antara laporan dan kenyataan di lapangan, serta rekomendasi yang perlu diambil untuk perbaikan lebih lanjut. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas LCAM yang diserahkan.

Laporan hasil verifikasi mencakup rekomendasi terkait langkah-langkah perbaikan jika diperlukan, serta penilaian apakah LCAM dapat diterima atau perlu revisi. Laporan ini akan diserahkan kepada pihak yang mengajukan LCAM dan pihak terkait lainnya seperti lembaga kebijakan atau pengambil keputusan.

7. Penyampaian Hasil Verifikasi kepada Stakeholder

Hasil verifikasi akan disampaikan kepada berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat. Penyampaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses verifikasi dilakukan secara transparan dan semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi yang relevan mengenai capaian aksi mitigasi yang telah dilakukan.

Penyampaian hasil verifikasi dapat dilakukan dalam forum publik, laporan tahunan, atau dipublikasikan melalui situs web pemerintah atau lembaga yang berwenang. Ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses mitigasi perubahan iklim, serta memberikan informasi kepada pihak yang mendanai atau mendukung program mitigasi.

Jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan LCAM, tim verifikasi harus memberikan rekomendasi yang spesifik mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaiki laporan tersebut. Revisi ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dalam beberapa kasus, hasil verifikasi LCAM juga disampaikan kepada lembaga internasional sebagai bagian dari laporan yang harus disampaikan dalam konteks komitmen internasional Indonesia dalam perubahan iklim, seperti dalam kerangka UNFCCC.

8. Tindak Lanjut dan Pembaruan Laporan

Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam LCAM yang telah diverifikasi, pihak yang mengajukan laporan akan diminta untuk melakukan pembaruan atau perbaikan atas laporan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan akhir mencerminkan pencapaian yang sebenarnya dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Proses perbaikan dapat melibatkan pengumpulan data tambahan, revisi metodologi pengukuran emisi, atau klarifikasi terhadap kesalahan dalam laporan. Setelah perbaikan dilakukan, laporan yang telah diperbarui akan diserahkan kembali untuk verifikasi atau evaluasi lebih lanjut. Pembaruan ini penting agar LCAM mencerminkan aksi mitigasi yang sah dan akurat.

Setelah pembaruan laporan, perlu dilakukan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua perbaikan yang dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari tim verifikasi dan bahwa laporan yang diperbarui tetap mencerminkan pencapaian mitigasi yang nyata.

 

Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM) merupakan laporan yang menyajikan hasil dari pelaksanaan berbagai tindakan atau program mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab. 

Laporan ini berfungsi untuk mendokumentasikan capaian pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), efisiensi sumber daya, serta keberhasilan tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak perubahan iklim. LCAM juga mencakup informasi mengenai metode yang digunakan, data terkait emisi, serta evaluasi hasil yang telah dicapai dalam periode pelaporan tertentu.

Dalam laporan LCAM, hal penting yang harus diperhatikan adalah terkait dengan Measurement, Reporting, and Verification (MRV). Pasalnya, MRV merupakan kerangka utama LCAM. Tanpa adanya sistem MRV, penyusunan LCAM pun tidak terstruktur atau dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu poin penting dari LCAM adalah proses verifikasi. Adapun, manfaat LCAM yang diverifikasi adalah:

1. Menjamin Validitas dan Kredibilitas Laporan

Proses verifikasi memastikan bahwa data yang dilaporkan dalam LCAM telah memenuhi standar dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Hal ini mencakup keakuratan pengukuran emisi GRK yang berkurang, metode penghitungan, serta pelaksanaan aksi mitigasi di lapangan.

Verifikasi biasanya dilakukan oleh pihak ketiga independen yang menggunakan pedoman standar internasional (ISO 14064) atau standar nasional yang ditetapkan.

2. Mendukung Kepatuhan Regulasi

banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki kerangka peraturan terkait target pengurangan emisi GRK sesuai komitmen nasional seperti Nationally Determined Contributions (NDC). Verifikasi LCAM ini membantu memastikan bahwa laporan capaian sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga internasional.

Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadikan implementasi mitigasi iklim lebih terukur, mengurangi risiko sanksi, serta membantu negara mencapai target NDC.

3. Kemudahan Insentif dan Pendanaan

Insentif sering kali diberikan berdasarkan bukti pencapaian aksi mitigasi. Tanpa verifikasi, sulit bagi pelaku aksi mitigasi untuk mendapatkan insentif finansial atau pendanaan. Verifikasi di sini memberikan jaminan bahwa capaian yang dilaporkan dapat dipercaya.

4. Mendukung Perdagangan Karbon

Saat ini pengurangan emisi GRK menjadi fokus utama di tingkat nasional maupun internasional. Pengurangan emisi GRK ini dapat diwujudkan salah satunya dengan cara perdagangan karbon di pasar karbon.

Dalam hal ini, emisi GRK wajib diverifikasi sebelum dapat dikonversi menjadi kredit karbon. Proses ini menjamin bahwa hanya pengurangan emisi yang benar-benar terjadi dan terukur yang dapat diperdagangkan. 

Nantinya, setelah diverifikasi, aksi mitigasi akan menghasilkan Verified Emission Reductions (VERs) yang dapat diperjualbelikan. Hal ini dapat menciptakan potensi pendapatan baru melalui perdagangan karbon, serta mendorong partisipasi lebih aktif dalam skema pasar karbon global.

5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam laporan aksi mitigasi, transparansi data sangat penting. Verifikasi LCAM memastikan bahwa semua klaim berdasarkan fakta dan bisa dilacak ke sumber datanya. Hal ini meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dan mitra kerja. Tak hanya itu, hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholder) dapat memiliki keyakinan bahwa langkah-langkah mitigasi yang diambil benar-benar efektif dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan berdampak positif terhadap perubahan iklim

6. Sebagai Dasar Evaluasi dengan Perbaikan Program

Hasil verifikasi tidak hanya mencakup angka capaian, tetapi juga memberikan analisis terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan aksi mitigasi. Ini memungkinkan evaluasi mendalam terhadap metode yang digunakan. 

Jika ada aksi mitigasi yang tidak mencapai target, verifikasi dapat mengidentifikasi faktor penyebabnya, seperti kurangnya sumber daya atau metode yang kurang tepat. Hal ini memberikan pembelajaran untuk merancang aksi mitigasi yang lebih baik kedepannya.

7. Mendukung Pengakuan Internasional

Dalam forum global, aksi mitigasi yang diverifikasi menunjukkan komitmen nyata terhadap mitigasi perubahan iklim. Verifikasi menjadi syarat untuk pengakuan internasional, seperti dalam laporan Transparency Framework di bawah Paris Agreement.

 

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Surabaya Trading Industri Download

LCAM (Laporan Capaian Aksi Mitigasi) merupakan sebuah metode evaluasi komprehensif yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari produk, layanan atau proses dalam siklus hidupnya.

Verifikasi LCAM menjadi dasar untuk memastikan bahwa aksi mitigasi yang telah direncanakan benar terlaksana secara efektif dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Terlebih, apabila dikaitkan dengan DRAM sebagai dokumen rencana aksi mitigasi, LCAM berperan sebagai laporan yang mengevaluasi sejauh mana rencana dalam DRAM tercapai. Proses verifikasi LCAM menjadi sangat penting karena beberapa alasan berikut:

1. Berkaitan Erat dengan Rencana Mitigasi yang Dibuat

Rencana mitigasi yang tertuang dalam DRAM berisi target, strategi dan langkah aksi mitigasi yang telah dirancang untuk mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca atau dampak lingkungan lainnya. 

Kendati demikian, tanpa adanya verifikasi LCAM akan sulit memastikan DRAM yang dibuat telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini menjadi bukti bahwa verifikasi LCAM memiliki peran penting agar mitigasi risiko berjalan sesuai dengan rencana.

2. Menilai Efektivitas Implementasi Aksi Mitigasi

Verifikasi LCAM memastikan bahwa langkah mitigasi yang dirancang dalam DRAM tidak hanya dilakukan, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan. Proses ini membantu mengidentifikasi apakah aksi tersebut efektif dalam mencapai tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca.

 Terlebih, jika hasil verifikasi LCAM menunjukkan bahwa dampak mitigasi lebih rendah dari yang direncanakan dalam DRAM, ini menjadi masukan untuk merevisi strategi atau metode pelaksanaan di masa depan.

3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

DRAM merupakan dokumen yang biasanya digunakan untuk melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, donor, atau investor. LCAM yang terverifikasi menunjukkan bahwa pelaksanaan aksi mitigasi dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai rencana dalam DRAM.

Sebagai ilustrasi, jika sebuah perusahaan menyusun DRAM untuk mendapatkan insentif karbon, laporan LCAM yang diverifikasi menunjukkan kepada regulator bahwa perusahaan benar-benar menjalankan aksi mitigasi sesuai komitmen mereka.

4. Mendukung Monitoring, Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Proses verifikasi LCAM membantu mengidentifikasi celah atau kekurangan dalam pelaksanaan DRAM. Dengan demikian, DRAM dapat diperbaiki atau diadaptasi untuk siklus mitigasi berikutnya, memastikan keberlanjutan aksi mitigasi.

Hasil verifikasi dari LCAM digunakan untuk memperbarui DRAM, sehingga dokumen tersebut tidak hanya menjadi rencana statis, tetapi berkembang berdasarkan data dan evaluasi yang nyata.

5. Memenuhi Kepatuhan dan Pengakuan Internasional

DRAM sering kali disusun untuk memenuhi target nasional atau internasional, seperti Nationally Determined Contributions (NDC) dalam Perjanjian Paris. Verifikasi LCAM memastikan bahwa aksi mitigasi yang dilaporkan sesuai standar dan dapat diakui secara internasional.

Tanpa verifikasi LCAM, data yang dilaporkan dari DRAM tidak memiliki kredibilitas di mata regulator atau komunitas internasional, sehingga bisa menghambat pengakuan dan dukungan untuk aksi mitigasi tersebut.

6. Menghindari Greenwashing

Verifikasi LCAM berperan penting untuk mencegah potensi terjadinya greenwashing, atau klaim lingkungan yang berlebihan dan tidak berdasar. Tanpa adanya proses verifikasi, laporan yang dibuat berdasarkan DRAM bisa saja disajikan tanpa mencerminkan realitas faktual di lapangan.

7. Menguatkan Dasar Pengambilan Keputusan

Verifikasi LCAM memberikan data yang akurat dan objektif untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, baik untuk mengembangkan proyek serupa maupun untuk menetapkan kebijakan baru.

Hasil verifikasi LCAM dapat digunakan untuk menilai apakah langkah mitigasi dalam DRAM layak diperluas atau diperbaiki. Jika ditemukan bahwa langkah tertentu sangat efektif, DRAM ke depan dapat fokus pada langkah serupa. Sebaliknya, jika langkah tertentu tidak efektif, pendekatan baru dapat dirumuskan.

8. Meningkatkan Kredibilitas Kegiatan

DRAM yang dirancang dengan baik menunjukkan komitmen suatu pihak terhadap mitigasi perubahan iklim. Namun, kredibilitas komitmen ini akan lebih kuat jika capaian aksi mitigasi dalam LCAM telah diverifikasi oleh pihak independen.

Dengan hasil LCAM yang terverifikasi, DRAM menjadi dokumen yang lebih bernilai di tingkat global, baik untuk menarik kemitraan internasional maupun untuk menunjukkan kontribusi nyata terhadap komitmen iklim. hal ini juga dapat meningkatkan citra organisasi atau negara sebagai pelaku mitigasi yang bertanggung jawab.

 

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 5 VLHHK Hilir PT Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Rimba Bintuni Lestari Download

Pengumuman Publik Rencana Sertifikasi VLHHK Hilir PT Duta Max Nuri : Download

Dalam mendukung pengurangan dan mitigasi dari emisi gas rumah kaca, semua pihak memiliki andil untuk bertanggung jawab, khususnya pelaku usaha. Biasanya, pelaku usaha dengan skala besar lebih memiliki dampak signifikan untuk bertanggung jawab atas emisi yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Tak dipungkiri, pelaku usaha dengan skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga memiliki tanggung jawab untuk meminimalisir emisi yang dihasilkan dari kegiatan usahanya.

Untuk memitigasi emisi, khususnya emisi gas rumah kaca, pelaku usaha dapat menyusun  Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM). Dokumen ini berisi hal-hal strategis untuk mengidentifikasi dan merencanakan tindakan mitigasi terhadap risiko tertentu, seperti bencana alam, perubahan iklim, atau potensi risiko lainnya. Dalam mengimplementasikan DRAM, terdapat peluang dan tantangan yang perlu dihadapi oleh UMKM, diantaranya dijabarkan sebagai berikut.

 

Peluang DRAM bagi UMKM

UMKM memiliki beragam peluang dalam menyusun DRAM, mulai dari ketahanan bisnis hingga menciptakan pasar baru.

1. Meningkatkan Ketahanan Bisnis

Dengan melakukan penyusunan DRAM, UMKM dapat mengantisipasi dampak bencana dan meminimalisir emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Hal ini tentu dapat membantu UMKM untuk mengurangi kerugian operasional dan finansial.

Selain itu, DRAM yang disusun oleh UMKM dapat berisi strategi untuk menghadapi risiko lain seperti inflasi, perubahan harga bahan baku, maupun fluktuasi pasar.

2. Mendorong Inovasi Bisnis

Penyusunan DRAM dapat memacu UMKM untuk menggunakan teknologi modern, seperti perangkat peringatan dini bencana atau sistem digital untuk pemantauan rantai pasok. Selain itu, UMKM dapat mengembangkan produk yang lebih ramah lingkungan atau mengadopsi proses produksi yang lebih hemat energi.

3. Akses ke Pendanaan Lebih Mudah

Pemerintah sering memberikan dukungan finansial kepada UMKM yang memprioritaskan mitigasi risiko dalam bisnisnya, seperti melalui dana hibah atau pinjaman dengan bunga rendah. Selain itu, Banyak lembaga donor atau program pembangunan internasional mendukung UMKM untuk meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim dan risiko lainnya.

Hal ini juga dapat memudahkan UMKM untuk mendapatkan akses pelatihan dan pendampingan yang lebih mudah dan mendapatkan askes prioritas untuk bermitra dengan pelaku usaha besar maupun perusahaan asing.

4. Peningkatan Trust terhadap Brand

Dewasa ini, pelanggan semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan dan mitigasi risiko. UMKM yang menunjukkan komitmen melalui DRAM dapat menarik lebih banyak pelanggan yang peduli terhadap isu lingkungan dan tanggung jawab sosial. Tak hanya itu, UMKM yang memiliki rencana mitigasi dianggap lebih matang dalam manajemen risiko, sehingga menarik bagi investor atau mitra bisnis.

5. Pengembangan Kemitraan

Penyusunan DRAM sering membutuhkan kerja sama dengan pemerintah, LSM, atau akademisi. Ini membuka peluang bagi UMKM untuk membangun jaringan baru yang bermanfaat bagi pengembangan bisnis. Hal ini juga membuka peluang bagi UMKM untuk bekerja sama dengan komunitas setempat dalam upaya mitigasi risiko, seperti pembentukan kelompok tanggap darurat atau pengelolaan ekosistem.

6. Meningkatkan Kompetensi Internal

Proses penyusunan DRAM melatih pelaku UMKM untuk lebih memahami analisis risiko, perencanaan strategis, dan pengelolaan krisis. DRAM juga dapat membantu UMKM memperkuat struktur internal mereka dengan membentuk tim khusus untuk menangani risiko.

7. Peluang Pasar Baru

DRAM dapat membantu UMKM memanfaatkan potensi pasar baru yang lebih tangguh terhadap risiko. Contohnya, produk ramah lingkungan dapat dipasarkan ke segmen konsumen yang peduli pada isu keberlanjutan.

8. Rantai Pasok Lebih Tangguh

Banyak regulasi di Indonesia, seperti PP 29 Tahun 2021 tentang perdagangan dan peraturan tentang keselamatan pangan atau produk manufaktur, mengutamakan keamanan dan keberlanjutan rantai pasok. DRAM dapat membantu UMKM memastikan kelangsungan bisnis mereka dalam situasi darurat.

UMKM dengan DRAM yang efektif dianggap lebih andal oleh mitra bisnis, terutama perusahaan besar yang ingin mengurangi risiko gangguan rantai pasok. Pasar internasional sering kali mensyaratkan pemenuhan standar risiko dan keberlanjutan, sehingga DRAM meningkatkan peluang UMKM untuk menembus pasar global.

9. Pengakuan atas Keberlanjutan dalam Sertifikasi

Beberapa regulasi, seperti dalam sektor pangan (BPOM) atau sertifikasi produk ekspor (SNI dan lainnya), mensyaratkan manajemen risiko sebagai bagian dari audit atau sertifikasi. DRAM dapat menjadi bukti manajemen risiko yang efektif.

UMKM yang menyusun DRAM dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi produk atau proses, yang menjadi nilai tambah untuk pasar domestik dan internasional. Sertifikasi yang didukung oleh DRAM memberikan citra profesional dan kepercayaan lebih besar dari konsumen.

 

Tantangan DRAM bagi UMKM

Selain beragam peluang, nyatanya tantangan yang dihadapi UMKM dalam penyusunan DRAM tidak dapat dihindari. Beberapa tantangan besar yang biasanya dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan Pengetahuan dan Kapasitas

Sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pengetahuan tentang mitigasi risiko atau langkah-langkah penyusunan DRAM. Selain itu, karena masih bersifat merintis, UMKM sering tidak memiliki staf atau tenaga ahli yang dapat membantu menganalisis risiko atau merancang rencana mitigasi.

2. Terbatasnya Sumber Daya Finansial

Sebagian besar UMKM beroperasi dengan modal terbatas, sehingga sulit untuk mengalokasikan dana khusus untuk mitigasi risiko. Adapun secara prioritas, fokus utama UMKM biasanya pada keberlangsungan operasional sehari-hari, bukan pada pengelolaan risiko jangka panjang.

3. Keterbatasan Teknologi

UMKM seringkali belum memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk mengakses atau membeli teknologi yang relevan untuk mitigasi, seperti perangkat analitik atau alat deteksi dini. Adopsi teknologi modern juga dapat terhambat karena pelaku UMKM kurang memahami cara penggunaannya.

4. Kesadaran Rendah akan Risiko

Banyak UMKM menganggap risiko bencana atau perubahan lingkungan sebagai hal yang jarang terjadi sehingga tidak dianggap prioritas.terlebih, minimnya contoh keberhasilan UMKM lain dalam mitigasi risiko membuat pelaku usaha ragu untuk menginvestasikan waktu dan dana.

5. Kompleksitas Regulasi

Tidak semua UMKM memahami kebijakan pemerintah terkait mitigasi risiko, seperti peraturan zonasi wilayah rawan bencana atau kebijakan lingkungan. Terlebih, dalam mematuhi regulasi seringkali membutuhkan biaya tambahan, seperti sertifikasi atau penyesuaian proses produksi.

6. Kurangnya Dukungan

Tidak semua pemerintah daerah memberikan perhatian khusus kepada UMKM dalam penyusunan DRAM. UMKM pun sering kali tidak memiliki akses ke organisasi atau lembaga yang dapat membantu mereka menyusun DRAM.

7. Tantangan Terkoneksi dengan Pemangku Kepentingan

Kolaborasi antara UMKM dengan pihak lain, seperti pemerintah atau komunitas, sering kali tidak berjalan efektif karena perbedaan prioritas. Pemangku kepentingan seperti komunitas atau lembaga donor mungkin memiliki ekspektasi tinggi yang sulit dipenuhi oleh UMKM dengan kapasitas terbatas.

 

Strategi Menghadapi Tantangan dan Memanfaatkan Peluang

Meski menghadapi beragam tantangan, hal-hal berikut dapat dijalankan untuk membantu UMKM dalam penyusunan DRAM.

Penyediaan Template Sederhana DRAM

Membuat panduan dan template yang mudah digunakan oleh UMKM, sesuai dengan kapasitas mereka dapat memudahkan UMKM untuk melaksanakan penyusunan DRAM.

Pelatihan dan Penyuluhan

Pemerintah atau LSM dapat menyediakan pelatihan gratis tentang penyusunan DRAM, termasuk analisis risiko dan perencanaan mitigasi.

Kemitraan dengan Lembaga Dukungan

UMKM dapat bermitra dengan lembaga keuangan, universitas, atau komunitas untuk memperoleh pendampingan teknis dan finansial.

Insentif dari Pemerintah

Pemerintah dapat memberikan insentif berupa subsidi atau keringanan pajak kepada UMKM yang mengintegrasikan DRAM dalam bisnis mereka.

Pemanfaatan Teknologi Digital

Aplikasi berbasis web atau ponsel dapat memudahkan UMKM mengakses data risiko, merancang DRAM, dan memonitor implementasi.

Peningkatan Akses Informasi

Pemerintah perlu menyediakan data risiko berbasis wilayah dan contoh kasus mitigasi risiko yang dapat diakses secara terbuka.

Dengan menghadapi tantangan secara strategis dan memanfaatkan peluang yang ada, UMKM dapat menjadikan DRAM sebagai alat penting untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan bisnis mereka di masa depan.

 

Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM) adalah dokumen strategis yang dirancang untuk mengidentifikasi dan merencanakan tindakan mitigasi terhadap risiko tertentu, seperti bencana alam, perubahan iklim, atau potensi risiko lainnya. Dalam konteks mitigasi iklim, implementasi dan evaluasi DRAM mencakup langkah-langkah berikut:

1. Implementasi DRAM

Implementasi adalah proses penerapan langkah-langkah yang telah direncanakan dalam DRAM untuk mengurangi risiko. Agar implementasi berjalan efektif, harus ada unsur-unsur berikut:

a. Penetapan Tugas dan Tanggung Jawab

Pemetaan pemangku kepentingan dilakukan dengan melakukan identifikasi pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemerintah pusat dan daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, komunitas, dan akademisi.

Selain itu, distribusi peran dibutuhkan agar setiap pihak diberikan tanggung jawab spesifik, seperti  misalnya pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengaturan kebijakan lokal, LSM berperan dalam penyuluhan masyarakat, serta sektor swasta menyediakan teknologi atau sumber daya tambahan.

Terlebih, distribusi peran ini tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya koordinasi dan kolaborasi. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk forum atau tim khusus untuk memastikan komunikasi berjalan lancar antara semua pihak.

b. Penyediaan dan Pengelolaan Sumber Daya

Sumber daya ini dapat berupa keuangan, teknologi dan infrastruktur serta sumber daya manusia dengan kapasitas sesuai dengan kebutuhan.

Sumber dana dapat berasal dari APBN, APBD, hibah internasional, atau partisipasi swasta. Misalnya, mitigasi bencana gempa bumi membutuhkan alokasi dana untuk pembangunan struktur tahan gempa. 

Sumber teknologi dan infrastruktur dapat diperoleh dengan menerapkan inovasi teknologi seperti sistem peringatan dini (early warning system), aplikasi pengelolaan bencana, atau desain bangunan ramah lingkungan.

Sumber daya manusia juga dibutuhkan agar memiliki kapasitas dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan.Pelatihan dapat dilakukan meningkatkan kapasitas tenaga kerja di sektor mitigasi, seperti petugas lapangan atau relawan.

c. Integrasi dalam Kebijakan dan Perencanaan Lokal

Hal ini dibutuhkan agar implementasi DRAM dapat berjalan dengan lebih efektif dan menghasilkan dampak baik tidak hanya bagi penyusun namun juga bagi lingkungan sekitar.

Integrasi ini dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan DRAM dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar pengelolaan lahan mendukung mitigasi risiko. Contohnya, menempatkan zona hijau di daerah rawan banjir.

Selain itu, DRAM harus mendukung rencana nasional, seperti target penurunan emisi dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

d. Pelaksanaan Program Lapangan

Program konkret yang dilakukan bisa berupa pembangunan Infrastruktur, misalnya, pembangunan tanggul untuk mencegah banjir, atau penguatan bangunan tahan gempa.

Selain itu, penyuluhan dan pendidikan dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi risiko melalui workshop, simulasi bencana, atau pelatihan tanggap darurat.

Restorasi ekosistem juga dapat dilakukan, misalnya dengan cara penanaman kembali hutan mangrove atau reboisasi untuk mencegah erosi dan banjir.

e. Dokumentasi dan Pelaporan

Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan untuk memantau perkembangan. Pelaporan juga dilakukan secara berkala kepada lembaga pengawas atau penyandang dana untuk menjaga akuntabilitas.

2. Evaluasi DRAM

Evaluasi adalah proses menilai efektivitas rencana mitigasi yang telah dilaksanakan. Proses ini penting untuk memastikan hasil sesuai tujuan dan memberikan dasar untuk perbaikan.

a. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators/KPI)

Indikator yang diukur ini harus mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif.

Aspek kuantitatif dapat berupa penurunan angka korban bencana, jumlah rumah yang terhindar dari risiko, atau pengurangan emisi gas rumah kaca dalam ton CO2. sedangkan aspek kualitatif dapat berupa tingkat kepuasan masyarakat terhadap tindakan mitigasi.

b. Metode Pemantauan dan Pengumpulan Data

Pemantauan berkala dilakukan melalui inspeksi lapangan, survei masyarakat, dan analisis laporan pelaksanaan. Pengumpulan data yang dilakukan dapat dijalankan secara real-time dengan memanfaatkan teknologi seperti sensor lingkungan atau drone untuk memantau keberhasilan tindakan mitigasi.

Selain itu, kajian dampak dilakukan melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) atau evaluasi sosial ekonomi terhadap keberhasilan rencana mitigasi.

c. Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Evaluasi

Tak hanya dalam proses implementasi, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi juga dibutuhkan. Terlebih, terhadap masyarakat yang terdampak langsung memberikan masukan tentang manfaat tindakan mitigasi. 

Dalam evaluasi DRAM, hasil evaluasi harus dipublikasikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan donor.

d. Analisis Hasil dan Penyusunan Rekomendasi

Hasil dari DRAM dianalisis untuk mengetahui identifikasi hambatan dan peningkatan strategi yang dapat dilakukan. 

e. Pelaporan Hasil Evaluasi

Laporan hasil evaluasi dapat dibuktikan dengan dokumentasi evaluasi yang disusun dalam laporan resmi, dan pembaruan DRAM berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan relevansi dan efektivitas.

 

Dalam menyusun Dokumen Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim (DRAM), pemrakarsa memerlukan perencanaan matang dan pelaksanaan terstruktur guna mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim secara optimal.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (Permen LHK No. 21 Tahun 2022) telah mengatur hal-hal yang wajib ada dalam penyusunan DRAM, diantaranya adalah:

1. Penjelasan tentang aksi mitigasi perubahan iklim yang diusulkan oleh pelaku usaha
2. Penerapan metodologi yang telah disetujui oleh tim panel metodologi GRK
3. Perhitungan penurunan emisi GRK
4. Analisis dampak lingkungan
5. Sumber daya perubahan iklim
6. Riwayat perbaikan DRAM
7. Struktur pelaksanaan pemantauan
8. Proses konsultasi publik yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh
9. Daftar pustaka; dan
10. Lampiran pendukung.

Kendati demikian, pemrakarsa tetap perlu memperhatikan tahapan-tahapan berikut agar penyusunan DRAM dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

 

1. Pengumpulan Data Baseline

Tahapan ini merupakan tahap awal dari seluruh proses penyusunan DRAM. Data baseline ini mencerminkan kondisi awal emisi GRK sebelum aksi mitigasi dilakukan. Data baseline merupakan referensi yang digunakan sebagai titik awal untuk perbandingan atau pengukuran perubahan dalam penyusunan DRAM.

Biasanya berisi data yang dikumpulkan sebelum suatu intervensi, kebijakan atau perubahan yang memungkinkan pemrakarsa untuk melihat perbedaan atau dampak yang terjadi setelah perubahan tersebut diterapkan. 

Data baseline harus mencerminkan situasi aktual di lokasi pelaksanaan proyek, yang biasanya diperoleh dari laporan pemerintah, survei lapangan atau data historis dari sektor terkait. Pengumpulan data baseline ini penting dalam memulai penyusunan DRAM. pasalnya, kesalahan pada data baseline akan berdampak pada akurasi penghitungan pengurangan emisi di tahap-tahap selanjutnya.

Langkah pengumpulan data baseline meliputi:

• Mengidentifikasi sumber utama emisi gas rumah kaca (sektor industri, transportasi dan lain sebagainya); 
• Mengumpulkan data faktual, seperti data konsumsi energi, data aktivitas industri atau luas lahan yang terdegradasi;
• Menggunakan metode pengumpulan data yang akurat dan relevan, seperti survei lapangan atau data historis.

 

2. Penentuan Skala Prioritas

Setelah mengumpulkan data baseline, pemrakarsa yang menyusun DRAM harus menentukan skala prioritas dari aksi mitigasi yang dilakukannya.

Hal ini meliputi analisis cost-benefit untuk menilai efektivitas biaya terhadap aksi mitigasi, dan memprioritaskan aksi berdasarkan potensi penurunan emisi, ketersediaan sumber daya (finansial, manusia, dan teknologi) serta dampak sosial-ekonomi.

Pemrakarsa DRAM harus merancang anggaran terperinci yang mencakup seluruh biaya mulai dari pengumpulan data hingga implementasi aksi mitigasi. Perancangan ini termasuk alokasi tenaga ahli yang kompeten di bidangnya.

Sebagai ilustrasi, dalam proyek efisiensi energi di sebuah kota, pemrakarsa harus mempertimbangkan masalah pendanaan, tenaga ahli hingga aksi yang lebih memberikan dampak signifikan dalam pengurangan emisi.

 

3. Penerapan Metodologi yang Disetujui

Penerapan metodologi yang sesuai merupakan syarat utama dalam menyusun DRAM. adapun panduan ini disesuaikan dengan metodologi yang telah ditetapkan seperti metodologi yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau standar internasional seperti Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Pengimplementasian sesuai dengan metodologi yang disetujui ini penting untuk memastikan bahwa penghitungan pengurangan emisi dapat dipertanggungjawabkan.

 

4. Validasi dan Verifikasi Data

Tahap validasi dan verifikasi data ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua data yang digunakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Validasi biasanya dilakukan oleh tim internal atau konsultan teknis berpengalaman di bidang mitigasi perubahan iklim. Sedangkan verifikasi data dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga independen untuk meningkatkan kredibilitas dokumen DRAM.

Sebagai contoh, data potensi energi surya pada suatu wilayah diverifikasi dengan pengukuran intensitas cahaya matahari oleh lembaga riset setempat.

 

5. Perhitungan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Pada tahap ini, perhitungan penurunan emisi gas rumah kaca dilakukan berdasarkan data baseline dan aksi mitigasi yang direncanakan. Perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak atau model perhitungan lain yang sesuai, dengan memasitkan semua asumsi yang digunakan dalam perhitungan transparan dan realistis.

 

6. Analisis Dampak Lingkungan

Setiap aksi mitigasi harus dianalisis dampaknya terhadap lingkungan untuk menghindari efek negatif yang tidak diinginkan. Secara rinci, analisis dampak lingkungan dilakukan untuk:

Mengidentifikasi dampak

Menilai bagaimana suatu kegiatan atau proyek dapat mempengaruhi berbagai aspek lingkungan, seperti kualitas udara, air, tanah, keanekaragaman hayati, dan kesehatan manusia.

Menilai signifikansi dampak

Menganalisis seberapa besar dampak yang mungkin terjadi dan apakah dampak tersebut dapat dikendalikan atau tidak.

Menyusun rencana mitigasi

Merancang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangi dampak negatif tersebut, seperti pengelolaan limbah, pengendalian polusi, dan perlindungan habitat alami.

Pemantauan dan evaluasi

Merencanakan kegiatan pemantauan setelah proyek dimulai untuk memastikan bahwa dampak yang ditimbulkan tetap berada dalam batas yang dapat diterima dan untuk mengevaluasi keberhasilan langkah mitigasi.

 

7. Penyusunan Rencana Pemantauan

DRAM harus mencakup rencana pemantauan yang jelas untuk memastikan implementasi aksi mitigasi berjalan sesuai dengan rencana. Pemantauan yang efektif memungkinkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Untuk mencapai hal tersebut, dapat dilakukan dengan menentukan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators atau KPI) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbasis waktu. 

 

8. Dokumen Konsultasi Publik

Proses konsultasi publik bertujuan memastikan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan DRAM sehingga, penyusunan dapat dilakukan dan terdokumentasi dengan baik untuk menunjukkan transparansi.

Konsultasi Publik dapat dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat, pemerinta daerah dan organisasi non-pemerintah yang relevan. Proses ini juga harus mematuhi prinsip inklusivitas, di mana seluruh kelompok masyarakat, termasuk yang rentan, diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Hasil dari konsultasi publik ini pun didokumentasikan untuk menjaga transparansi. 

Contohnya, dalam proyek reforestasi, masyarakat adat harus dilibatkan untuk memberikan masukan tentang pemilihan jenis pohon yang sesuai dengan ekosistem lokal.

 

9. Penyedian Sistem Pengelolaan Data

Sistem pengelolaan data berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data yang terkait dengan aksi mitigasi yang dijalankan. 

Sistem ini dapat berupa perangkat lunak berbasis cloud yang memungkinkan akses data secara real-time oleh berbagai pemangku kepentingan. Data yang disimpan mencakup hasl pemantauan, laporan bulanan, dan revisi kebijakan yang relevan.

 

10. Integrasi dengan Kebijakan dan Regulasi 

Dokumen DRAM harus selaras dengan kebijakan nasional dan internasional terkait dengan mitigasi perubahan iklim serta rencana pembangunan lainnya.

Pemrakarsa selaku penyusun DRAM harus memeriksa kompatibilitas aksi mitigasi dengan dokumen seperti Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa aksi mitigasi mendapatkan dukungan kebijakan yang tidak bertentangan dengan rencana lainnya.

 

11. Mekanisme Penanganan Risiko dan Kendala

Setiap aksi mitigasi memiliki potensi risiko dan kendala yang harus diidentifikasi sejak awal, disertai dengan strategi mitigasi risiko. Risiko ini dapat berupa ketidakstabilan politik, keterbatasan pendanaan, atau resistensi masyarakat terhadap proyek tertentu. Dalam hal ini pemrakarsa yang menyusun DRAM diharapkan menyertakan rencana kontingensi untuk mengatasi situasi darurat.

Sebagai ilustrasi, dalam proyek reforestasi terdapat risiko seperti kebakaran hutan harus diantisipasi dengan langkah-langkah seperti pembangunan sekat bakar atau pelatihan masyarakat tentang pencegahan kebakaran.

 

Pengumuman Publik Kegiatan Resertifikasi PHL PT Papua Satya Kencana : Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 LK CV Agrotama Indonesia Download

Dokumen Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim (DRAM) merupakan dokumen yang disusun untuk menguraikan langkah-langkah spesifik yang dapat diambil untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor atau wilayah tertentu.

DRAM menjadi dasar pelaksanaan kegiatan mitigasi yang dapat dikaitkan dengan perdagangan karbon, baik di pasar domestik maupun internasional. Terlebih, penyusunan DRAM juga sejalan dengan target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060.

Di Indonesia, pengaturan DRAM tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (Permen LHK No. 21 Tahun 2022).

Komponen Utama Dokumen DRAM

Dalam menyusun DRAM, terdapat unsur-unsur atau komponen utama yang harus dimuat, yakni:

1. Inventarisasi Emisi

Bersi data-data mengenai sumber dan tingkat emisi gas rumah kaca yang mencakup baseline emisi di sektor tertentu. Untuk melakukan inventarisasi ini, digunakan metodologi penghitungan yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan baik secara nasional maupun internasional.

2. Rencana Tindakan Mitigasi

Rencana tindakan mitigasi mencakup langkah-langkah konkret yang direncanakan untuk mengurangi emisi, seperti penggunaan teknologi rendah karbon atau efisiensi energi. Rencana iin didasarkan pada prioritas tindakan berdasarkan potensi dampak, biaya dan manfaat lingkungan.

3. Sistem Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV)

Pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau measurement, reporting, and verification (MRV) merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa data dan/atau informasi dalam aksi mitigasi perubahan iklim telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara maupun standar yang telah ditetapkan dan dijamin kebenarannya.

4. Nilai Ekonomi Karbon

Rencana ini harus menunjukkan bagaimana aksi mitigasi dapat dikonversi menjadi unit karbon yang dapat diperdagangkan.

 

Informasi yang Wajib Dimuat dalam Penyusunan DRAM

Mengacu pada Pasal 63 Permen LHK No. 21 Tahun 2022, setidaknya terdapat 10 informasi yang harus ada dalam menyusun DRAM. adapun diantaranya adalah:

1. Penjelasan tentang Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang Diusulkan

Pada bagian ini, penyusun diminta menguraikan rencana aksi mitigasi perubahan iklim secara konkret sehingga tujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dapat terlihat jelas.

Misalnya, sebuah industri besi dan baja menjelaskan secara detail terkait rencana efisiensi energi mulai dari langkah-langkah apa yang akan dilakukan, hingga bagaimana efisiensi energi tersebut dapat terlaksana.

2. Penerapan metodologi yang disetujui oleh Tim Panel Metodologi Gas Rumah Kaca

Bagian ini menjelaskan terkait metode atau pendekatan teknis yang digunakan untuk mengukur atau memitigasi emisi, seperti metodologi penghitungan karbon. Penyusunannya pun harus disesuaikan dengan standar yang telah diakui oleh panel metodologi gas rumah kaca.

3. Perhitungan penurunan emisi gas rumah kaca

Perhitungan penurunan emisi gas rumah kaca memuat estimasi kuantitatif mengenai besarnya pengurangan emisi gas rumah kaca yang akan dicapai. Perhitungan ini menjadi dasar untuk menentukan kontribusi aksi mitigasi terhadap target nasional atau internasional yang akan dicapai.

4. Analisis dampak lingkungan

Aksi ini mengidentifikasi dampak potensial dari pelaksanaan aksi mitigasi terhadap lingkungan, termasuk efek positif dan negatif seperti perubahan dalam kualitas udara, air atau biodiversitas.

5. Sumber daya perubahan iklim

Hal ini memuat data atau informasi terkait potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mitigasi perubahan iklim, seperti penggunaan biomassa atau teknologi energi terbarukan.

6. Riwayat perbaikan DRAM

Jika pelaku usaha telah menyusun DRAM sebelumya, maka riwayat perbaikan DRAM ini digunakan untuk mencatat pembaruan atau perbaikan yang telah dilakukan pada DRAM sebelumnya untuk meningkatkan efektivitas mitigasi. Hal ini berguna untuk proses evaluasi dan peningkatan kualitas dari rencana mitigasi yang hendak dilakukan pelaku usaha.

Riwayat perbaikan berisi:

• Tinjauan atas hasil implementasi DRAM sebelumnya;
• Perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan akurasi atau efektivitas, seperti penyesuaian metodologi penghitungan emisi; dan/atau
• Dokumentasi pembelajaran dari tantangan atau kendala yang dihadapi dalam implementasi sebelumnya.

7. Struktur Pelaksanaan Pemantauan

Struktur ini menjelaskan bagaimana pemantauan terhadap aksi mitigasi yang akan dilakukan, termasuk sistem MRV untuk memastikan transparansi dan akurasi data mitigasi.

Komponen utama dalam struktur pelaksanaan pemantauan antara lain:

• Tim pemantauan: Siapa saja yang bertanggung jawab (misalnya, lembaga atau individu).
• Metode pengukuran: Teknologi atau alat yang digunakan untuk memantau emisi, efisiensi energi, atau keberlanjutan.
• Frekuensi pemantauan: Seberapa sering proses pemantauan dilakukan (misalnya, bulanan, kuartalan).

8. Proses Konsultasi Publik

Proses ini menjelaskan tentang keterlibatan masyarakat atau pihak terkait lainnya dalam perencanaan DRAM, seperti lembaga pemerintah, akademisi, LSM dan pelaku industri. 

Proses konsultasi publik dalam penyusunan DRAM ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen DRAM yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan masukan dari pemangku kepentingan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

• Transparansi dalam menyampaikan tujuan dan rencana mitigasi;
• Mencatat semua masukan dari peserta konsultasi untuk disusun sebagai bagian dari laporan konsultasi; dan
• Hasil konsultasi harus mencakup rekomendasi atau penyesuaian pada dokumen DRAM berdasarkan masukan yang diterima.

Sebagai ilustrasi, konsultasi publik dapat diselenggarakan dengan mengadakan forum diskusi dengan komunitas lokal yang terdampak oleh aksi mitigasi untuk mendengarkan kekhawatiran mereka. Selanjutnya, hasil konsultasi publik dipublikasikan di media lokal untuk meningkatkan awareness masyarakat dan keterlibatan masyarakat setempat.

9. Daftar Pustaka

Berisi referensi atau sumber informasi yang digunakan dalam penyusunan DRAM, seperti penelitian ilmiah, laporan teknis atau regulasi terkait. Hal ini berfungsi untuk menunjukkan kredibilitas data dan informasi yang digunakan.

Elemen penting yang dicantumkan di daftar pustaka dapat memuat peraturan pemerintah terkait perubahan iklim, metodologi atau standar penghitungan emisi (IPCC Guidelines), dan data ilmiah seperti studi kasus atau jurnal.

10. Lampiran Pendukung

Lampiran ini berisi dokumen pendukung atau data tambahan yang relevan untuk mendukung isi DRAM, seperti peta lokasi proyek, hasil survey atau data penghitungan emisi. Jenis lampiran ini dapat berupa:

• Peta Lokasi: Informasi geografis tentang lokasi proyek mitigasi, termasuk peta wilayah atau diagram alur proses.
• Data Emisi GRK: Dokumen penghitungan teknis terkait estimasi emisi yang dihasilkan atau dikurangi.
• Survei dan Studi Lapangan: Hasil pengumpulan data primer dari lapangan yang relevan dengan aksi mitigasi.
• Dokumentasi Proses: Bukti berupa foto, video, atau laporan kegiatan selama penyusunan DRAM.

 

Peran Pihak-Pihak dalam DRAM

Dalam menyusun DRAM, peran beragam sektor dibutuhkan, seperti pelaku usaha selaku penyusun DRAM sebagai bagian dari strategi keberlanjutan mereka, Pemerintah Daerah juga dapat menjadi pihak yang menyusun DRAM untuk mengatur mitigasi emisi di wilayah administrasinya, serta pemerintah pusat selaku pengawas DRAM.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki andil yang besar dalam DRAM karena berperan sebagai penanggung jawab untuk:

• Memastikan DRAM disusun sesuai dengan standar teknis yang berlaku
• Memastikan implementasi DRAM didukung oleh sistem MRV yang memadai agar hasil mitigasi dapat diukur dan diverifikasi
• Memastikan dokumen DRAM dievaluasi secara berkala untuk mengukur pencapaian target emisi yang telah ditetapkan.

 

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Surya Satrya Timur Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Legalitas Hasil Hutan Kayu CV Murni Palace Download

Dokumen Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim (DRAM) merupakan dokumen yang disusun oleh pelaku usaha dalam upaya memperoleh Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK (SPE-GRK). 

SPE GRK sendiri merupakan surat bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan dan verifikasi (measurement, reporting and verification) serta tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim dalam bentuk nomor dan/atau kode registri.

Di Indonesia, pengaturan DRAM tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (Permen LHK No. 21 Tahun 2022).

Tujuan DRAM

Penyusunan DRAM memiliki sejumlah tujuan strategis untuk mendukung pencapaian target mitigasi perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Berikut merupakan beberapa tujuan penyusunan DRAM: 

1. Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca

DRAM dirancang untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan langkah mitigasi di sektor-sektor utama, seperti energi, transportasi, industri dan kehutanan. Hal ini merupakan wujud DRAM untuk mengendalikan emisi dari sektor utama tersebut.

Hal ini pun selaras dengan komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan target Nationally Determined Contribution (NDC) tahun 2030 dengan mengurangi emisi GRK sebesar 31,89% tanpa syarat dan meningkatkan pengurangan emisi hingga 41,32% secara bersyarat dengan dukungan internasional.

Selain itu, hal ini juga salah satu bentuk implementasi Indonesia atas Paris Agreement atau Persetujuan Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). 

2. Memastikan Keberlanjutan Lingkungan

DRAM yang disusun memuat strategi guna mengurangi dampak negatif sektor penyumbang utama emisi (sektor industri) terhadap lingkungan (pencemaran air, tanah dan udara). Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun DRAM dengan rencana implementasi program reboisasi guna mengimbangi emisi karbon dari proses produksi.

DRAM juga berguna untuk meningkatkan dan mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati.

3. Memperkuat Tata Kelola Lingkungan

DRAM memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang diambil dapat dipantau, dievaluasi dan dilaporkan secara transparan kepada pemangku kepentingan. DRAM juga didesain untuk integrasi ke sistem manajemen lingkungan seperti ISO 14001 untuk memastikan keberlanjutan operasional perusahaan.

4. Meningkatkan Efisiensi Sumber Daya

Melalui DRAM, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang penghematan energi untuk mengurangi biaya operasional sekaligus mengurangi emisi. Sebagai contoh, panel surya untuk memenuhi kebutuhan energi pabrik. DRAM juga mencakup strategi untuk mengurangi, mendaur ulang atau memanfaatkan limbah industri.

5. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

DRAM mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan untuk meningkatkan daya saing industri. Contohnya, penggunaan boiler biomassa dalam industri tekstil. Implementasi DRAM mendukung pengembangan sektor-sektor baru yang berfokus pada keberlanjutan.

6. Memfasilitasi Akses ke Pasar Global

DRAM membantu perusahaan untuk mematuhi standar keberlanjutan global yang menjadi prasyarat untuk masuk ke pasar internasional. Hal ini juga menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing.

7. Mengatasi Risiko Perubahan Iklim 

DRAM mencakup langkah-langkah adaptif untuk mengurangi kerentanan sektor industri terhadap perubahan iklim, seperti bencana alam atau gangguan rantai pasok. Misalnya, untuk menghadapi risiko kekeringan, dapat dilakukan pengelolaan sumber daya air.

Dengan perencanaan mitigasi yang matang, industri juga dapat terus beroperasi meski menghadapi tantangan iklim.

8. Meningkatkan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

DRAM mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan mitigasi bersama. Penyusunan DRAM yang kredibel juga membuka peluang akses ke pendanaan hijau, baik dari tingkat domestik maupun internasional.

Manfaat DRAM

Penyusunan DRAM membawa beragam manfaat strategis yang mendukung keberlanjutan lingkungan, efisiensi ekonomi, dan daya saing industri, seperti:

1. Pengelolaan Sumber Daya secara Efisien

DRAM memungkinkan pengalokasian sumber daya seperti energi, air, dan bahan baku secara optimal berdasarkan kebutuhan spesifik setiap industri, diantaranya efisiensi konsumsi energi dengan cara pengurangan energi dengan memanfaatkan teknologi pengukuran real-time dan meminimalisir limbah dari proses produksi melalui pendekatan berbasis data.

Sebagai ilustrasi, industri manufaktur yang menggunakan teknik penyusunan DRAM dapat mengurangi pemakaian listrik hingga 20% dengan mengintegrasikan teknologi otomatisasi berbasis Internet of Things (IoT).

2. Mendukung Mitigasi Perubahan Iklim

DRAM menjadi alat penting untuk membantu sektor industri memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai dengan komitmen Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia.

Upaya mitigasi perubahan iklim ini dapat diimplementasikan dengan cara mengidentifikasi aktivitas yang menghasilkan emisi tinggi dan menyusu strategi mitigasi, serta peran DRAM dalam membantu industri menyelaraskan operasional dengan visi keberlanjutan.

Contohnya, perusahaan energi terbarukan di Indonesia menggunakan DRAM untuk memonitor dan mengurangi intensitas karbon dalam proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

3. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi

Dengan disusunnya DRAM, perusahaan dapat melakukan efisiensi. Adapun efisiensi yang baik ini dapat mendukung perusahaan untuk mengurangi biaya operasional sehingga meningkatkan daya saing produk di pasar lokal dan internasional.

Dengan adanya produk yang dihasilkan melalui proses ramah lingkungan, maka produk tersebut dapat lebih mudah untuk dapat sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan sehingga lebih mudah diterima di secara internasional.

DRAM juga menciptakan kebutuhan untuk pengembangan teknologi baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan guna mendorong inovasi teknologi.

Contohnya, produk ekspor seperti makanan olahan dan tekstil yang dihasilkan dengan teknologi hijau berbasis DRAM dapat lebih mudah untuk masuk ke pasar Eropa dengan nilai premium.

4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

DRAM menyediakan sistem pelaporan berbasis data yang membantu perusahaan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. 

Dengan adanya DRAM, perusahaan dapat melakukan pemantauan atau monitoring secara real-time untuk penggunaan energi, air dan bahan baku yang digunakan. DRAM juga memudahkan pelaporan keberlanjutan berstandar internasional seperti ISO 14001

5. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Penyusunan DRAM menjadi salah satu elemen penting dalam transisi menuju industri hijau dan ekonomi hijau.

Industri hijau yang berkembang menghasilkan lapangan pekerjaan baru yang ramah lingkungan, selain itu dengan optimalisasi sumber daya lokal, maka dapat meningkatkan ketahanan ekonomi sehingga impor bahan baku dapat berkurang.

6. Tata Kelola Lingkungan yang Baik

DRAM dapat membantu perusahaan memenuhi regulasi lingkungan nasional dan internasional guna mendukung tata kelola lingkungan yang lebih baik.

Dalam skala nasional, perusahaan dapat memastikan kegiatan operasionalnya sesuai dengan Permen LHK No. 21 Tahun 2022, dan membantu perusahaan untuk meminimalisir risiko pengenaan sanksi atas pelanggaran lingkungan.

7. Meningkatkan kesadaran dan Tanggung Jawab Sosial

Eksistensi DRAM membantu pelaku industri untuk lebih peka dan peduli terhadap dampak dari kegiatan operasional perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Hal ini dapat memacu perusahaan untuk membangun reputasi yang lebih positif karena dengan menggunakan DRAM, perusahaan dapat dianggap lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen.

DRAM juga mendorong kolaborasi multi pihak yang mana memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, industri dan masyarakat dalam upaya keberlanjutan.

 

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Mauson Indonesia Wood Industry Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Kaliandra Merah Nusantara Download

Praktik Industri Hijau Merubah Pabrik Berbahaya Menjadi Ramah Lingkungan

Industri Hijau merupakan sebuah konsep yang mengedepankan prinsip berkelanjutan dalam seluruh proses produksinya, sehingga memisahkan pertumbuhan ekonomi dan keuntungan dari penggunaan sumber daya dan polusi yang berlebihan. 

Dengan harapan sektor industri akan meminimalisir emisi yang dihasilkan dalam setiap bentuk dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih ramah lingkungan, termasuk energi terbarukan sebagai bahan bakar. Tak hanya untuk mengurangi emisi yang dihasilkan, industri hijau diharapkan dapat menjadi langkah untuk menghindari terjadinya hal-hal yang membahayakan pekerja, lingkungan sekitar hingga iklim. 

Konsep Energi Hijau

Terdapat 5 konsep utama dari energi hijau yang menjadi ciri khas implementasi energi hijau, diantaranya adalah:

1. Efisiensi Energi dan Sumber Daya

Konsep ini berfokus pada optimalisasi bahan baku, energi dan air dalam proses produksi untuk mengurangi limbah dan dampak lingkungan. Dengan memanfaatkan bahan baku alternatif seperti bahan baku yang dapat diperbarui atau bersumber secara berkelanjutan dan juga menerapkan teknologi efisien untuk meminimalkan penggunaan energi dan mengurangi limbah di setiap tahap produksi. 

Sebagai ilustrasi, industri hijau dapat diterapkan pada industri tekstil yang mengadopsi teknologi pewarnaan tanpa air (waterless dyeing) untuk dapat mengurangi penggunaan air dan limbah cair. 

2. Pengurangan Dampak Lingkungan

Konsep ini menekankan pentingnya pengelolaan emisi dan limbah yang berkelanjutan, serta pengurangan jejak karbon di seluruh siklus hidup produk yang dihasilkan. Hal ini dapat diimplementasikan dalam memanfaatkan teknologi ramah lingkungan yang menggunakan proses produksi dengan emisi lebih rendah dan ekonomi sirkular untuk mengubah limbah yang dihasilkan menjadi sumber daya baru,seperti mendaur ulang produk. 

Konsep ini dapat diilustrasikan dengan pabrik semen yang memanfaatkan limbah pembakaran sebagai bahan baku alternatif untuk mengurangi emisi karbon. 

3. Inovasi Teknologi Hijau

Inovasi teknologi berperan penting dalam mendukung industri hijau. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi dampak negatif dari lingkungan. Inovasi yang dapat dilakukan mencakup digitalisasi dan automasi dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) untuk memantau dan mengoptimalkan konsumsi energi serta pengelolaan limbah secara real-time. 

Hal ini dapat diilustrasikan bagi industri otomotif yang menggunakan material ringan berbasis biomassa untuk meningkatkan efisiensi energi kendaraan. 

4. Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi

Industri hijau tidak hanya berfokus pada lingkungan, namun mencakup kesejahteraan masyarakat juga. 

Dengan adanya industri hijau, hal ini dapat memberikan efek berkelanjutan bagi masyarakat seperti terciptanya lapangan kerja baru yang mendorong peluang kerja di sektor energi terbarukan, daur ulang dan teknologi ramah lingkungan, pemberdaayaan komunitas lokal dalam rantai pasok berkelanjutan (memberikan pelatihan untuk pengelolaan limbah atau produksi organik), serta meningkatkan standar kesehatan dan keselamatan tenaga kerja dengan mengurangi paparan terhadap bahan kimia berbahaya. 

5. Kepatuhan terhadap Standar dan Regulasi

Dalam menjamin terlaksananya keberlanjutan, industri hijau harus mematuhi berbagai standar dan regulasi baik secara internasional maupun rasional. Seperti mengadopsi sistem manajemen lingkungan ISO14001 untuk memastikan operasional yang berkelanjutan, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 98 Tahun 2001 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). 

6. Kalborasi Multi-Pihak 

Industri hijau membutuhkan kerja sama pemerintah, sektor swasta, akademisi dan masyarakat untuk dapat menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan. Bentuk kolaborasi ini dapat diimplementaasikan dalam berbagai langkah, mulai dari kolaborasi perusahaan dan perguruan tinggi untuk mengembangkan kemitraan inovatif berlandaskan teknologi hijau, memberikan subsidi atau keringanan pajak untuk industri yang mengadopsi teknologi hijau, hingga meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya produk ramah lingkungan.

Dengan pendekatan yang terintegerasi, konsep utama industri hijau tidak hanya menciptakan nilai ekonomi tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial, sehingga menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan secara global. 

Pilar-Pilar Industri Hijau

Eksistensi industri hijau berlandaskan tiga pilar utama yang saling mendukung untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan 

1. Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengedepankan efisiensi dalam proses produksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profitabilitaas tanpa menimbulkan dampak buruk yang dapat merusak lingkungan. 

Hal ini mencakup efisiensi sumber daya untuk mengurangi konsumsi energi, air dan bahan mentah dalam proses produksi, penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi limbah, keberlanjutan pasar untuk meningkatkan daya saing melalui produk yang ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang pasar baru untuk produk hijau. 

2. Pilar Sosial

Pilar sosial dalam industri hijau memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan ini diwujudkan melalui tersedianya lapangan pekerjaan baru yang layak serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat. 

Implementasi pilar sosial dalam industri hijau dapat diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan karyawan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan hardskill maupun softskill tenaga kerja dalam industri hijau, melakukan pemberdayaan komunitas lokal guna mendorong partisipasi masyarakat sekitar dalam rantai pasok industri, serta meningkatkan pentingnya kesadaran lingkungan dengan memberikan edukasi mengenai pentingnya keberlanjutan konsumen dan masyarakat. 

3. Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan menitikberatkan pada pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup, karena nyatanya aktivitas industri tidak dapat dipisahkan dari dampaknya terhadap lingkungan sehingga harus memperhatikan dampak ekologis baik dalam jangka pendek maupun panjang. 

Terdapat 3 elemen penting dalam implementasi pilar lingkungan, yakni pengurangan emisi karbon, manajemen limbah dan konservasi sumber daya alam. 

Praktik Terbaik Industri Hijau

Seluruh sektor industri, terlepas dari skala usaha dan lokasinya, secara terus menerus butuh untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja lingkungannya. 

Hal ini mencakup komitmen dan aksi nyata yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan dari proses dan produk dengan menggunakan sumber daya yang lebih efisien serta ramah lingkungan

Untuk dapat membangun industri hijau, terdapat beberapa pendekatan praktikal yang dapat dilakukan, seperti ekonomi sirkular (circular economy), produksi bersih, simbiosis industri, dan 3R – Reduce,Reuse, and Recycle. 

Beberapa negara maju telah menerapkan konsep industri hijau dalam kegiatannya, dengan berfokus pada pendekatan praktikal yang berbeda-beda, beberapa diantaranya adalah:

1. Ekonomi Sirkular di China

China menerapkan kebijakan-kebijakan yang berdampak luas untuk meningkatkan efisiensi sumber daya. Hal ini termasuk Resource Saving Initiative (2006-2010) atau Inisiatif Penghematan Sumber Daya, yang diperkenalkan dalam Rencana Lima Tahun Kesebelas untuk memperkuat Visi Green China. 

Kebjiakan ekonomi sirkular ini dicetuskan pada tahun 2008 melalui the Circual Economy Promotion Law, yang dimaksudkan untuk menjadi panduan dalam perkembangan ekonomi di China dengan cara yang menghemat energi, air, bahan dan melindungi lingkungan. 

Pemerintah China percaya bahwa pembangunan berbasis ekonomi sirkular akan menjadi kunci bagi negara untuk mempertahankan pertumbuhan secara pesat sembari mengurangi dampak negatif ekologis dan menciptakan lebih banyak peluang kerja. 

Pendekatan ekonomi sirkular ini mengintegerasikan produksi yang lebih bersih dan ekologi industri ke dalam sistem yang lebih luas yang mencakup perusahaan industri, jaringan atau rantai perusahaan, eco-industrial parks, serta infrastruktur regional untuk mendukung efisiensi sumber daya. 

Ekonomi sirkular di China menetapkan target tindakan pada tiga tingkat, diantaranya:

1. Tingkat Perusahaan: perusahaan harus mencari efisiensi yang jauh lebih tinggi melalui pendekatan “mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang” (reduce, reuse, recycle) untuk produksi yang lebih bersih.
2. Tingkat Industri: Menggunakan kembali dan mendaur ulang sumber daya di lingkungan industri serta dalam industri-industri yang terhubung atau berkelompok sehingga sumber daya dapat beredar sepenuhnya dalam sistem produksi lokal.
3. Tingkat Regional: Mengintegrasikan sistem produksi dan konsumsi yang berbeda di suatu wilayah sehingga sumber daya dapat beredar di antara industri dan sistem perkotaan.

 

2. Kebijakan 3R Jepang

Pemerintah Jepang mengadopsi kebijakan reduce, reuse, recycle (3R) untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan—sebuah masyarakat yang mencapai keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, pemerintah bergerak dari fokus semata pada pengelolaan zat berbahaya menuju penghijauan seluruh ekonomi. Kebijakan 3R mendorong pengembangan teknologi di bidang efisiensi sumber daya, pemulihan limbah, dan daur ulang. Selain itu, kebijakan ini mendorong pengembangan produk hijau baru untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sebagai hasilnya, telah terjadi investasi besar dalam pengembangan peralatan rumah tangga hemat energi, peralatan kantor, dan infrastruktur daur ulang.

Apa itu 3R?

Filosofi 3R berpusat pada pengurangan limbah serta penggunaan kembali dan daur ulang sumber daya dan produk. 

Jumlah limbah yang dihasilkan harus dikurangi, produk atau bagian-bagiannya harus digunakan kembali secara berulang, dan limbah harus masuk ke dalam siklus produksi sebagai pengganti sumber daya alam mentah. 

Dengan mempromosikan 3R, limbah dapat diminimalkan secara efisien, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi sumber daya secara keseluruhan.

Pendekatan baru untuk mengurangi limbah adalah extended producer responsibility (tanggung jawab produsen yang diperluas), di mana produsen bertanggung jawab, hingga batas tertentu, untuk penggunaan kembali, daur ulang, dan pembuangan produk yang mereka hasilkan. 

Produsen di Jepang diwajibkan untuk mengadopsi pendekatan life-cycle assessment (penilaian siklus hidup) guna meminimalkan dampak negatif produk mereka terhadap lingkungan sepanjang masa pakai produk tersebut. 

Persyaratan ini telah berhasil mendorong produsen untuk mengembangkan produk yang lebih kecil kemungkinan menjadi limbah, mudah digunakan kembali atau didaur ulang, atau memiliki dampak minimal terhadap lingkungan saat dibuang.

Peran Teknologi dalam Industri Hijau

Teknologi memiliki peran signifikan dalam mendukung terwujudnya industri hijau. Hal ini diwujudkan dengan adanya inovasi teknologi dalam industri hijau yang dapat meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi limbah dan memperkuat keberlanjutan operasional. Beberapa contoh diantaranya adalah:

1. Efisiensi Energi

Teknologi modern memungkinkan penggunaan energi yang lebih hemat melalui peralatan yang lebih efisien dan adanya sistem manajemen energi. Sebagai contoh, hal ini diwujudkan dengan adanya Internet of Things (IoT) yang berfokus pada optimalisasi konsumsi energi di pabrik melalui sensor yang memonitor penggunaan listrik secara real-time. Dengan diterapkannya otomatisasi IoT ini, sebuah pabrik dapat mengurangi konsumsi energi hingga 30%. 

2. Pengelolaan Limbah

Teknologi juga berperan dalam mempermudah proses daur ulang dan pengelolaan limbah. Sebaai contoh, di Swedia, perusahaan Envac menggunakan sebuah artificial intelligence (AI) sebagai sistem pengelolaan limbah vakum untuk mengurangi emisi karbon dari transportasi limbah. 

3. Penggunaan Energi Terbarukan

Teknologi mendorong adopsi energi terbarukan, seperti panel surya dan turbin angin yang menggantikan sumber energi fosil. Sebagai contoh, Tesla Gigafactory menggunakan kombinasi energi matahari dan angin untuk menjalankan operasionalnya. 

4. Pengembangan Material Ramah Lingkungan

Biomaterial dan plastik biodegradable menjadi material yang lebih ramah lingkungan untuk digunakan sebagai bahan dalam proses produksi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat memproduksi sepatu dari limbah plastik laut menggunakan teknologi canggih yang memungkinkan pengolahan plastik menjadi material tekstil

5. Manufaktur Hijau

Era industri 4.0 memungkinkan penerapan manufaktur hijau melalui sistem otomatisasi dan digitalisasi. Teknologi 3D printing dapat menjadi solusi untuk memproduksi komponen barang dengan mengurangi limbah material selama proses produksi. 

6. Sistem Monitoring dan Reporting

Teknologi seperti blockchain dapat digunakan untuk memastikan transparansi dalam rantai pasok dan pelaporan dampak lingkungan. Sebagai contoh, Walmart menggunakan teknologi blockchain untuk melacak keberlanjutan produk dalam supply chain atau rantai pasoknya, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan. 

7. Digitalisasi Proses Bisnis

Digital twins merupakan bentuk digitalisasi proses bisnis yang dapat membantu simulasi dan optimasi proses industri tanpa perlu melakukan uji coba fisik yang boros sumber daya.

Digital twins sendiri merupakan representasi dari objek, sistem atau proses fisik yang memanfaatkan data real-time dari sensor yang dipasang pada objek fisik dan digabungkan dengan teknologi seperti IoT dan AI untuk menciptakan represnetasi yang dinamis.

Sebagai. Contoh, dalam produksi, digital twins dapat membantu perusahaan untuk membuat model pbarik dan memantau kinerja mesin.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Dukungan terhadap Industri

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan industri hijau sebagai prioritas dalam pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup tiga pilar utama yakni ekonomi, lingkungan dan sosial. 

Kebijakan industri hijau ini salah satunya tertuang dalam Peraturan Menteri No. 51/M/IND-PER/6/2015 tentang Standar Industri Hijau (SIH) yang pokok utamanya memuat pedoman teknis indikator industri hijau seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah dan pemanfaatan bahan baku terbarukan.

Selain itu, pemerintah mendorong penerapan ekonomi hijau dan sirkular untuk membantu industri di Indonesia berdaya saing dalam aspek keberlanjutan. Saat ini, telah terdapat 152 perusahaan yang memperoleh Sertifikat Industri Hijau sebagai bentuk komitmen terhadap praktik industri yang ramah lingkungan.

Pemerintah juga beerperan dalam beragam aksi untuk mendukung terlaksananya industri hijau dengan memberikan insentif dalam bentuk fiskal dan non fiskal seperti:

1. Pemberian tax allowance untuk mengurangi pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi hijau
2. Program pendanaan kredit hijau, yakni pendanaan dengan bunga rendah untuk perusahaan yang menerapkan praktik berkelanjutan

Selain itu, skema kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) untuk alih teknologi dan pengembangan kapasitas dapat dilakukan untuk mendukung terlaksananya Industri Hijau.

Investasi di Sektor Industri Hijau

Sejak tahun 2014, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah meluncurkan 17 industri yang diklasifikasikan dalam Sektor Industri Hijau (SIH), mulai dari industri semen portland hingga industri gula kristal putih.

Hingga tahun 2024, tedapat 152 perusahaan yang telah mengantongi SIH dan memberikan manfaat ekonomi berupa penghematan energi senilai Rp3,2 triliun per tahun dan penghematan air senilai Rp169 miliar per tahun. Tentunya, hal ini membawa peluang besar bagi Indonesia. Saat ini, 22 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dikembangkan pemerintah perlu terus didorong agar dapat mengadopsi prinsip ekonomi hijau dan menerapkan industri hijau.

Tak hanya faktor dukungan dalam negeri, investasi sektor industri hijau juga dapat optimal jika dibarengi dengan peran investasi asing. Kawasan Industri Hijau Kalimantan Utara (KIHK) menjadi proyek kawasan industri berbasis energi hijau terbesar di dunia, yang mendapat dukungan investasi asing dari negara-negara asing.

Selain itu, kerja sama internasional dengan negara-negara maju juga menjadi penting untuk kemajuan dan pengembangan sektor industri hijau di Indonesia.

Depok, — PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) semakin meningkatkan layanan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah yang menekankan pentingnya penerapan protokol kebersihan dan keamanan di sektor pariwisata, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Kemenparekraf No. 123/2024 tentang Peningkatan Protokol CHSE menjelang libur Nataru.

Presiden Direktur MUTU, Arifin Lambaga, menyatakan bahwa sertifikasi CHSE menjadi krusial dalam memastikan destinasi wisata memenuhi standar internasional. “Kami berkomitmen mendukung pemerintah dalam menciptakan suasana aman dan nyaman bagi wisatawan selama Nataru. Dengan layanan sertifikasi CHSE yang kredibel, kami membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri pariwisata,” ujar Arifin dalam keterangannya.

Layanan sertifikasi CHSE dari MUTU mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kebersihan fasilitas, kepatuhan terhadap protokol kesehatan, pengelolaan risiko keamanan, hingga implementasi praktik ramah lingkungan. Proses sertifikasi dilakukan secara transparan dan sesuai standar nasional maupun internasional.

Sejak awal diterapkan, layanan CHSE MUTU telah menjangkau berbagai destinasi wisata unggulan di seluruh Indonesia, termasuk hotel, restoran, dan kawasan wisata favorit. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan pariwisata sekaligus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Arifin menambahkan bahwa sertifikasi CHSE bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga inovasi untuk keberlanjutan. “CHSE adalah fondasi untuk membangun pariwisata yang berdaya saing tinggi. Dengan menerapkan standar ini, pelaku usaha tidak hanya memenuhi ekspektasi wisatawan, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan penguatan ekonomi lokal. Kami percaya, langkah ini akan menjadikan industri pariwisata Indonesia lebih tangguh dan berkelanjutan,” tutup Arifin.

 

Sumber :
Kantor Komunikasi
PT Mutuagung Lestari Tbk

Depok – Program pencapaian Indonesia’s Forestry and Other Land Uses (FoLU) Net Sink pada 2030 membutuhkan peran signifikan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan mitra internasional. Program tersebut bertujuan menurunkan emisi karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Dalam rangka mendukung terlaksananya program tersebut, PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International) sebagai lembaga Testing, Inspection, and Certification (TIC), memiliki fungsi dan peranan penting dalam memastikan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab sesuai dengan regulasi. “Sertifikasi hutan tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjamin keberlanjutan pengelolaan dan mendukung pengelola hutan dalam memperoleh sertifikasi global,” ujar Arifin Lambaga, Presiden Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk, saat ditemui di kantor pusat MUTU di Depok, Jawa Barat (18/12).

MUTU mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.08/MenLHK/2021 serta SK 9895/2022 Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang mencakup standar Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yang mendukung praktik pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dengan perbaikan berkelanjutan pada aspek ekonomi, ekologi, dan sosial, yang mendorong kepada pencapaian kelestarian hutan.

Proses sertifikasi PHL yang dilakukan MUTU melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengumuman publik, audit menyeluruh mencakup tinjauan dokumen dan observasi lapangan, hingga pengambilan keputusan independen. Penilaian kinerja diberikan dalam tiga kategori, pengelolaan hutan yang dinilai “BAIK” atau “SEDANG” berhak menerima Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan masa berlaku enam tahun. Pengelola yang dinilai “BURUK” namun memenuhi legalitas kelestarian dapat memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dari Lembaga Penilai Verifikasi Independen (LPVI) dan diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerja sebelum penilaian ulang.

 

Sumber :
Kantor Komunikasi
PT Mutuagung Lestari Tbk

Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat LK CV Krudut Leather Furniture Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 Legalitas Hasil Hutan Kayu CV Anugerah Timber Download

LCAM (Life Cycle Asset Management) merupakan sebuah metode evaluasi komprehensif yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari produk, layanan atau proses dalam siklus hidupnya (life cycle).

Adanya verifikasi LCAM berguna untuk memastikan akurasi dan kredibilitas data yang dihasilkan. Terlebih, jika dihubungkan dengan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM), LCAM berperan penting sebagai parameter keberhasilan implementasi strategi lingkungan.

Dengan digunakannya LCAM, perusahaan dapat mengevaluasi strategi DRAM yang disusun apakah telah sesuai target dan dapat mengurangi dampak lingkungan atau belum.

Saat ini, beberapa negara telah aktif menerapkan LCAM dalam berbagai sektor, khususnya industri dan lingkungan. Beberapa diantaranya adalah:

1. Uni Eropa

Secara keseluruhan, Uni Eropa mengadopsi pendekatan LCAM dalam kebijakan circular economy. Umumnya, Uni Eropa menggunakan pendekatan LCAM untuk pengaplikasian pengembangan standar keberlanjutan produk, regulasi seputar emisi karbon (Product Environmental Footprint/PEF), hingga industri otomotif yang menggunakan pendekatan LCAM dalam desain produk berkelanjutannya.

2. Amerika Serikat

Di Amerika, pengadopsian LCAM digunakan oleh lembaga pemerintah (Environmental Protection Agency) maupun sektor swasta. LCAM ini digunakan untuk memberikan penilaian terhadap dampak lingkungan dari supply chain dan pengembangan produk, serta industri energi terbarukan.

3. Jepang

Jepang menjadi pelopor LCAM di Asia yang digunakan untuk kebijakan lingkungan nasional (Sound Material-Cycle Society) dan sektor elektronik otomotif.

Panduan Lengkap Proses Verifikasi LCAM bagi Perusahaan

Proses verifikasi LCAM melibatkan beberapa tahapan yang dirancang untuk memastikan hasil yang didapatkan akurat, dapat diandalkan serta relevan dengan kebutuhan industri. Tahapan verifikasi LCAM terbagi atas:

1. Pengumpulan Data Awal

Mulanya, perusahaan mengidentifikasi dan mengumpulkan data input-output pada setiap tahap siklus hidup produk (bahan mentah, energi yang digunakan, limbah dan emisi karbon). 

Sebagai contoh, dalam sektor tekstil, data dapat mencakup penggunaan pewarna kimia dan emisi yang dihasilkan dari proses pewarnaan tekstil.

2. Analisis Data dengan Perangkat Lunak

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan perangkat lunak (software) khusus seperti SimaPro dan Sphera, yakni perangkat lunak professional yang berguna untuk membantu mengumpulkan data berkelanjutan dan untuk menganalisis serta memonitor aksi keberlanjutan dari perusahaan).

Sebagai contoh, perusahaan industri besi dan baja dapat memanfaatkan analisis menggunakan software tersebut untuk mengidentifikasi tahapan produksi yang paling banyak menghasilkan karbon

3. Penyusunan Laporan Awal

Laporan awal atau laporan sementara ini disusun berdasarkan hasil analisis untuk ditinjau lebih lanjut. Laporan ini biasanya mencakup rekomendasi awal untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditemukan.

4. Verifikasi oleh Pihak Ketiga

Data dan metodologi yang digunakan dalam LCAM diperiksa oleh verifikator independen. Verifikator akan mengecek kesesuaian proses yang dijalankan oleh perusahaan dengan standar internasional, seperti ISO 14040 dan ISO 14044.

5. Penerbitan Sertifikasi

Setelah melalui tahapan verifikasi dan verifikasi dinyatakan selesai, maka verifikator memberikan sertifikat yang menunjukkan bahwa hasil LCAM telah memenuhi standar yang ditetapkan. Sertifikat ini sering digunakan untuk mendukung strategi keberlanjutan perusahaan atau untuk memenuhi persyaratan regulasi.

6. Tindak Lanjut dan Pemantauan Berkelanjutan

Tak berhenti sampai di penerbitan sertifikasi, perusahan dianjurkan untuk melakukan pemantauan rutin dan memperbarui data LCAM secara berkala.

Tantangan dan peluang dalam verifikasi LCAM di Sektor Industri

Verifikasi LCAM di sektor industri menghadirkan berbagai tantangan dan peluang yang signifikan. 

Tantangan Verifikasi LCAM

Pertama, tantangan yang harus dihadapi ialah ketersediaan dan kualitas data. Pasalnya, banyak perusahaan menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan data yang lengkap dan akurat pada seluruh tahapan siklus hidup produk. Hal ini sering diperparah dengan kurangnya sistem pencatatan yang terkodifikasi dengan baik dan terintegrasi dalam level operasional.

Kedua, biaya verifikasi yang tinggi. Hal ini tentunya menjadi hambatan utama, khususnya bagi perusahaan yang baru merintis atau perusahaan dengan skala usaha mikro dan kecil. Karena, tidak semua perusahaan memiliki budget finansial yang memadai untuk membayar jasa verifikator independen atau mengadopsi teknologi canggih yang diperlukan dalam proses LCAM.

Ketiga, kompleksitas metodologi LCAM. metodologi yang kompleks dan cenderung rumit ini sering kali menghambat proses karena tenaga ahli yang tersedia pun terbatas, sehingga banyak perusahaan yang harus mengandalkan konsultan eksternal untuk dapat mengadopsi metode LCAM.

Meski terdapat tiga tantangan besar dalam pengimplementasian verifikasi LCAM dalam sektor industri, namun terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam proses verifikasi LCAM.

Peluang Verifikasi LCAM

Pertama, meningkatnya perhatian publik terhadap isu keberlanjutan memberikan dorongan pada perusahaan untuk menjadikan LCAM sebagai alat pemasaran strategis. Adanya sertifikasi LCAM dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing produk di kancah internasional.

Kedua, inovasi teknologi, seperti big data dan blockchain, memungkinkan proses LCAM menjadi lebih efisien dan transparan. Sebagai ilustrasi, perusahaan dapat menggunakan blockchain untuk mencatat data lingkungan yang tidak dapat diubah, sehingga mempermudah proses verifikasi oleh pihak ketiga.

Ketiga, dukungan pemerintah berperan penting untuk mendukung implementasi verifikasi LCAM. di Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon memberikan insentif tambahan bagi perusahaan yang berpartisipasi dalam inisiatif ini.

Sebagai ilustrasi, sektor industri di Indonesia mulai memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) untuk membantu mereka dalam memantau konsumsi energi secara real-time, yang kemudian digunakan dalam analisis LCAM. 

Dengan mengatasi tantangan-tantangan yang ada, perusahaan khususnya sektor industri dapat memanfaatkan peluang ini untuk mendukung keberlanjutan global dan meningkatkan reputasi perusahaan secara keseluruhan.

Standar dan Regulasi yang Menguasai Verifikasi LCAM di Indonesia

Di Indonesia, verifikasi LCAM diatur oleh beberapa standar internasional dan peraturan nasional. Standar internasional yang melandasi adalah ISO 14040 dan ISO 14044 yang mengatur mengenai metodologi Life Cycle Assessment (LCA), yakni pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari produk atau layanan sepanjang siklus hidupnya, mulai dari bahan mentah hingga pembuangan akhir.

ISO 14040

Standar ini memberikan panduan umum untuk melakukan LCA dengan menetapkan kerangka kerja dan prinsip-prinsip utama, yang mencakup langkah-langkah berikut:

1. Definisi, tujuan dan ruang lingkup: menentukan tujuan LCA dan batasan sistem yang akan dianalisis
2. Inventarisasi siklus hidup: pengumpulan data input (bahan mentah, energi) dan output (emisi, limbah) yang relevan dengan produk
3. Penilaian dampak siklus hidup: mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak lingkungan berdasarkan data dan inventarisasi
4. Interpretasi: analisis hasil inventarisasi siklus hidup dan penilaian dampak siklus hidup untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi.

ISO 14044

Standar ini melengkapi ISO 14040 dengan memberikan pedoman teknis yang lebih rinci guna melakukan tahapan LCA dan memberikan pedoman untuk menghindari bias dalam interpretasi hasil dan memastikan bahwa laporan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan. Tahapannya mencakup:

1. Detail metodologi: berisi penjelasan langkah-langkah dalam memilih kategori dampak lingkungan, seperti emisi karbon, konsumsi energi atau penggunaan air
2. Pemilihan kategori dampak: panduan dalam memilih kategori dampak lingkungan  seperti emisi karbon, konsumsi energi atau penggunaan air
3. Konsistensi data: hal ini mengharuskan penggunaan metodologi yang konsisten untuk memastikan hasil yang valid dan dapat dibandingkan
4. Penanganan ketidakpastian: instruksi untuk menangani ketidakpastian dalam data dan analisis.

Regulasi Nasional

Regulasi nasional yang mengatur adalah Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), yang mencakup mekanisme pelaporan dan pengurangan emisi karbon. 

Peraturan ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon yang menjelaskan terkait perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan karbon, dan mekanisme nilai ekonomi karbon lainnya. Salah satu hal penting adalah pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) emisi gas rumah kaca, yang mencakup metodologi untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas pengurangan emisi, termasuk dalam konteks kegiatan Low Carbon Action Management (LCAM) dan Disaster Risk Assessment Management (DRAM).

LCAM disini memiliki peran dalam mendukung mitigasi perubahan iklim dengan cara mengurangi emisi dari aktivitas industri, sektor energi atau transportasi. Sedangkan DRAM, sesuai regulasi ini, berfokus pada pengurangan risiko bencana melalui pendekatan berbasis NEK yang dapat diimplementasikan dengan cara pelestarian ekosistem hutan untuk dapat mengurangi dampak bencana yang diperburuk oleh perubahan iklim, misalnya.

Dengan adanya aturan ini, LCAM dan DRAM diintegrasikan dalam kebijakan nasional untuk mencapai target pengurangan emisi dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui mekanisme nilai ekonomi karbon. Hal ini melibatkan pengelolaan dana karbon dan kolaborasi lintas sektor​.

Selain itu, dalam segi pengawasan, pengawasan implementasi dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan melibatkan pengembangan pedoman teknis untuk membantu perusahaan menjalankan LCAM. Praktisnya, KLHK juga melakukan monitoring melalui laporan tahunan yang diajukan oleh perusahaan, serta inspeksi berkala untuk memastikan data yang digunakan dalam LCAM akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan pendekatan ini, regulasi menjadi lebih terintegrasi untuk mendukung keberlanjutan industri dan penurunan emisi karbon di Indonesia.

Peran Verifikator Independen dalam Menjamin Kualitas LCAM

Verifikator independen memainkan peran kunci dalam memastikan kredibilitas hasil LCAM. Di Indonesia, peran ini diemban oleh lembaga-lembaga yang memiliki akreditasi sesuai standar internasional, seperti ISO 14040 dan ISO 14044. Verifikator ini harus memenuhi kualifikasi tertentu, termasuk pemahaman mendalam tentang analisis siklus hidup, kemampuan menilai data lingkungan secara kritis, dan pengalaman teknis di sektor industri terkait.

Sebagai contoh, dalam sektor energi, verifikator independen dapat berasal dari konsultan lingkungan yang memiliki pengalaman memverifikasi laporan LCAM pembangkit listrik tenaga surya atau angin. Selain itu, verifikator juga harus mengikuti pelatihan dan sertifikasi berkala untuk memastikan kompetensi mereka tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan regulasi terbaru. Mereka bertanggung jawab untuk:

1. Menguji Keakuratan Data: Memastikan data yang digunakan perusahaan valid dan konsisten.
2. Menilai Metodologi: Memeriksa apakah proses analisis mengikuti standar internasional.
3. Memberikan Sertifikasi: Mengeluarkan sertifikat yang menunjukkan bahwa hasil LCAM telah diverifikasi.

Di Indonesia, lembaga seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan konsultan lingkungan sering bertindak sebagai verifikator independen. Mereka membantu perusahaan memenuhi persyaratan regulasi dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Metodologi Verifikasi LCAM: Pembahasan dan Studi Kasus

Pengumpulan Data Awal: Penilaian Input dan Output Lingkungan

Proses dimulai dengan mengumpulkan data terkait siklus hidup produk atau proses yang dianalisis. Data meliputi:

1. Input: Material mentah, energi, air, dan sumber daya lainnya.
2. Output: Emisi gas rumah kaca (GRK), limbah, dan dampak lain terhadap lingkungan.
   Sebagai contoh dalam proyek restorasi hutan di Kalimantan Timur, data mencakup volume emisi dari aktivitas sebelumnya, seperti penebangan liar, dan potensi penyerapan karbon akibat reforestasi.

Analisis Data Menggunakan Perangkat Lunak

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan perangkat lunak seperti Sphera (dulunya GaBi) atau SimaPro.

1. Sphera: Sering digunakan untuk menyusun inventaris dampak lingkungan.
2. SimaPro: Memungkinkan analisis berbasis model untuk skenario keberlanjutan.
   Contoh: Dalam restorasi hutan, perangkat lunak menghitung efisiensi penyerapan karbon per hektar hutan yang direstorasi dibandingkan dengan baseline.

Penyusunan Laporan Awal

Laporan berisi temuan utama (seperti jumlah emisi karbon yang dapat dikurangi), dan indikator dampak lingkungan (seperti jejak karbon, jejak air, atau potensi kerusakan ekosistem).

Verifikasi oleh Pihak Ketiga

Lembaga independen memeriksa validitas data dan metodologi analisis (apakah sesuai dengan ISO 14040 dan ISO 14044).
Contohnya, Lembaga internasional seperti TÜV SÜD memverifikasi laporan LCAM proyek energi terbarukan di Indonesia.

Evaluasi Dampak Lingkungan

Verifikator memberikan evaluasi akhir, termasuk identifikasi tahapan dengan dampak lingkungan terbesar dan rekomendasi peningkatan efisiensi.

Penerbitan Sertifikasi

Jika memenuhi standar, sertifikasi dikeluarkan sebagai bukti keberlanjutan produk/proses.

Studi Kasus: Restorasi Hutan di Kalimantan Timur

Pada proyek ini, LCAM digunakan untuk:

1. Menganalisis Emisi Awal: Mengidentifikasi emisi karbon dari deforestasi historis.
2. Mengukur Dampak Reforestasi: LCAM menghitung penurunan emisi dan peningkatan kapasitas penyerapan karbon setelah restorasi.
3. Hasil dan Temuan:
   • Penyerapan karbon meningkat 30% dalam 5 tahun pertama.
   • Proyek mendapat sertifikasi dari verifikator independen, sehingga dapat digunakan untuk perdagangan karbon.

Penggunaan Teknologi Informasi dalam Verifikasi LCAM

Teknologi informasi memainkan peran penting dalam mendukung proses verifikasi LCAM dengan menyediakan alat dan sistem yang mempermudah pengumpulan data, analisis, dan pelaporan hasil. Berikut adalah beberapa penerapan utama teknologi informasi dalam konteks ini:

Perangkat Lunak Analisis LCAM

SimaPro dan Sphera merupakan perangkat lunak yang memungkinkan analisis siklus hidup yang mendalam dengan mengolah data input-output dari seluruh tahap siklus hidup produk atau proses.

Keduanya memiliki kegunaan untuk menghitung dampak lingkungan, seperti jejak karbon atau jejak air dan membandingkan skenario keberlanjutan berdasarkan data ilmiah.

Selain itu, keunggulan yang dimiliki software ini adalah data dapat dianalisis menggunakan basis data global yang terintegrasi, sehingga mempermudah perusahaan untuk mendapatkan hasil yang relevan.

Big Data dan Analisis Data Real-Time

Big Data digunakan untuk mengolah data lingkungan dalam skala besar dan kompleks, seperti emisi karbon dari rantai pasok global.

Teknologi IoT (Internet of Things) dapat digunakan untuk memantau data secara real-time, seperti konsumsi energi di fasilitas manufaktur atau tingkat emisi pada titik tertentu.

Sebagai ilustrasi, perusahaan manufaktur menggunakan sensor IoT untuk mencatat penggunaan energi di setiap lini produksi, yang kemudian dianalisis dalam LCAM.

Blockchain untuk Verifikasi Data

Blockchain memungkinkan pencatatan data lingkungan yang transparan dan tidak dapat diubah. Manfaatnya ialah meningkatkan kepercayaan pihak ketiga dalam verifikasi hasil LCAM dan memastikan data dari rantai pasok tidak dimanipulasi.

Ilustrasinya, dalam sektor agribisnis, blockchain digunakan untuk mencatat emisi karbon dari transportasi bahan mentah hingga distribusi produk akhir.

Platform Cloud untuk Kolaborasi

Cloud Computing memungkinkan penyimpanan dan akses data yang aman serta efisien, terutama dalam kolaborasi dengan verifikator independen. Metode ini memiliki dua keunggulan utama, seperti:

1. Data dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan kapan saja dan dari mana saja.
2. Mempermudah integrasi data dari berbagai lokasi atau unit bisnis.

Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam Verifikasi LCAM

Dalam masa saat ini, kehadiran AI membantu mengidentifikasi pola dan anomali dalam data LCAM yang mungkin sulit dideteksi secara manual. Hal ini pun memberikan keuntungan seperti mempercepat proses analisis dan memberikan rekomendasi berbasis data untuk pengurangan dampak lingkungan.

 

Pengumuman Publik Hasil Kegiatan Penilikan Ke-1 SFM IFCC PT Kalpika Wanatama Unit II : Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Sumber Mas Indah Plywood Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Cipta Panel Buana Download

Pengumuamn Publik Hasil Penilikan 3 VLHHK Hilir CV Megah Pratama Abadi Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Serbuk Jaya Abadi Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Baujeng Plywood Bernas Download

Apa Itu Perdagangan Karbon?

Perdagangan karbon atau carbon trading adalah mekanisme yang memungkinkan pengelolaan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui pemberian insentif bagi perusahaan atau negara yang berhasil mengurangi emisinya di bawah batas yang telah ditentukan. 

Sebagai contoh, Uni Eropa menerapkan skema perdagangan karbon melalui European Union Emissions Trading System (EU ETS), yang mengatur batas emisi untuk sektor energi dan industri. 

Perusahaan atau organisasi (entitas) yang berhasil mengurangi emisinya di bawah batas dapat menjual kelebihan izin emisi kepada perusahaan lain yang melebihi batas tersebut, menciptakan insentif ekonomi untuk pengurangan emisi, sementara entitas yang melebihi batas tersebut harus membeli kredit karbon untuk menutupi kelebihannya.

Dalam melaksanakan perdagangan karbon, dua pendekatan utama yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut:

• Cap and Trade

Pemerintah menetapkan batas maksimum emisi (cap) dan menerbitkan izin emisi. Perusahaan yang mengurangi emisinya dapat menjual izin yang tidak terpakai kepada perusahaan lain.

• Offset Carbon

Kredit karbon dihasilkan dari proyek-proyek yang mengurangi emisi, seperti reboisasi, konservasi hutan, atau penggunaan energi terbarukan.

Mengapa Perdagangan Karbon Penting?

Perdagangan karbon atau carbon trading adalah salah satu instrumen paling strategis dalam mitigasi perubahan iklim karena menawarkan solusi berbasis pasar yang efisien untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Beberapa alasan utama pentingnya perdagangan karbon:

• Memenuhi Komitmen Perjanjian Paris

Perdagangan karbon atau carbon trading membantu negara-negara memenuhi target emisi yang telah mereka tetapkan dalam kerangka Nationally Determined Contributions (NDC) sesuai dengan Perjanjian Paris (Paris Agreement). Dengan mekanisme ini, negara atau perusahaan yang kelebihan izin emisi dapat mendukung pihak lain untuk mencapai target mereka.

• Memberikan Insentif Ekonomi

Perdagangan karbon atau carbon trading memberikan nilai ekonomi pada pengurangan emisi. Perusahaan yang berhasil menekan emisinya dapat menjual izin atau kredit karbon, menciptakan insentif finansial untuk meningkatkan efisiensi energi dan inovasi teknologi.

• Mendorong Inovasi Teknologi Ramah Lingkungan

Sistem ini memotivasi perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi rendah karbon, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, atau metode industri yang lebih bersih, untuk menekan biaya emisi mereka.

• Menggalang Pendanaan untuk Proyek Hijau

Pendapatan dari perdagangan karbon atau carbon trading sering kali digunakan untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan, seperti restorasi hutan, pengembangan energi terbarukan, atau konservasi biodiversitas. Sebagai contoh, proyek hutan di Kalimantan Timur telah menghasilkan kredit karbon yang laku diperdagangkan di pasar internasional.

• Meningkatkan Kesadaran dan Akuntabilitas Lingkungan

Dengan adanya pengukuran dan pelaporan yang terstandar, perdagangan karbon  atau carbon trading mendorong perusahaan dan negara untuk lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap emisi yang mereka hasilkan.

Perdagangan karbon  atau carbon trading  juga menjadi bagian penting dari strategi transisi energi. Dengan dana yang dihasilkan dari skema ini, negara dapat mempercepat peralihan dari bahan bakar fosil menuju energi bersih seperti tenaga surya dan angin. 

Selain itu, perdagangan karbon  atau carbon trading dapat mengurangi tekanan ekonomi dari penerapan kebijakan lingkungan yang ketat, sehingga lebih banyak pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam aksi iklim secara kolektif.

Kendati demikian, efektivitas perdagangan karbon sangat bergantung pada kualitas regulasi, transparansi, dan pengawasan dalam implementasinya. Tanpa pengelolaan yang baik, risiko manipulasi data dan kebocoran karbon dapat mengurangi manfaat yang diharapkan.

Mekanisme Perdagangan Karbon

Mekanisme perdagangan karbon melibatkan beberapa tahapan penting, diantaranya sebagai berikut:

• Penentuan Batas Emisi (Cap): Pemerintah atau otoritas menetapkan batas emisi untuk sektor tertentu.
• Distribusi Izin Emisi: Perusahaan menerima izin emisi berdasarkan batas yang telah ditentukan.
• Perdagangan Izin: Perusahaan yang berhasil mengurangi emisi dapat menjual izin yang tidak terpakai di pasar karbon kepada perusahaan lain.
• Monitoring dan Verifikasi: Setiap perusahaan harus melaporkan emisi mereka, yang kemudian diverifikasi oleh pihak ketiga untuk memastikan keabsahan data.

Bentuk implementasi dari mekanisme sebagaimana dilakukan oleh uni eropa dalam European Union Emissions Trading System (EU ETS). dalam EU ETS, sektor energi dan industri diwajibkan mematuhi batas emisi yang ditetapkan. 

Perusahaan seperti pembangkit listrik yang memiliki emisi tinggi dapat membeli izin tambahan dari perusahaan lain yang berhasil menurunkan emisinya di bawah batas. Di tingkat proyek, program Clean Development Mechanism (CDM) yang dikelola PBB memungkinkan perusahaan di negara maju untuk membeli kredit karbon dari proyek-proyek pengurangan emisi di negara berkembang, seperti proyek pembangkit listrik tenaga biomassa di India.

Di Indonesia, mekanisme serupa diterapkan melalui bursa karbon yang mulai berjalan pada tahun 2023. Proyek konservasi hutan di Kalimantan Timur menjadi salah satu contoh nyata dari sumber kredit karbon domestik yang diperdagangkan di pasar internasional. Sektor pembangkit listrik berbasis batu bara juga telah memulai uji coba perdagangan karbon sebagai bagian dari inisiatif transisi energi.

Tak hanya Indonesia, banyak negara lain di dunia yang telah mengimplementasikan perdagangan karbon, diantaranya Uni Eropa yang telah melakukan perdagangan karbon sejak tahun 2005, Korea Selatan yang telah melangsungkan perdagangan karbon sejak 2015 dan Meksiko yang sudah mengadakan perdagangan karbon mulai tahun 2020.

Perdagangan Karbon di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan di atas, Indonesia telah menerapkan perdagangan karbon  atau carbon trading sejak 2023. Hal ini dilandasi lantaran Indonesia merupakan negara yang masuk dalam daftar 10 negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia, menurut laporan dari tim Ilmuwan Global Carbon Project, dilansir dari katadata.

Selama tahun 2022, sepanjang tahun 2022, jumlah karbon yang dihasilkan Indonesia mencapai 700 juta ton per tahun. Indonesia pun menempati urutan ke-7 dari 10 negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia pada 2022.

Berangkat dari komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dari upaya mencapai untuk target NDC sebesar 31,89% dengan usaha sendiri atau 43,2% dengan bantuan internasional pada 2030. Indonesia mengimplementasikan bursa karbon sebagai mekanisme perdagangan karbon pada tahun 2023. 

Sejak dibuka perdana pada 26 September 2023, terdapat 50 pengguna jasa yang mendapatkan izin Bursa karbon dengan total volume sebesar 501.910 ton Co2 ekuivalen hingga periode 29 Februari 2024.

Partisipan utama meliputi sektor energi, industri, dan proyek berbasis konservasi lingkungan. Pada tahap awal, perdagangan difokuskan pada sektor pembangkit listrik berbasis batu bara. Saat ini, perdagangan karbon di Indonesia dibagi dalam 3 Fase, diantaranya:

1) Fase 1 (tahun 2023-2024), dengan fokus pada pembangkit listrik batu bara yang terhubung ke jaringan PLN saja. 

2) Fase 2 direncanakan akan diadakan untuk tahun 2025-2027, dengan rencana perluasan skema untuk memasukkan pembangkit listrik tenaga batu bara dengan kapasitas di bawah 25 MW, pembangkit listrik berbahan bakar gas, pembangkit listrik siklus gabungan dan pembangkit listrik tenaga batu bara lainnya yang tidak terhubung dengan jaringan PLN.

3) Fase 3 rencananya diluncurkan pada tahun 2028-2030, dengan cakupan semua pembangkit listrik berbahan bakar fosil, termasuk pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 2 MW atau lebih.

Volume perdagangan awal di bursa ini masih relatif kecil karena keterbatasan infrastruktur dan partisipasi pelaku usaha yang belum maksimal. Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran dan kompleksitas regulasi diharapkan dapat diatasi dengan peningkatan kapasitas teknis dan sosialisasi oleh pemerintah. 

Sektor prioritas adalah pembangkit listrik berbasis batu bara, dengan skema uji coba yang mulai diterapkan. Selain itu, proyek konservasi hutan, seperti di Kalimantan Timur, telah menghasilkan kredit karbon yang menarik pembeli internasional.

Masa Depan Perdagangan Karbon

Masa depan perdagangan karbon  atau carbon trading jika dilihat baik dalam skala global maupun dalam skala nasional di Indonesia, memiliki banyak potensi untuk mendukung pengurangan emisi karbon dan mitigasi perubahan iklim, meskipun masih banyak tantangan seperti efektivitas kebijakan, pengawasan yang ketat serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Secara global, masa depan perdagangan karbon dapat tergambar sebagai berikut:

• Penguatan Sistem Perdagangan Karbon Internasional

Sistem perdagangan karbon  atau carbon trading di seluruh dunia diperkirakan akan semakin terintegrasi dan berkembang seiring dengan upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris terus mendorong implementasi kebijakan yang lebih ambisius di negara-negara anggota. 

Hal ini membuka peluang bagi sistem perdagangan karbon internasional yang lebih terkoordinasi, memungkinkan negara-negara untuk berpartisipasi dalam pasar karbon global. Salah satu perkembangan yang bisa terjadi adalah perluasan dan peningkatan kualitas mekanisme pasar karbon, seperti yang tercatat dalam Article 6 dari Perjanjian Paris, yang memungkinkan negara-negara untuk menggunakan mekanisme pasar untuk memenuhi target pengurangan emisi mereka. Ini berpotensi meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengurangan emisi global.

• Tantangan Penyatuan Sistem dan Penetapan Harga Karbon

Meskipun ada potensi integrasi global, tantangan besar tetap ada dalam hal penyatuan sistem perdagangan karbon  atau carbon trading di berbagai negara dengan kondisi ekonomi dan lingkungan yang berbeda. 

Negara-negara dengan kebijakan yang lebih ketat bisa saja memperkenalkan harga karbon yang lebih tinggi, sementara negara lain yang lebih bergantung pada energi fosil mungkin mengalami kesulitan dalam menetapkan harga karbon yang sesuai. 

Oleh karena itu, penting untuk mencapai konsensus internasional dalam menentukan harga karbon yang cukup tinggi untuk mendorong perubahan, namun tidak terlalu membebani ekonomi global.

• Inovasi dan Perkembangan Teknologi

Masa depan perdagangan karbon  atau carbon trading juga sangat bergantung pada inovasi dalam teknologi hijau dan pengurangan emisi. Teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS), energi terbarukan, dan mobilitas berkelanjutan dapat memainkan peran penting dalam mengurangi emisi dan memperluas pasar karbon. 

Dengan adanya kemajuan dalam teknologi ini, perusahaan dan negara bisa lebih mudah memenuhi target emisi mereka, sekaligus menciptakan peluang bisnis baru di sektor teknologi hijau.

Selain itu, secara nasional berikut merupakan gambaran masa depan perdagangan karbon  atau carbon trading di Indonesia:

• Peluang untuk Pengurangan Emisi Melalui Sumber Daya Alam

Indonesia memiliki potensi besar dalam hal pengurangan emisi berbasis sumber daya alam, seperti kehutanan dan restorasi lahan. 

Proyek-proyek ini dapat menghasilkan kredit karbon yang dapat diperdagangkan di pasar internasional. Indonesia sudah memiliki beberapa program seperti REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang bertujuan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. 

Di masa depan, Indonesia bisa mengembangkan proyek-proyek berbasis alam lebih lanjut untuk menghasilkan kredit karbon.

• Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Karbon

Indonesia akan perlu mengembangkan infrastruktur yang lebih kuat untuk mendukung perdagangan karbon  atau carbon trading, seperti sistem pelaporan dan verifikasi emisi yang akurat. 

Selain itu, Indonesia dapat berfokus pada pengembangan teknologi hijau yang dapat mengurangi emisi industri dalam negeri, seperti teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi. 

Dengan demikian, Indonesia dapat lebih aktif dalam pasar karbon global dan meningkatkan potensi pengurangan emisi secara domestik.

• Edukasi dan Kesadaran

Perdagangan karbon  atau carbon trading di Indonesia juga harus disertai dengan peningkatan kesadaran di kalangan pelaku industri, masyarakat, dan pemerintah mengenai pentingnya sistem ini. Edukasi dan pemahaman yang lebih baik akan mempermudah implementasi kebijakan karbon, baik itu pajak karbon atau sistem perdagangan karbon  atau carbon trading, serta mendorong keterlibatan semua pihak dalam mengurangi emisi.

Keuntungan dan Tantangan Perdagangan Karbon

Hadirnya perdagangan karbon  atau carbon trading membawa keuntungan dan tantangan sendiri bagi negara yang mengimplementasikannya.

Keuntungan dalam perdagangan karbon

• Efisiensi Ekonomi

Perdagangan karbon  atau carbon trading mengandalkan prinsip pasar yang efisien: perusahaan yang dapat mengurangi emisi dengan biaya rendah akan melakukannya, sementara yang memiliki biaya pengurangan tinggi dapat membeli izin karbon. 

Dengan demikian, pengurangan emisi dilakukan dengan biaya minimum, yang bisa menghasilkan penghematan biaya secara keseluruhan bagi masyarakat dan sektor industri. Ini memberi kesempatan bagi pasar untuk berfungsi dengan lebih fleksibel dibandingkan dengan pendekatan yang lebih kaku seperti regulasi langsung.

• Peningkatan Investasi dalam Proyek Berkelanjutan

Hasil dari perdagangan karbon  atau carbon trading (dari penjualan izin emisi) dapat dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 

Misalnya, dana yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung inisiatif energi terbarukan (seperti pembangkit listrik tenaga angin atau surya), penghutanan kembali, atau inovasi dalam teknologi yang mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan pasar karbon untuk memperoleh pendanaan tambahan untuk mengembangkan solusi ramah lingkungan.

• Mendorong Inovasi Teknologi Hijau

Salah satu manfaat besar dari perdagangan karbon  atau carbon trading adalah dorongan yang diberikan kepada perusahaan untuk berinovasi dalam teknologi hijau. 

Dengan semakin ketatnya pembatasan emisi, perusahaan didorong untuk mencari cara yang lebih efisien untuk mengurangi emisi. Hal ini menciptakan pasar untuk teknologi ramah lingkungan yang lebih efisien, yang pada gilirannya akan mempercepat transisi ke ekonomi yang lebih hijau.

• Pembiayaan Proyek Lingkungan

Dana yang dihasilkan dari penjualan izin karbon dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan dan pengurangan emisi, seperti proyek penghijauan, konservasi alam, atau pengembangan teknologi energi terbarukan. 

Tentunya, hal Ini membantu memperkuat tujuan keberlanjutan global dan mendorong proyek ramah lingkungan yang tidak mungkin terwujud tanpa pendanaan tambahan.

• Pencapaian Tujuan Perubahan Iklim Secara Global

Perdagangan karbon  atau carbon trading adalah alat penting dalam upaya global untuk memenuhi target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris atau Paris Agreement. 

Dengan adanya pasar karbon internasional, negara-negara dapat bekerja sama untuk mengurangi emisi global secara lebih terorganisir dan terkoordinasi, yang mendukung upaya global dalam mengatasi perubahan iklim.

Tantangan dalam perdagangan karbon

• Penetapan Harga Karbon yang Efektif

Salah satu tantangan utama dalam sistem perdagangan karbon  atau carbon trading adalah penentuan harga karbon yang tepat. Harga karbon harus cukup tinggi untuk mendorong perubahan perilaku industri, namun tidak terlalu tinggi hingga membebani ekonomi secara keseluruhan. 

Penetapan harga karbon yang rendah dapat menyebabkan sistem ini gagal mendorong pengurangan emisi yang signifikan. Di sisi lain, harga karbon yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tekanan besar bagi perusahaan dan mengganggu sektor ekonomi lainnya, terutama yang bergantung pada energi berbasis karbon.

• Penyalahgunaan atau Manipulasi Pasar

Seperti pasar lainnya, perdagangan karbon  atau carbon trading dapat menjadi rentan terhadap manipulasi harga atau penyalahgunaan. Misalnya, perusahaan bisa saja melaporkan pengurangan emisi yang tidak nyata atau membeli dan menjual izin karbon dengan cara yang merugikan pasar. 

Hal ini akan mengurangi efektivitas pasar karbon karena target pengurangan emisi global tidak tercapai dengan cara yang benar-benar berkelanjutan. Regulasi yang lemah atau ketidaktepatan dalam pelaksanaan kebijakan juga membuka peluang bagi praktik-praktik semacam ini.

• Ketidakmerataan Akses terhadap Sumber Daya

Salah satu tantangan terbesar dari perdagangan karbon  atau carbon trading adalah ketidaksetaraan dalam kemampuan negara atau perusahaan untuk mengakses teknologi pengurangan emisi atau pendanaan untuk melakukan transisi energi. 

Negara berkembang, misalnya, mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk berinvestasi dalam teknologi rendah karbon, sementara negara maju yang lebih kaya mungkin dapat mengurangi emisi mereka lebih cepat. 

Hal ini bisa menyebabkan ketimpangan dalam distribusi manfaat perdagangan karbon  atau carbon trading, di mana negara atau perusahaan kaya mendapatkan keuntungan lebih besar dari sistem ini dibandingkan negara atau perusahaan yang lebih miskin.

• Keterbatasan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Perdagangan karbon  atau carbon trading memerlukan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap batas emisi yang ditetapkan. Di banyak negara, penegakan hukum masih merupakan tantangan besar, dengan beberapa negara yang memiliki regulasi yang lemah atau kurang mampu untuk memonitor pasar karbon secara efektif. 

Tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko bahwa perusahaan akan menghindari kewajiban pengurangan emisi atau menyalahgunakan sistem. Ini akan mengurangi dampak positif perdagangan karbon  atau carbon trading terhadap pengurangan emisi global.

• Ketergantungan pada Negara Lain

Dalam sistem perdagangan karbon internasional, negara-negara yang lebih berkembang dapat bergantung pada negara maju untuk mendanai proyek pengurangan emisi. 

Negara berkembang mungkin lebih fokus pada pembelian izin karbon dari negara maju daripada mengurangi emisi di dalam negeri mereka sendiri. Hal ini dapat  mengakibatkan ketergantungan yang tidak sehat dan menghalangi transisi yang lebih holistik dan berkelanjutan ke ekonomi rendah karbon di negara-negara berkembang.

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 1 VLHHK Hilir PT Baroco Download

Pengumuman Publik Rencana Resertifikasi VLHHK Hilir PT Sengon Indah Mas Download

Pengumuman Publik Rencana Resertifikasi VLHHK Hilir PD Rizky Jati Download

Pengumuman Publik Rencana Resertifikasi VLHHK Hilir CV Anugerah Alam Abadi Download

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-4 PHL PT Gema Hutani Lestari : Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Tahap-2 PT Fass Forest Development : Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Cahaya Mentari Cemerlang Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 1 VLHHK Hilir PT Surabaya Trading Industri Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 4 VLHHK Hilir PT Kreasi Maratindus Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 3 VLHHK Hilir PT Aneka Andalan Asia Download

Memahami DRAM: Panduan Lengkap Dokumen Rencana Aksi Mitigasi
Mengenal Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM): Panduan Lengkap untuk Bisnis dan Industri
Indonesia berkomitmen penuh terhadap penanggulangan dampak perubahan iklim. Hal ini terimplementasi dari beberapa langkah, salah satunya adalah ratifikasi Persetujuan Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Persetujuan Paris atau Paris Agreement ini berisi komitmen para negara pihak untuk menjaga pemanasan global dibawah 2°C (dua derajat celcius).
Saat ini, banyak perusahaan dan organisasi di Indonesia yang menyadari pentingnya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Upaya pengurangan emisi GRK diwujudkan dalam berbagai macam cara, beberapa mekanisme diantaranya adalah menggunakan skema perdagangan emisi dan offset emisi GRK. Keduanya dapat dilakukan melalui bursa karbon atau perdagangan secara langsung.
Secara definitif, perdagangan emisi adalah mekanisme transaksi antara pelaku usaha yang memiliki emisi melebihi batas atas emisi GRK yang telah ditetapkan. Sedangkan offset emisi GRK atau pengimbangan emisi GRK adalah pengurangan emisi GRK yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain.
Mekanisme pengurangan GRK ini dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, salah satunya penyusunan dokumen strategis yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis dan merencanakan tindakan mitigasi terhadap potensi risiko lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan.
Dokumen yang terstandarisasi ini dinamakan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) dan diakomodir dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (Permen LHK No. 21 Tahun 2022).
Apa itu DRAM?
Dokumen Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim (DRAM) merupakan dokumen yang disusun oleh pelaku usaha dalam upaya memperoleh Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK (SPE-GRK).
SPE GRK sendiri merupakan surat bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan dan verifikasi (measurement, reporting and verification) serta tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim dalam bentuk nomor dan/atau kode registrI.
DRAM dalam Bisnis dan Industri
Sebagai dokumen strategis untuk dapat melakukan pengurangan emisi GRK, dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa potensi dampak negatif lingkungan dapat diminimalkan atau dihindari.
Dalam industri dan bisnis, elemen yang dicakup oleh DRAM antara lain:
1. Identifikasi risiko lingkungan (melibatkan analisis risiko yang relevan dengan kegiatan operasional perusahaan);
2. Strategi mitigasi (menetapkan tolok ukur keberhasilan); dan
3. Monitoring dan evaluasi (rencana untuk memastikan implementasi berjalan sesuai target)
Langkah-langkah Menyusun DRAM yang Efektif dan Efisien: Panduan Praktis untuk Perusahaan
Panduan penyusunan DRAM
Untuk menyusun DRAM, beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah menyusun langkah-langkah berikut:
1. Analisis Situasi
Dilakukan penilaian menyeluruh terhadap operasi perusahaan dan potensi risiko lingkungan yang mungkin terjadi.
2. Identifikasi Risiko
Dilakukan dengan menyusun semua potensi risiko yang mungkin terjadi (emisi GRK, pencemaran air, atau penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan lain sebagainya).
3. Penetapan Prioritas
Dilakukan dengan mengevaluasi risiko berdasarkan tingkat dampak dan probabilitas terjadinya. Kemudian, dapat dilakukan pengelompokan berdasarkan prioritas risiko.
4. Perencanaan Tindakan Mitigasi
Dilakukan dengan menyusun langkah-langkah spesifik untuk mengurangi risiko yang diidentifikasi, misalnya melalui teknologi ramah lingkungan atau pengelolaan limbah yang lebih baik.
5. Integrasi dengan Proses Bisnis
Hal ini dilakukan dalam memastikan bahwa rencana aksi telah selaras dengan strategi perusahaan dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.
6. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi merupakan mekanisme yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana progres implementasi telah berjalan, atau hal-hal apa yang harus dilakukan jika terdapat penyesuaian.
Isian informasi dalam DRAM
Mengacu pada Pasal 63 ayat (2) Permen LHK No. 21 Tahun 2022, penyusunan DRAM paling sedikit memuat 10 informasi, diantaranya adalah:
1. Penjelasan tentang aksi mitigasi perubahan iklim yang diusulkan oleh pelaku usaha
2. Penerapan metodologi yang telah disetujui oleh tim panel metodologi GRK
3. Perhitungan penurunan emisi GRK
4. Analisis dampak lingkungan
5. Sumber daya perubahan iklim
6. Riwayat perbaikan DRAM
7. Struktur pelaksanaan pemantauan
8. Proses konsultasi publik yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh
9. Daftar pustaka; dan
10. Lampiran pendukung.
Nantinya, DRAM ini akan dilakukan validasi oleh validator yang akan menjadi dasar penetapan kelayakan aksi untuk didaftarkan sebagai aksi mitigasi perubahan iklim, atau yang biasa dikenal dengan kegiatan untuk mengurangi emisi GRK, meningkatkan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon.
DRAM dan Perannya dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
Tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau yang disingkat SDGs) merupakan seruan global untuk mengatasi berbagai tantangan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam 17 tujuan, termasuk di dalamnya tantangan terhadap perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan ekonomi
Di Indonesia, penerapan DRAM merupakan salah satu instrumen strategis yang dapat mendukung tercapainya beberapa tujuan SDGs, terutama untuk SGDs yang berfokus dan berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.
SGD 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
SDG 12 menggarisbawahi tentang pentingnya pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Poin penting SDG 12 ini juga berkaitan dengan lingkungan, mengingat SDG 12 berusaha memastikan bahwa pola konsumsi dan produksi manusia tidak membahayakan daya dukung bumi, namun mendukung keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.
SDG ini memiliki kaitan dengan DRAM, karena DRAM membantu perusahaan atau organisasi merancang strategi efisiensi energi dan bahan baku yang relevan dengan target SDG 12. Sebagai contoh, penerapan program zero waste to landfill untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah.
SDG 2 dan DRAM juga memiliki tujuan sama dalam mendorong pengurangan emisi karbon dari sektor produksi dan konsumsi. DRAM disini berfungsi untuk mengukur dan melaporkan jejak karbon dari aktivitas konsumsi dan produksi, serta mengidentifikasi peluang mitigasi emisi. Hal tersebut sejalan dengan target SDG 12 yang mendorong pengurangan jejak karbon melalui praktik produksi berkelanjutan.
SGD 13: Penanganan Perubahan Iklim
SDG ini berhubungan erat dengan DRAM karena SDG 13 berfokus pada mitigasi dampak perubahan iklim, sedangkan DRAM berperan dalam mengidentifikasi sumber emisi GRK dan menyusun langkah mitigasi yang konkret.
Langkah Indonesia dalam komitmen terhadap SDG 13, beberapa diantaranya adalah:
1. Rencana pengurangan emisi dengan menargetkan pengurangan emisi GRK sebesar 29% dengan upaya sendiri, hingga 41% dengan dukungan internasional pada 2030 (dalam dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC)
2. Pengelolaan Lingkungan yang didukung dengan diundangkannya Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang mempromosikan perdagangan karbon untuk mendukung pengurangan emisi
Jika dikorelasikan dengan urgensi DRAM, tentunya rencana pengurangan emisi yang dapat dilakukan oleh perusahaan maupun organisasi salah satunya dapat dicapai dengan menyusun DRAM. Terlebih, DRAM merupakan implementasi dari diaturnya Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021.
SGD 15: Ekosistem Daratan
SDG 15 berfokus pada pelestarian ekosistem darat, pengelolaan hutan berkelanjutan, pengendalian degradasi tanah, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Tujuan ini selaras dengan DRAM yang bertujuan mengidentifikasi, merancang dan mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatif kegiatan manusia terhadap lingkungan, termasuk di dalamnya ekosistem darat.
SDG 15 menargetkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan untuk mengurangi degradasi hutan dan deforestasi. Di sini, DRAM dapat menjadi mekanisme strategis dalam menyusun rencana mitigasi yang mencakup pelestarian hutan, rehabilitasi lahan degradasi, dan pengurangan dampak dari aktivitas yang merusak tanah. Sebagai contoh, terdapat perusahaan yang menggunakan DRAM untuk memastikan pengelolaan hutan lestari dengan mematuhi standar Forest Stewardship Council (FCS).
Selain itu, SDG 15 membutuhkan pelaporan kinerja lingkungan yang transparan terkait pengelolaan ekosistem darat. Tentunya, DRAM berperan penting dalam membantu perusahaan atau organisasi dalam mengukur, memantau dan melaporkan dampak kegiatan mereka pada ekosistem.
Pentingnya Integrasi DRAM dalam Sistem Manajemen Lingkungan Perusahaan
Sistem Manajemen Lingkungan (SML) merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya secara sistematis. SML bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi regulasi lingkungan, meminimalisir dampak negatif lingkungan serta meningkatkan efisiensi sumber daya.
DRAM memiliki peran untuk membantu perusahaan mengidentifikasi, merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkannya.
Adapun beberapa manfaat adanya integrasi DRAM ke dalam SML perusahaan diantaranya adalah:
1. Mengelola Risiko Lingkungan secara sistematis
DRAM yang terintegrasi dalam ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) memastikan bahwa tindakan mitigasi menjadi bagian dari budaya perusahaan
2. Memenuhi Kepatuhan Regulasi
Dengan menyusun DRAM, perusahaan dapat lebih mudah mematuhi regulasi nasional, seperti dalam melakukan pengurangan emisi dengan menggunakan mekanisme offset emisi.
3. Meningkatkan Daya Saing
Perusahaan yang mengintegrasikan DRAM ke dalam manajemen lingkungan perusahaannya cenderung lebih sering mendapat pengakuan dari pemangku kepentingan, baik berupa sertifikasi maupun kepercayaan publik..
DRAM sebagai Alat untuk Mengukur dan Melaporkan Kinerja Lingkungan Perusahaan
DRAM merupakan komponen strategis yang berperan sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mengelola dampak lingkungan dari kegiatan operasional yang dijalankan. Tak hanya berfungsi sebagai panduan strategis untuk mitigasi risiko lingkungan, DRAM juga berperan penting dalam mengukur dan melaporkan kinerja lingkungan perusahaan.
Hal ini tentunya dapat membantu perusahaan dalam mengurangi dampak negatif lingkungan dan juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada pemangku kepentingan.
1. Pengukuran Kinerja Lingkungan
DRAM menyediakan kerangka kerja yang sistematis bagi perusahaan untuk melakukan identifikasi dan mengukur berbagai aspek lingkungan yang sesuai dengan kegiatan operasionalnya, seperti:
a) Identifikasi Key Performance Indicator (KPI) untuk mengukur indikator seperti emisi GRK yang dihasilkan, konsumsi energi, penggunaan air, dan volume limbah.
b) Pengumpulan data. Perusahaan mengumpulkan data terkait KPI secara berkala melalui beragam metode seperti pemantauan langsung, audit internal hingga penggunaan teknologi sensor.
2. Pelaporan Kinerja Lingkungan
Setelah melakukan pengukuran kinerja lingkungan, DRAM memunginkan perusahaan untuk menyusun laporan yang transparan mengenai dampak lingkungan mereka, dengan mencakup penyusunan laporan keberlanjutan (sustainability report) dan standar pelaporan internasional (seperti Global Reporting Initiative atau GRI).
Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 memberikan kewajiban bagi perusahaan keuangan terdaftar di bursa efek Indonesia untuk menyusun dan melaporkan keberlanjutan mereka, dengan mencakup aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) yang relevan.
3. Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan
Transparansi pelaporan melalui DRAM memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pemangku kepentingan (investor, pelanggan, komunitas lokal hingga pemerintah) untuk menciptakan kepercayaan dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab terhadap lingkungan
4.Kepatuhan terhadap Regulasi
DRAM membantu perusahaan untuk mematuhi regulasi yang berlaku, khususnya regulasi di bidang lingkungan. Terlebih, penyusunan DRAM telah diatur standarisasinya dalam Permen LHK No. 21 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1131/MENLHK/PPI/PPI2/10/2023 tentang Skema Sertifikasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia.
5.Peningkatan Berkelanjutan
DRAM dapat menjadikan perusahaan untuk mengidentifikasikan area yang memerlukan perbaikan dan merancang langkah-langkah korektif. Hal ini mendukung prinsip peningkatan berkelanjutan (continuous improvement) dalam SML Perusahaan.
Tantangan dan Peluang Implementasi DRAM
Tantangan Implementasi DRAM
1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman
Banyak perusahaan, utamanya untuk perusahaan skala mikro dan kecil (UMK) yang kurang memahami pentingnya DRAM dan cara pengintegerasian ke dalam operasional bisnis mereka. Minimnya edukasi dan sosialisasi ini menjadikan DRAM sering dianggap sebagai beban administratif dibandingkan alat strategis untuk mencapai keberlanjutan.
2. Keterbatasan Sumber Daya
Implementasi DRAM memerlukan investasi dalam bentuk tenaga ahli, teknologi, biaya dan waktu yang tidak selalu tersedia, khususnya bagi UMK.
3. Ketidaksesuaian Data dan Infrastruktur
Pengumpulan dan analisis data lingkungan yang akurat menjadi tantangan besar, terutama bagi perusahaan atau organisasi yang tinggal di daerah terpencil jauh dari infrastruktur yang memadai.
4. Kompleksitas Regulasi
Kerangka regulasi lingkungan di Indonesia yang masih terfragmentasi sedikit banyak menyulitkan perusahaan untuk memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
5. Resistensi terhadap Perubahan
Perusahaan yang telah lama beroperasi dengan sistem konvensional sering kali sulit dan cenderung enggan untuk mengadopsi praktik baru yang memerlukan perubahan budaya organisasi karena dirasa sulit, memberatkan dan menghambat proses operasional perusahaan.
Peluang Implementasi DRAM
1. Peningkatan Kesadaran dan Keberlanjutan
Semakin meningkatnya kesadaran global dan nasional tentang pentingnya keberlanjutan dapat menciptakan dorongan bagi perusahaan untuk mengadopsi DRAM demi kemajuan dan keberlanjutan perusahaan.
2. Dukungan Kebijakan Pemerintah
Perpres No. 98 Tahun 2021, Permen LHK No. 21 Tahun 2022 dan Program PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi tonggak penting dalam implementasi DRAM bagi perusahaan dan organisasi di Indonesia guna mendukung pengurangan emisi GRK.
3. Akses Teknologi Inovatif
Kemajuan teknologi mempermudah perusahaan dalam mengukur dampak lingkungan dan melaporkan kinerja secara efektif
4. Tekanan dari Pasar dan Investor
Pasar global dan investor kini lebih menuntut transparansi lingkungan sebagai bagian dari Environmental, Social and Governance (ESG)
5. Insentif dan Kemitraan
Pemerintah dan lembaga internasional kini menawarkan insentif dan dukungan teknis bagi perusahaan yang mengadopsi praktik mitigasi, seperti program pendanaan hijau (Green Sukuk).
Peran Pemerintah dalam Mendorong Penerapan DRAM di Tingkat Nasional
Pemerintah memiliki peran kunci dalam mendorong implementasi DRAM melalui:
1. Regulasi dan Kebijakan
Membuat regulasi yang mewajibkan perusahaan menyusun dan melaporkan DRAM secara berkala, seperti Perpres No. 98 Tahun 2021, Permen LHK No. 21 Tahun 2022, dan Keputusan Menteri LHK SK.1131/MENLHK/PPI/PPI2/10/2023 tentang Skema Sertifikasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia.
2. Insentif Finansial
Memberikan subsidi atau pengurangan pajak untuk perusahaan yang mengadopsi praktik mitigasi risiko lingkungan.
3. Peningkatan Kapasitas
Mengadakan pelatihan dan workshop untuk membantu perusahaan memahami pentingnya DRAM dan cara menyusunnya.
4. Fasilitasi Kerja Sama
Memfasilitasi kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mendukung implementasi DRAM. Dengan dukungan pemerintah, implementasi DRAM dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi keberlanjutan lingkungan.

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Kayu Sengon Industri Download

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-2 PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I : Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Resertifikasi PT Kresna Duta Agroindo: Download

Depok – PT Mutuagung Lestari Tbk menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa edukasi dan workshop pengolahan sampah yang berlangsung pada 26 dan 28 November 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di dua sekolah, yaitu SD Muhammadiyah Cisalak dan SD Al Islam Cimanggis, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan siswa sejak usia dini.

Workshop ini mengajarkan siswa tentang pengelolaan sampah yang benar, termasuk cara memilah sampah organik dan non-organik, serta pemanfaatan sampah untuk produk yang bermanfaat seperti kerajinan tangan. Siswa terlihat antusias mengikuti setiap sesi, dengan banyak dari mereka terlibat langsung dalam kegiatan praktik.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan pentingnya menjaga lingkungan kepada generasi muda. Harapannya, mereka bisa menjadi agen perubahan yang peduli terhadap kelestarian alam,” ujar Arifin Lambaga, Direktur Utama PT Mutuagung Lestari Tbk.

Program ini merupakan bagian dari komitmen PT Mutuagung Lestari Tbk untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan dan mendukung upaya pengelolaan sampah yang lebih baik di tingkat masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan dengan sekolah dan komunitas sekitar.

“Semoga kegiatan ini memberikan dampak positif bagi para siswa, sekolah, dan juga lingkungan sekitar,” tambah Arifin.

PT Mutuagung Lestari Tbk berencana untuk melanjutkan dan memperluas program edukasi lingkungan serupa di masa yang akan datang.

 

Sumber :
Kantor Komunikasi
PT MUTUAGUNG LESTARI

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Puriartha Artistika Jati Indonesia Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Bara Energy Mahajaya Download

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-1 VLHH PPPS-HTR Koperasi Rimba Tiga Lestari: Download

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-2 VLHH PT Kalpika Wanatama Unit II : Download

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-4 PHL PT Wana Hijau Pesaguan : Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 3 VLHHK Hilir PT Kaliandra Merah Nusantara Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 2 VLHHK Hilir PT Mauson Indonesia Wood Industry Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 1 VLHHK Hilir CV Murni Palace Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 4 VLHHK Hilir PT Rimba Bintuni Lestari Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 3 VLHHK Hilir CV Agrotama Indonesia Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 5 VLHHK Hilir PT Surya Satrya Timur Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Berkat Karunia Surya Download

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-1 SFM IFCC PT Mahakam Persada Sakti : Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Legalitas Hasil Hutan Kayu CV Catur Bhakti Mandiri Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Legalitas Hasil Hutan Kayu CV Centrum Furniture Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Muliaoffset Packindo Download

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan ke-1 SFM IFCC PT Inhutani Unit I Long Nah : Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Kayu Industri Barokah Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 Legalitas Hasil Hutan Kayu CV Prima Nusantara Sejahtera Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Kayualam Lestari Mandiri Download

Pengumuman Pablik Hasil Kegiatan Penilikan Ke-1 SFM IFCC PT Permata Borneo Abadi : Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Pabrik Biomassa Jember Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Gunung Putra Mandiri Download

Pengumuman Publik Kegiatan Hasil Sertifikasi SFM IFCC PT INDUSTRIAL FOREST PLANTATION : Download

Pengumuman Publik Rencana Audit VLHHK Hilir Resertifikasi CV Krudut Leather Furniture Download

Pengumuman Publik Rencana Audit VLHHK Hilir Penilikan 3 CV Anugerah Timber Download

Pengumuman Publik Kegiatan Sertifikasi SFM IFCC PT INDUSTRIAL FOREST PLANTATION : DOWNLOAD

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Indo Mapan Download

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-1 SFM IFCC PT Permata Hijau Khatulistiwa : Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Millennium Ratanindo Perkasa Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Tanjung Selatan Makmur Jaya Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Legalitas Hasil Hutan Kayu CV Sengon Maju Lancar Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Hadinata Brothers Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Yeh Brothers Wood Work Indonesia Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Puterarackindo Sejahtera Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Tahap-2 PT Bintang Sawit Lestari : Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 3 VLHHK Hilir CV Megah Pratama Abadi Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 1 VLHHK Hilir PT Serbuk Jaya Abadi Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 4 VLHHK Hilir PT Baujeng Plywood Bernas Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 3 VLHHK Hilir PT Cipta Panel Buana Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 5 VLHHK Hilir PT Sumber Mas Indah Plywood Download

Pengumuman Publik Kegitan Penilikan Ke-1 SFM IFCC PT Santan Borneo Abadi : Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Asia Concept Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Woodexindo Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Korindo Abadi Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Rimba Partikel Indonesia Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Sinar Rimba Pasifik Download

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan ke-2 SFM IFCC PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries : Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu CV Guslim Berkarya Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 2 VLHHK Hilir PT Rococo Furniture Indonesia Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 4 VLHHK Hilir PT Berkat Karunia Surya Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 1 VLHHK Hilir PT Cahaya Mentari Cemerlang Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 3 VLHHK Hilir PT Indonesia Fibreboard Industry Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Tahap-2 PT Agronusa Investama : Download

Pengumuman Publik Kegiatan Resertifikasi PHL PT Papua Satya Kencana : Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Rimba Profil Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Intracawood Manufacturing Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Legalitas Hasil Hutan Kayu CV Cipta Putra Perdana Download

Pengumuman Publik Hasil Kegiatan Penilikan Ke-1 SFM IFCC PT Kalpika Wanatama Unit I : Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Surya Jawa Albasia Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Legalitas Hasil Hutan Kayu CV A Class Download

Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat LK PT Rumah Masa Depan Download

Depok, 19 November 2024 – PT Mutuagung Lestari Tbk dengan bangga menyerahkan Sertifikasi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) kepada PT Tunas Sawa Erma (TSE). Pencapaian ini mempertegas komitmen TSE dalam mendukung keberlanjutan, khususnya dalam pengurangan emisi karbon dan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab.

Sertifikasi ISCC ini diraih TSE setelah melalui proses penilaian yang ketat, mencakup audit dokumen manajemen hingga inspeksi langsung di lokasi operasional perusahaan. Fokus sertifikasi berada pada kategori ISCC Uni Eropa (UE) dengan lingkup Point of Origin, yang mengutamakan pengelolaan limbah dari pabrik pengolahan kelapa sawit.

Direktur Operasional PT Mutuagung Lestari Tbk, Irham Budiman, menyatakan bahwa keberhasilan TSE merupakan bukti nyata komitmen perusahaan domestik terhadap keberlanjutan. “Kami melihat TSE Group sebagai salah satu perusahaan yang memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan praktik-praktik berkelanjutan. Dari 140 perusahaan yang telah meraih sertifikat dari Mutu International, mayoritas berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, pencapaian TSE ini adalah kebanggaan tersendiri bagi Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, TSE juga telah memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada 2022. Dengan mengintegrasikan standar ISCC dan ISPO, TSE tidak hanya memperluas akses ke pasar global yang peduli terhadap isu keberlanjutan, tetapi juga menunjukkan keseimbangan antara produktivitas dan tanggung jawab lingkungan.

Deputy General Manager TSE, Sangjo Woo, menyampaikan bahwa sertifikasi ini sejalan dengan visi keberlanjutan perusahaan. “Melalui integrasi ISCC dan ISPO, kami berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan pelestarian lingkungan, sebagai wujud dukungan terhadap keberlanjutan jangka panjang,” ungkapnya.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis PT Mutuagung Lestari Tbk, Heliana Dewi, turut memberikan apresiasi atas pencapaian ini. “Kami mengucapkan selamat kepada TSE atas perolehan sertifikasi ISCC. Semoga pencapaian ini semakin memperkuat kontribusi TSE dalam mendukung praktik-praktik berkelanjutan yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” ujar Heliana.

Keberhasilan TSE memperoleh sertifikasi ISCC menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi industri domestik dalam pasar global yang semakin peduli terhadap keberlanjutan. Langkah ini diharapkan dapat menginspirasi perusahaan lain untuk mengikuti jejak TSE dalam mendukung ekonomi hijau dan menjaga lingkungan.

 

Sumber :
Kantor Komunikasi
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Legalitas Hasil Hutan Kayu CV Cipta Perdana Mebelindo Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Tahap-2 PT Produk Sawitindo Jambi : Download

Indonesia terus menghadapi tantangan besar dalam menangani polusi udara, terutama di kota-kota besar. Data terbaru yang dirilis oleh beberapa lembaga pemantau kualitas udara menunjukkan bahwa sejumlah kota di Indonesia masuk dalam daftar kota dengan tingkat polusi udara tertinggi.

 

Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir, Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Index (AQI) Kota Jakarta berada di angka 153, dengan angka konsentrasi partikel halus (Particulate Matter/PM) 2,5 di angka 57 mikrogram per meter kubik.

“Konsentrasi PM2.5 di Kota Jakarta saat ini 11.4 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO,” tulis situs IQAir, Jumat, 25 Oktober 2024.

Di bawah kota Jakarta, ada Bandung yang menempati posisi kedua kota berpolusi di Indonesia dengan indeks kualitas udara 151. Kemudian, di posisi ketiga ada Tangerang Utara dengan indeks kualitas udara 142. Sementara kota Depok memasuki posisi keempat dengan indeks kualitas udara 136. Ini artinya, kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia masih berada pada level yang tidak sehat, dan tindakan serius perlu diambil untuk memperbaiki kondisi ini serta melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk polusi udara.

Menanggapi kondisi ini, Presiden Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International), Arifin Lambaga, menekankan bahwa situasi ini adalah alarm serius bagi kita semua. “Kualitas udara yang buruk bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah kesehatan masyarakat yang serius,” ujar Arifin.

Sebagai lembaga pengujian, inspeksi, dan sertifikasi, PT Mutuagung Lestari Tbk berkomitmen untuk menyediakan layanan uji kualitas udara yang komprehensif, sebagai langkah penting dalam memahami dan mengatasi masalah polusi udara yang semakin mendesak.

Hasil uji kualitas udara yang dilakukan oleh PT Mutuagung Lestari Tbk akan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi udara saat ini. Dengan data yang diperoleh, strategi yang lebih efektif dapat dirancang untuk memperbaiki kualitas udara, termasuk pengetatan regulasi terhadap industri, mendorong penggunaan transportasi umum, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.

Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi tantangan polusi udara di Indonesia. PT Mutuagung Lestari Tbk berkomitmen untuk terus berperan aktif melalui layanan uji kualitas udara yang disediakan. Upaya bersama ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas udara di kota-kota besar, melindungi kesehatan masyarakat, dan menjaga lingkungan hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang.

 

Depok, 28 Oktober 2024 – PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU), lembaga sertifikasi independen terakreditasi, dengan bangga menyerahkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) kepada lima entitas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Restorasi Ekosistem (PBPH RE) di bawah naungan Restorasi Ekosistem Riau (RER). Penyerahan ini dilakukan oleh Irham Budiman selaku Direktur Operasional PT Mutuagung Lestari Tbk, bersama jajaran manajemen MUTU, kepada perwakilan RER yang diwakili oleh Harun Pardede, serta pimpinan lima PBPH RE lainnya.

Kelima entitas yang menerima sertifikat tersebut adalah PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Meranti, PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Pelalawan, PT Global Alam Nusantara, PT Sinar Mutiara Nusantara, dan PT The Best One Unitimber. Penilaian kelayakan untuk sertifikasi ini dilakukan pada Juli 2024 dengan menggunakan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hasil penilaian menunjukkan bahwa kelima PBPH RE memenuhi standar pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan layak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari.

Dengan sertifikasi ini, seluruh PBPH RE yang tergabung dalam RER kini tercakup dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sertifikat ini tidak hanya memperkuat kinerja pengelolaan hutan lestari, tetapi juga membuka peluang bagi entitas tersebut untuk terlibat dalam perdagangan karbon sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. 7 Tahun 2023. Selain itu, Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari ini juga menjadi persyaratan penting untuk memperoleh sertifikasi internasional seperti Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).

Direktur Operasional PT Mutuagung Lestari Tbk, Bapak Irham Budiman, menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan langkah penting dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia. “Kami bangga dapat mendukung inisiatif Restorasi Ekosistem Riau untuk mencapai Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari. Sertifikasi ini tidak hanya memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan tetapi juga memperkuat kontribusi sektor kehutanan dalam mitigasi perubahan iklim melalui sistem SVLK dan perdagangan karbon. Kami berharap pencapaian ini dapat menjadi inspirasi bagi PBPH lainnya untuk mengambil langkah serupa,” tutupnya.

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Toba Pulp Lestari Tbk Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Legalitas Hasil Hutan Kayu CV Dholpin Industries Download

Pengumuman Publik Rencana Sertifikasi VLHHK Hilir PT Kayu Industri Barokah Download

Pengumuman Publik Rencana Sertifikasi VLHHK Hilir PT Bara Energy Mahajaya Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 1 VLHHK Hilir PT Puriartha Artistika Jati Indonesia Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 3 VLHHK Hilir PT Kayu Sengon Industri Download

Dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%-7% menuju Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan ekonomi berbasis sumber daya alam konvensional (brown economy). Negara perlu mulai mengembangkan ekonomi sirkular, ekonomi hijau, dan ekonomi maritim.

Transformasi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), kesepakatan Paris, Visi Indonesia Emas 2045, dan target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam sambutannya secara virtual pada pembukaan Green Economy Expo 2024 di Jakarta, penerapan ekonomi hijau diperkirakan akan menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 6,22% hingga tahun 2045, mengurangi emisi hingga 86 juta ton CO2-ekuivalen, dan menciptakan sekitar 4,4 juta lapangan kerja.

Ekonomi hijau memainkan peran penting dalam mendorong transformasi ekonomi agar mencapai status negara berpendapatan tinggi seperti negara maju dan keluar dari status negara dengan pendapatan menengah. Dalam pengembangan ekonomi hijau, ada dua peluang utama yang dapat dimanfaatkan. Peluang pertama adalah transisi dari aktivitas ekonomi yang ada saat ini, khususnya dalam sektor energi, yang difokuskan pada penggunaan sumber energi baru dan terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro, dan biomassa.

Data dari Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjukkan bahwa ekonomi hijau dan sirkular akan mendorong industri di Indonesia untuk lebih berdaya saing dalam aspek keberlanjutan. Saat ini, 152 perusahaan telah memiliki Sertifikat Industri Hijau, dan diharapkan jumlah ini akan terus bertambah di masa depan. Sertifikasi ini memberikan manfaat ekonomi signifikan, termasuk penghematan energi senilai Rp3,2 triliun per tahun serta penghematan air sebesar Rp169 miliar per tahun​

Secara keseluruhan, banyak manfaat yang dapat dirasakan Indonesia apabila berhasil menerapkan transformasi ekonomi hijau, di antaranya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Presiden Direktur Utama PT Mutuagung Lestari (Mutu International), Arifin Lembaga menegaskan bahwa pihaknya siap berperan dalam transformasi menuju industri yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, sesuai dengan komitmen Indonesia dalam mencapai net zero emission (NZE). Menurutnya, konsep industri hijau bukan hanya tentang proses yang ramah lingkungan, tetapi juga mengintegrasikan sistem yang holistik dan efisien.

Mutu International berkontribusi dalam sektor ini dengan menyediakan layanan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi, seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). Sebagai lembaga yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), perusahaan ini memfokuskan diri pada ekonomi hijau dan memiliki peran penting dalam rantai pasok global. Melalui layanan yang diberikan, Mutu International mendukung pengembangan industri yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas sumber daya secara berkelanjutan, dengan tujuan agar pembangunan industri dapat selaras dengan pelestarian lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

 

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Kota Jati Furindo Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Yale Woodpellet Indonesia Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu CV Jaya Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 Legalitas Hasil Hutan Kayu CV Bali Made Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Tahap-2 PT Mitra Agro Sembada : Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 4 VLHHK Hilir PT Korindo Abadi Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 1 VLHHK Hilir CV Catur Bhakti Mandiri Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 1 VLHHK Hilir CV Centrum Furniture

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 3 VLHHK Hilir PT Gunung Putra Mandiri Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 2 VLHHK Hilir PT Kayualam Lestari Mandiri Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 3 VLHHK Hilir CV Prima Nusantara Sejahtera Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 1 VLHHK Hilir PT Muliaoffset Packindo Download

Pengumuman Publik Rencana Sertifikasi VLHHK Hilir PT Pabrik Biomassa Jember Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu Download

Pengumuman Publik Penilikan ke-2 SFM IFCC PT PT Bumi Mekar Hijau : Download

Pengumuman Publik Hasil Kegiatan Resertifikasi PHL PT Riau Andalan Pulp And Paper : Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Indoexim International Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Bukit Hijau Gita Cita Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Tahap-2 PT Multi Pacific International: Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Tahap-2 PT Bumi Pratama Khatulistiwa: Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Padma Citra Amahi Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 1 VLHHK Hilir PT Yeh Brothers Wood Work Indonesia Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 2 VLHHK Hilir PT Millennium Ratanindo Perkasa Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 2 VLHHK Hilir PT Puterarackindo Sejahtera Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 1 VLHHK Hilir PT Hadinata Brothers Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 1 VLHHK Hilir PT Indo Mapan Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 1 VLHHK Hilir CV Sengon Maju Lancar Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 5 VLHHK Hilir PT Tanjung Selatan Makmur Jaya Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Penida Download

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-1 SFM IFCC PT Kalpika Wanatama Unit II : Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu UD Berkah Mahoni Jaya Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu CV GALIUS GRUP PERKASA INDUSTRI Download

Pengumuman Publik Rencana Sertifikasi VLHHK Hilir CV Guslim Berkarya Download

Pengumuman Publik Rencana Surveillance 2 VLHHK Hilir PT Woodexindo Download

Pengumuman Publik Rencana Surveillance 2 VLHHK Hilir PT Asia Concept Download

Pengumuman Publik Rencana Surveillance 3 VLHHK Hilir PT Rimba Partikel Indonesia Download

Pengumuman Publik Rencana VLHHK Hilir Surveillance 2 PT Sinar Rimba Pasifik Download

Pengumuman Publik Rencana Sertifikasi VLHHK Hilir PT Toba Pulp Lestari Tbk Download

Pengumuman Publik Rencana Resertifikasi VLHHK Hilir PT Rumah Masa Depan Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 2 VLHHK Hilir CV Cipta Putra Perdana Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 1 VLHHK Hilir CV Cipta Perdana Mebelindo Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 2 VLHHK Hilir PT Rimba Profil Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 4 VLHHK Hilir PT Surya Jawa Albasia Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 1 VLHHK Hilir CV A Class Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Kurnia Anggun Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Legalitas Hasil Hutan Kayu CV Hikmat Jaya Millwork Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Legalitas Hasil Hutan Kayu CV Intraco (TPT-KB) Download

Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat LK UD Berkat Bersama Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 2 VLHHK Hilir CV Cipta Putra Perdana Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 2 VLHHK Hilir PT Rimba Profil Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 4 VLHHK Hilir PT Surya Jawa Albasia Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 1 VLHHK Hilir A Class Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 2 VLHHK Hilir CV Dholphin Industries Download

Pengumuman Publik Rencana Audit VLHHK Hilir Penilikan 5 PT Intracawood Manufacturing Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Sertifikasi VLHHK Hilir PT Toba Pulp Lestari Tbk Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Resertifikasi VLHHK Hilir PT Rumah Masa Depan Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Surya Mandiri Jaya Sakti Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Sinar Mas Arta Raya Terang Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Mustika Buana Sejahtera Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Resertifikasi PT Buana Wiralestari Mas – Nagasakti Mill: Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Resertifikasi PT Buana Wiralestari Mas – Kijang Mill: Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Resertifikasi PT Ramajaya Pramukti PKS Rama Rama: Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Resertifikasi PT Saban Sawit Subur: Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Tahap-2 PT Plantinto Agro Subur: Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Sahabat Jaya Sukses Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Panca Karya Unggul Abadi Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 3 VLHHK Hilir PT Kota Jati Furindo Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 5 VLHHK Hilir PT Yale Woodpellet Indonesia Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 2 VLHHK Hilir PT Rococo Furniture Industri Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 3 VLHHK Hilir CV Bali Made Download

Pengumuman Publik Rencana Sertifikasi VLHHK Hilir CV Jaya Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 2 VLHHK Hilir CV Dholpin Industries Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Devonshire Indo Utama Download

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-1 SFM IFCC PT Bekayan Jaya Abadi : Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Tahap-2 KSU Bina Warga Sejahtera: Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Resertifikasi Koperasi Perkebunan Buana Sawit Sejahtera: Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Resertifikasi PT Buana Karya Bhakti: Download

Pengumuman Publik Rencana Sertifikasi VLHHK Hilir PT Penida Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 1 VLHHK Hilir PT Indoexim International Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 1 VLHHK Hilir PT Padma Citra Amahi Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 4 VLHHK Hilir PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Barowa) Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu UD Queen Wood Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu KUB Maju Barokah Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu UD Karya Jati Kreatif Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu CV DWIJAYA SUKSES BERSAMA Download

Pengumuman Publik Rencana Sertifkasi VLHHK Hilir PT Penida Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu CV Borobudur Home Furniture Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu CV Borobudur Home Furniture Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Kelompok Jepara 2 Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu KUB Inti Kayu Download

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-1 SFM IFCC PT Permata Borneo Abadi : Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu KUB Wana Hijau Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 2 VLHHK Hilir PT Bukit Hijau Gita Cita Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 1 VLHHK Hilir PT Indoexim International Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 1 VLHHK Hilir PT Padma Citra Amahi Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 4 VLHHK Hilir PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Barowa) Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu UD Kembang Sengon Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu CV Jati Berkah (Kelompok Banjarnegara 2) Download

PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International) mencatat pendapatan konsolidasi perusahaan sebesar Rp 127,4 miliar pada kuartal II 2024 atau naik 21% year-on-year (yoy) dari periode sama tahun lalu sebesar Rp 105,1 miliar.

“Secara keseluruhan, kinerja keuangan yang solid ini menunjukkan bahwa MUTU International terus berkembang dengan baik dan dapat memberikan optimisme bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Direktur Keuangan MUTU International Sumarna, Kamis (1/8/2024).

Sumarna mengatakan, kenaikan pendapatan MUTU terutama didorong oleh bidang inspeksi. Adapun jasa inspeksi MUTU mencatat kenaikan sebesar 44%, dari Rp 26,9 miliar pada kuartal II 2023 menjadi Rp 38,9 miliar pada kuartal II 2024. Hal ini juga didorong oleh peningkatan substansial dari sektor mineral dan pertambangan yang berasal dari entitas anak perusahaan, yaitu PT Jasa Mineral Mutu Indonesia (JMMI).

Selain jasa inspeksi, dia mengatakan jasa pengujian juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat dibandingkan dengan tahun lalu. Pendapatan dari jasa pengujian menunjukkan pertumbuhan yang kuat, yakni meningkat dari Rp 36 miliar menjadi Rp 43,4 miliar, atau naik sebesar 21% yoy. Hal ini juga disokong dengan adanya pengembangan serta penambahan pada alat-alat di laboratorium. Pengembangan dan penambahan alat yang dilakukan oleh MUTU diharapkan dapat memperluas skala pendapatan MUTU.

Menurut Sumarna, dengan catatan kinerja yang positif, perseroan yang bergerak di bidang pengujian, inspeksi, dan sertifikasi ini akan terus berkomitmen untuk mengembangkan potensi serta peluang-peluang usaha yang ada. “Kami berusaha untuk terus meningkatkan kinerja dan mengimplementasikan strategi-strategi yang dapat mendukung stabilitas dan keberlanjutan bisnis MUTU,” tutup Sumarna.

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Kelompok Mulya Barokah Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu UD Dharma Jati Karya Furniture Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Tahap-2 PT Katingan Indah Utama: Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu KELOMPOK KLATEN 2024 Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Evoline Furniture Industry Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Delta Widjaja Indah Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Kayu Adi Permai Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu UD Mandiri Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Kelompok Rembang Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Kelompok Jepara 1 Download

Pengumuman Publik Rencana Penilikan 1 VLHHK Hilir PT Atari Barecore Indonesia Download

Pengumuman Publik Rencana Resertifikasi VLHHK Hilir UD Berkat Bersama Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu UD CIPTA GUNA KREASI CRAFT (Kelompok Banjarnegara 2024.1) Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Kelompok Purbalingga Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Kelompok Grobogan 2024 Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Kelompok Wonogiri 2024 Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu KUB Wana Rimba Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Pilar Cahaya Rimba Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Buana Multi Pratama Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Tjakrindo Mas Download

Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Kelompok Pemalang Download

Pengumuman Publik Hasil Kegiatan Sertifikasi VLHH PT Mangole Timber Producers : (UPLOAD) MUTU-4133G (2-5) Pengumuman publik Hasil Penilaian sert, VLHH PT MTP

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Surya Intan Mandiri Download

Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat LK PT Daya Sakti Niaga Download

Pemberitahuan Untuk Kegiatan Penilaian ISPO Tahap-2 PT Surya Panen Subur: Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Haza Semesta Daya Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 2 CV Intraco (TPT-KB) Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 1 CV Hikmat Jaya Millwork Download

Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 3 PT Kurnia Anggun Download

Pengumuman Publik Hasil Kegitana Sertifikasi PHL RER PT THE BEST ONE UNITIMBER : Download

Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Panca Wana Indonesia Download

Target iklim merupakan sebuah tujuan yang disusun secara spesifik oleh suatu negara, organisasi atau pemangku kepentingan dalam menghadapi perubahan iklim. Implementasi target iklim ini dapat dicapai dengan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatkan ketahanan iklim dan sebagainya.

Implementasi target iklim merupakan bagian dari rencana aksi iklim yang selaras dengan tujuan pengurangan emisi global, sebagaimana dituangkan dalam Paris Agreement.

Saat ini,  kebijakan Indonesia telah dibuat untuk memastikan implementasi target iklim secara efektif yang diimplementasikan dengan adanya kerangka kerja komprehensif yang berkorelasi dengan beragam sektor, membuat praktik berkelanjutan yang lebih intensif, penegakan kepatuhan, dan mendukung kolaborasi dari berbagai elemen mulai dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Arah kebijakan dan regulasi Indonesia berikut dapat mendukung implementasi target iklim, diantaranya:

Menentukan Kerangka Kerja dan Target yang Jelas

Indonesia memiliki Nationally Determined Contributions (NDC) untuk mengurangi emisi GRK dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2030 sebesar 31,89% dengan upaya sendiri, dan pengurangan emisi sebesar 43,2% dengan kerja sama internasional dari kegiatan business as usual.

Indonesia juga memiliki tujuan jangka panjang untuk mencapai ekonomi rendah karbon pada tahun 2050 dengan menyiapkan kerangka kerja strategis yang mendukung perkembangan kebijakan dan dapat diimplementasikan di seluruh sektor.

Peran Regulator

Tidak dipungkiri, dalam menyusun target dan kerangka kerja, perlu untuk dituangkan dalam sebuah regulasi, yang tujuannya agar mengikat ke seluruh pihak. Di sini, peran pembuat regulasi menjadi vital. 

Sebagai contoh, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Perpres 98 Tahun 2021) mengakomodir dasar hukum mekanisme penetapan nilai ekonomi karbon, termasuk pajak karbon dan penjualan emisi.

Tak hanya itu, beberapa regulasi juga diundangkan untuk mendukung implementasi target iklim, beberapa diantaranya adalah:

• Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Paris Agreement yang berisi komitmen indonesia terhadap Paris Agreement yang menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan nasional dan langkah-langkah nasional yang bertujuan untuk mengurangi emisi GRK dan meningkatkan ketahanan iklim
• Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) beserta Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah guna mendukung kebijakan energi nasional secara bertahap.
• Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.03/2021 tentang Pajak Karbon (PMK 195/2021) yang mengakomodir pengenalan mengenai pajak karbon yang utamanya ditargetkan untuk pembangkit listrik tenaga batu bara, sebagai bagian untuk mengimplementasikan 

Insentif untuk Kegiatan Berkelanjutan

Implementasi target iklim dapat dicapai dengan mengenakan pajak karbon yang nilai karbonnya diatur dalam PMK 195/2021. Hal ini dapat mendukung adanya insentif dalam bentuk finansial untuk bisnis yang mengurangi emisi GRK mereka. Dengan mengenakan pajak pada emisi GRK yang dihasilkan, regulasi ini mendukung pelaku usaha untuk berinvestasi pada teknologi yang lebih bersih guna mengurangi jejak karbon.

Regulasi di sektor energi terbarukan juga dapat mendukung dan memastikan bahwa produsen energi bersih memiliki pasar yang layak dan dapat mendorong investasi dalam energi terbarukan.

Penegakan dan Kepatuhan

Standar dan sanksi mengenai pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini mengakomodir mulai dari pengelolaan mutu air, udara, laut, cara pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan limbah hingga penerapan sanksi guna menjamin ketentuan yang telah ditetapkan.

Hal ini juga diakomodir dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik guna mendukung percepatan pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan, termasuk pembatasan proyek yang menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara.

Selain itu, mekanisme Monitoring, Reporting and Verification (MRV) atau yang dalam bahasa indonesia dikenal dengan pengawasan, pelaporan dan verifikasi merupakan sebuah mekanisme yang dilakukan untuk dapat mengawasi produksi emisi dari berbagai sektor dan memastikan transparansi dalam melaporkan perkembangan dari implementasi target iklim.

Mekanisme Pembiayaan

Pemerintah dapat berinisiasi mengenai inisiasi keuangan yang berkaitan dengan implementasi target iklim seperti saham hijau dan wadah pendanaan seperti Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). 

Kerja sama pemerintah dengan swasta atau public private partnership juga dapat dilakukan untuk mendukung kegiatan swasta di bidang implementasi target iklim dengan fasilitas dari pemerintah. Biasanya, kegiatan yang dilakukan dapat berupa proyek infrastruktur dan energi terbarukan dalam skala yang besar untuk memastikan bahwa sumber pendanaan dan tenaga ahli tersedia.

Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas dapat mendukung implementasi target iklim dengan adanya edukasi dan penyebarluasan program untuk meningkatkan kesadaran terhadap perubahan iklim, pentingnya mengurangi emisi dan mendukung kegiatan yang berkelanjutan.

Hal ini dapat dilakukan secara individu maupun dengan kelompok yang lebih besar, seperti komunitas yang bergerak di bidang lingkungan atau di bidang energi terbarukan.

 

menanjak tajam di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Pengaruh budaya Depok – Dalam kurang lebih 10 tahun terakhir, tren yang berkaitan dengan budaya Korea Korea yang merambah ke lapisan masyarakat Indonesia di antaranya musik, drama, kosmetik, hingga makanan.

“Kerja sama dan kolaborasi dari kedua negara ini sangat diperlukan untuk menyambut dan memenuhi kebutuhan dari tren yang sedang berkembang,” ujar Presiden Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International) Arifin Lambaga.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengujian, inspeksi, serta sertifikasi (TIC), MUTU International berusaha memperkuat posisinya dengan menjalin kolaborasi bersama dengan Korea Testing & Research Institute (KTR), lembaga pengujian dan konsultasi teknis terdepan dunia yang berbasis di Korea Selatan.

Adapun kerja sama ini dilakukan dalam beberapa bidang, di antaranya adalah sertifikasi halal, pengujian kosmetik, juga implementasi pemantauan lingkungan untuk mendukung upaya Net Zero Emmisions.

“Budaya Korea di Indonesia merambah hingga makanan, produk kecantikan. Penting bagi Indonesia untuk menangkap peluang terkait tren yang saat ini sedang ada,” komentar Arifin.

Terkait hal tersebut MUTU International dengan KTR telah meresmikan kerja sama strategis dengan adanya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang bertempat di Kantor Pusat MUTU International, Depok, Jawa Barat (23/08).

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Presiden Direktur MUTU International, Arifin Lambaga, dan diserahkan kepada Presiden Direktur KTR, Kim Hyun Cheol. Langkah ini menandai dimulainya kolaborasi bilateral yang menjanjikan antara Indonesia dan Korea Selatan.

Kedua belah pihak berkomitmen untuk terus memperluas cakupan kerja sama guna menjelajahi peluang baru yang dapat memberikan dampak positif yang luas. Melalui kerja sama ini, MUTU International dan KTR.

“Kerja sama ini adalah langkah awal yang diharapkan tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi kedua perusahaan, tetapi juga diharapkan membawa manfaat signifikan bagi perkembangan ekonomi dan sosial di kedua negara,” ujar Arifin Lambaga.

Dalam mencapai tujuan perbaikan iklim di Indonesia, beragam strategi dan berbagai elemen harus bersatu padu dan bersinergi bersama.

Elemen ini meliputi pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan akademisi yang diharapkan dapat berkontribusi di bidangnya masing-masing untuk membantu mencapai tujuan perbaikan iklim di Indonesia.

Pemerintah

Pemerintah merupakan aktor utama dalam membentuk agenda iklim nasional, menetapkan target, membuat kebijakan, menegakkan regulasi dan berkoordinasi dengan lintas sektor termasuk bekerja sama dengan pihak lain dalam skala nasional dan internasional.

Pembuat kebijakan

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan langkah-langkah perbaikan iklim, dengan meratifikasi Paris Agreement to the United Nation Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016.

Target Nationally Determined Contributions (NDC) atau kontribusi Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 guna mendukung perbaikan iklim adalah pengurangan emisi sebesar 31,89% dengan upaya sendiri, dan pengurangan emisi sebesar 43,2% dengan kerja sama internasional dari kegiatan business as usual.

Selain itu, dalam hal pembuat dan menegakkan kebijakan pemerintah juga turut membuat beberapa regulasi yang mendukung perbaikan iklim, seperti Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Pembangkit Listrik dari Sumber Energi Terbarukan yang mengatur dan membatasi penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara, serta Peraturan OJK No. 12 Tahun 2023 mengenai Perdagangan Karbon.

Gerbang awal investasi

Sebagai regulator, Pemerintah juga memiliki kunci sebagai garda terdepan investasi. Investasi ini dapat dilakukan baik dengan pengusaha lokal maupun internasional yang mendukung proyek hijau, seperti pengembangan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan. penanaman kembali hingga riset dan pengembangan teknologi bersih.

Investasi ini juga dapat berasal dari transfer teknologi, kontribusi terhadap asosiasi internasional seperti ASEAN climate action plans, turut serta dalam konferensi internasional yang berfokus pada isu iklim, serta berkomitmen dalam agenda iklim global, seperti meratifikasi Paris Agreement.

Pelaku Usaha

Pelaku usaha selaku sektor privat juga dapat mendukung perbaikan iklim di Indonesia dengan melakukan inovasi, mempraktikkan kegiatan berkelanjutan, hingga mengimplementasikan teknologi rendah karbon. Tak hanya itu, peran pelaku usaha juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dalam sektor ekonomi hijau.

Mengimplementasikan kegiatan berkelanjutan

Kegiatan berkelanjutan ini dapat dilakukan dengan aksi tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility (CSR) yang dapat dilakukan dengan cara mengurangi jejak karbon, mendukung efisiensi energi serta mendukung proyek-proyek yang berfokus pada perbaikan iklim dan lingkungan.

Secara internal, perusahaan juga dapat mengembangkan rantai pasok berkelanjutan dengan meminimalisir dampak terhadap lingkungan seperti menggunakan material mentah secara bijak, mengurangi produksi limbah, dan mengimplementasikan prinsip ekonomi sirkular.

Tak hanya itu, perusahaan juga dapat mengembangkan sayap dalam teknologi hijau seperti berinvestasi dan menambah fokus pada energi terbarukan, sehingga bisnis yang dijalankan dapat menggunakan tenaga energi baru terbarukan, seperti listrik yang diambil dari panel surya.

Secara eksternal, perusahaan dapat berkolaborasi dengan perusahaan dalam lingkup industri yang sama untuk mencapai fokus perbaikan iklim dan mengurangi emisi. Skema kerja sama sektor publik dan privat (public private partnership) juga dapat dijalankan dengan berfokus pada proyek infrastruktur berskala besar yang mendukung pencapaian target ramah lingkungan.

Advokasi juga dapat dilakukan pengusaha guna mendorong dibuatnya kebijakan iklim yang lebih spesifik, dengan mengerahkan power yang dimiliki pengusaha untuk mendorong pemerintah. 

Pengusaha juga dapat menjadi pemimpin pasar yang menjadi benchmark bagi pengusaha-pengusaha lain untuk dapat bergerak dalam bidang lingkungan yang berkelanjutan.

Masyarakat

Masyarakat dengan massa yang sangat besar memerankan peran penting untuk meningkatkan kesadaran, dan mengadvokasi hal-hal yg berkaitan dengan perbaikan iklim untuk mencapai net zero emission. Elemen masyarakat ini dapat berbentuk organisasi non profit, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan.

Membentuk kesadaran dan melakukan advokasi

Organisasi non profit dan komunitas yang bergerak di bidang lingkungan, maupun individu yang aktif menganut sustainable lifestyle dapat melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran terkait perubahan iklim seperti mendukung sustainable lifestyles, mendorong partisipasi publik dalam hal konservasi energi, penanaman kembali dan sebagainya.

Di sini, organisasi non profit juga dapat berperan sebagai tonggak advokasi yang memonitor pemerintah dan meminta akuntabilitas pemerintah atas komitmen iklim yang dibuat pemerintah.

Keterlibatan komunitas

Mengimplementasikan proyek berbasis komunitas yang berkontribusi terhadap lingkungan juga dapat dilakukan seperti kegiatan penanaman mangrove yang mengajak warga di sekitar pesisir.

Selain itu, kegiatan edukasi dan pelatihan seperti lokakarya pertanian berkelanjutan, edukasi terkait kesiapan menghadapi bencana dan edukasi terkait pentingnya efisiensi energi juga dapat dilakukan oleh komunitas untuk memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Akademisi dan Lembaga Penelitian

Akademisi dan lembaga penelitian memiliki kontribusi dalam menghasilkan pengetahuan sains dan inovasi teknologi yang penting bagi pembuat keputusan untuk menentukan aksi perbaikan iklim.

Melakukan penelitian terkait dampak perubahan iklim, dan pengembangan teknologi untuk mengurangi emisi dan meningkatkan ketahanan iklim dapat menjadi peran penting bagi langkah Indonesia dalam mencapai perbaikan iklim.

Mengintegrasikan edukasi terkait perubahan iklim dalam tingkatan pendidikan formal dan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi juga dapat menciptakan generasi yang sigap dan sadar terkait tantangan iklim.

 

Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-1 SFM IFCC PT Kalpika Wanatama (UNIT I) : Download

Pengumuman Publik Hasil Kegitana Sertifikasi PHL RER PT SINAR MUTIARA NUSANTARA : Download

Dalam mewujudkan net zero emission (emisi nol bersih), seluruh elemen yang ada di Indonesia memiliki peran penting. Mulai dari pemerintah, pelaku usaha hingga masyarakat. Semua elemen ini seyogyanya bersatu pada untuk berkolaborasi dengan peran masing-masing yang dimilikinya.

Peran Pemerintah

Pemerintah sebagai pengampu kebijakan memiliki peranan dalam mewujudkan net zero emission, baik dalam membentuk kerangka kebijakan maupun mendukung investasi hijau di Indonesia.

Pembentuk kerangka kebijakan 

Peran pemerintah dalam membentuk kerangka kebijakan dapat berupa mengenmbangkan strategi nasional dan kerangka kebijakan yang mendukung Indonesia mencapai tujuan net zero emission, termasuk strategi Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR) dan the Nationally Determined Contributions (NDCs) yang diatur dalam Paris Agreement.

Selain itu, pemerintah juga dapat mengatur kebijakan rendah karbon untuk mewujudkan net zero emission dengan membuat peraturan. Saat ini, indonesia telah memiliki kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 20222 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. 

Regulasi tersebut mengatur tentang penghentian bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara, dan mendukung penggunaan energi terbarukan. Dalam Peraturan Presiden No. 112 tahun 2022 tersebut juga mengatur tentang pengukuran penghentian dini dari pembangkit listrik tenaga batu bara dan moratorium proyek pembangkit listrik yang menggunakan batu bara, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur dalam peraturan tersebut.

Selain kebijakan percepatan energi terbarukan, pemerintah berdasarkan Peraturan OJK No. 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. Peraturan ini mengenalkan terkait mekanisme perdagangan karbon bagi sektor usaha yang menghasilkan jejak karbon lebih dari batas yang ditentukan.

 Mendukung Investasi Hijau

Pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pembiayaan hijau. Dengan bekerja sama dengan partner internasional dan institusi keuangan, pemerintah dapat mengamankan dana untuk proyek dan infrastruktur energi terbarukan dalam mendukung langkah transisi energi.

Selain itu, kolaborasi antara perusahaan BUMN/BUMD dengan perusahaan swasta untuk mengembangkan proyek energi terbarukan dalam skala besar. Hal ini dapat menjadi salah satu bentuk public private partnership di bidang energi terbarukan.

Peran Pelaku Usaha

Pelaku usaha sebagai penggerak sektor ekonomi utama di Indonesia juga memiliki peran penting untuk mewujudkan net zero emission. Hal ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan teknologi bersih hingga melakukan inovasi dan pengembangan dalam bidang teknologi.

Mengimplementasikan Teknologi Bersih

Bisnis berada di garis depan dalam mengimplementasikan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air dan panas bumi. Dengan mengganti energi batu bara dan sejenisnya dengan energi terbarukan, maka pelaku usaha ikut berkontribusi terhadap penggunaan teknologi bersih.

Tak hanya penggunaan energi bersih, pelaku usaha juga diharapkan bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi energi dalam proses operasional perusahaannya. Hal ini termasuk meningkatkan proses industri, mengurangi limbah dan mengadopsi teknik produksi yang lebih bersih untuk mencapai target pengurangan emisi.

Inovasi dan Pengembangan Teknologi

Pelaku usaha dapat berinvestasi dalam riset dan pengembangan untuk berinovasi terhadap teknologi yang lebih bersih. Hal ini tentunya termasuk mengembangkan teknologi baterai baru, mekanisme penangkapan dan penyimpanan karbon dan beragam sistem efisien dalam energi terbarukan lainnya.

Peran Masyarakat

Elemen dari suatu negara yang sangat besar ialah masyarakat. Kontribusi masyarakat dalam mewujudkan net zero emission dapat dilakukan melalui penerapan gaya hidup berkelanjutan, kontribusi terhadap program lingkungan dan pilihan masyarakat selaku konsumen.

Gaya Hidup Berkelanjutan

Masyarakat memiliki peran penting untuk membantu negara mencapai net zero emission. Gaya hidup berkelanjutan ini dapat diterapkan dalam menghemat penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari, pengurangan limbah rumah tangga, menggunakan air bersih secara bijak, dan menggunakan transportasi umum dibanding kendaraan pribadi.

Masyarakat juga diharapkan menerima dan mendukung penggunaan energi terbarukan. Sebagai contoh, di beberapa wilayah di Indonesia telah dipasang panel surya di pemukiman. Harapannya, masyarakat dapat terus menggunakan panel surya tersebut dalam kegiatan sehari-hari agar dapat mencapai target pengurangan emisi.

Kontribusi dalam Program Lingkungan

Dukungan masyarakat atas program lingkungan yang dijalankan oleh organisasi nirlaba dalam mengadvokasi konservasi lingkungan, aksi nyata memerangi perubahan iklim dapat menjadi salah satu langkah yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya pengurangan emisi. 

Masyarakat juga dapat berkontribusi dalam program yang dijalankan pemerintah dalam hal penanaman kembali, pengelolaan limbah dan inisiasi ketahanan iklim.

Pilihan Konsumen 

Masyarakat selaku konsumen dapat mempengaruhi bisnis dengan menuntut produk dan layanan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Perubahan perilaku konsumen ini  mendorong bisnis untuk mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi jejak karbon untuk memenuhi permintaan pasar.

Tak hanya mempengaruhi bisnis, masyarakat yang memiliki kesadaran keberlanjutan juga dapat mempengaruhi masyarakat lain yang belum memahami pentingnya keberlanjutan lingkungan. Sebagai contoh, pengaruh ini dapat diberikan dengan edukasi penggunaan barang-barang ramah lingkungan yang dibuat konten dan diunggah di sosial media.

 

Pengumuman Publik Rencana Kegiatan Audit Surveillance 3 PT Sinar Mas Arta Raya Terang  Download

Pengumuman Publik Rencana Kegiatan Audit Surveillance 3 PT Sahabat Jaya Sukses Download

Pengumuman Publik Rencana Kegiatan Audit Surveillance 4 PT Mustika Buana Sejahtera Download

Pengumuman Publik Rencana Kegiatan Audit Surveillance 4 PT Surya Mandiri Jaya Sakti Download

Persiapan Indonesia untuk menghadapi dampak dari perubahan iklim dalam era net zero emission (emisi nol bersih) dipengaruhi oleh pendekatan yang terintegrasi. Mulai dari pembuatan kebijakan, pengembangan infrastruktur, keterlibatan masyarakat hingga transisi ekonomi. Usaha-usaha ini sejalan dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang Indonesia untuk memitigasi perubahan iklim yang terjadi. 

Kebijakan dan Kerangka Kerja Nasional

Penyusunan strategi rendah karbon dan ketahanan iklim jangka panjang di tahun 2050 dapat dicapai dengan transisi energi, yakni perubahan dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air dan panas bumi. 

Tak hanya transisi energi, penggunaan lahan dengan berkelanjutan dengan meningkatkan pengendalian hutan, mengurangi deforestasi dan menggalakkan reboisasi dan penghijauan serta perencanaan kota untuk membangun infrastruktur yang tahan iklim, bangunan hijau dan meningkatkan sistem pembuangan limbah dapat menjadi strategi jangka panjang untuk menghadapi perubahan iklim.

Nationally Determined Contributions (NDCs)

Komitmen Indonesia dalam NDC merupakan salah satu perwujudan dari diratifikasinya Paris Agreement to the United Nation Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016.

Kontribusi Indonesia (NDC) dalam menghadapi perubahan iklim meliputi aspek mitigasi dan adaptasi. Target NCD indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 meliputi:

• Pengurangan emisi sebesar 31,89% dengan upaya sendiri;
• Pengurangan emisi sebesar 43,2% dengan adanya kerja sama internasional dari kegiatan business as usual (BaU)

Pengukuran atas NDC ini dapat dilakukan dengan implementasi beragam strategi seperti meningkatkan pengelolaan sumber daya air, meningkatkan pengurangan risiko bencana serta melindungi wilayah pesisir dari kenaikan permukaan laut.

Penyusunan Kebijakan Skala Nasional

Saat ini, indonesia telah memiliki kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 20222 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. 

Perpres ini mengatur tentang penghentian secara bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara dan dukungan untuk menggunakan energi terbarukan. Selain itu, terdapat pula aturan mengenai pembatasan dan moratorium penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam regulasi tersebut.

Indonesia juga mengatur mengenai kebijakan perdagangan karbon melalui bursa karbon yang diatur dalam Peraturan OJK No. 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. Saat ini, Indonesia mewajibkan pelaku usaha dengan pembangkit listrik tenaga batu bara yang terhubung ke jaringan PLN untuk melakukan perdagangan karbon.

Skema perdagangan karbon yang digunakan ialah cap and trade, yakni skema pasar karbon yang diawasi oleh pemerintah untuk membatasi kuota emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dengan emisi berlebih ini dapat membeli unit karbon dari pihak lain yang emisinya di bawah ambang batas yang ditentukan.

Sektor Energi Terbarukan

Indonesia dapat menghadapi perubahan iklim dengan berinvestasi kepada energi terbarukan. Investasi ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan energi terbarukan secara besar-besaran untuk menggantikan bahan bakar fosil. Investasi ini termasuk memperluas kapasitas panas bumi, memanfaatkan energi surya dan angin hingga mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga air.

Investasi lain yang dapat dilakukan adalah mengakomodasi peningkatan pangsa energi terbarukan dengan memodernisasi jaringan dan meningkatkan jaringan listrik hingga ke daerah terpencil untuk memastikan kemerataan energi yang stabil.

Efisiensi energi juga merupakan upaya yang dapat dilakukan termasuk untuk industri manufaktur, pertambangan dan transportasi untuk menurunkan emisi. Edukasi untuk meningkatkan kesadaran publik juga dapat dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan pelaku usaha atau organisasi non profit. Edukasi ini dapat mendukung perilaku penghematan energi seperti penggunaan energi ramah lingkungan dan penggunaan transportasi publik.

Langkah-Langkah Ketahanan dan Adaptasi Iklim

Pengurangan dan Pengelolaan Risiko Bencana

Indonesia tengah meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan sistem peringatan dini untuk banjir, tsunami dan bencana. Hal ini mencakup investasi dalam infrastruktur meteorologi dan geofisika serta memastikan penyebaran informasi yang tepat waktu kepada masyarakat.

Peningkatan ketahanan juga dilakukan dengan program-program adaptasi guna meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Hal ini mencakup pelatihan tentang kesiapsiagaan bencana, pembangunan infrastruktur yang tangguh dan menggalakkan praktik pertanian berkelanjutan.

Perlindungan Daerah Pesisir dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Restorasi mangrove menjadi hal penting untuk melindungi area pesisir dari erosi dan gelombang badai. Mangrove berguna menjadi penahan alami daerah pesisir dari kenaikan permukaan air laut dan menjadi penyongsong kehidupan biota laut. Secara luas, penanaman kembali mangrove juga menjadi proyek yang sedang digalakkan di Indonesia.

Pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi menjadi solusi untuk menangani tingginya risiko kekurangan dan banjir akibat perubahan iklim. Pengelolaan ini dapat dilakukan dengan pembangunan waduk, meningkatkan sistem irigasi dan menggalakkan praktik konservasi air.

Ketahanan kota

Kota-kota di indonesia diharapkan mengadopsi rencana kota hijau untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Hal ini mencakup pengembangan lahan hijau, mendorong transportasi berkelanjutan dan meningkatkan pengelolaan limbah.

Pengembangan infrastruktur yang sejalan dengan tujuan ketahanan iklim juga menjadi penting, mengingat pembangunan iklim ini dapat menjamin jalanan, jembatan dan bangunan dapat berdiri kokoh meski cuaca ekstrim melanda.

Transisi Ekonomi Hijau

Saat ini, indonesia tengah menggalakkan praktik pertanian berkelanjutan untuk mengurangi emisi dari sektor pertanian, serta guna meningkatkan ketahanan pangan. Pertanian berkelanjutan ini meliputi juga pertanian organik, agroforestri dan pengurangan penggunaan pupuk kimia.

Pemerintah juga tengah mendorong penerapan prinsip ekonomi sirkular, dimana sumber daya yang digunakan diputar kembali, didaur ulang dan diregenerasi untuk meminimalisir limbah dan mengurangi dampak lingkungan.

Lapangan Pekerjaan dalam Sektor Ekonomi Hijau

Terbentuknya ekonomi hijau pastinya dibarengi dengan tersedianya lapangan pekerjaan hijau, seperti pekerjaan di sektor energi terbarukan baik untuk tenaga surya, angin, air dan panas bumi. Lapangan pekerjaan ini meliputi pembangunan dan instalasi, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas energi terbarukan.

Terciptanya lapangan pekerjaan baru juga harus didukung dengan kualitas yang mumpuni. Untuk itu, pemerintah seyogyanya juga berinvestasi dalam program pendidikan dan pelatihan untuk membantu pekerja memiliki kemampuan dan keahlian yang setara dengan pekerjaan yang dijalankan dalam lingkup ekonomi hijau. 

Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional, baik dalam lingkup bilateral maupun multilateral dapat dilakukan Indonesia untuk mendukung tercapainya akses terhadap teknologi, keahlian dan pembiayaan untuk rencana menghadapi perubahan iklim.

Kerja sama internasional ini juga dapat membuka akses Indonesia untuk mendapatkan teknologi rendah karbon yang penting untuk mengurangi emisi di sektor-sektor tertentu seperti energi, transportasi dan manufaktur. 

Selain itu, kerja sama dengan pihak internasional untuk membangun kapasitas dalam pengetahuan terkait iklim, penggunaan energi terbarukan dan manajemen risiko bencana. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga dan profesional Indonesia memahami kapasitas fundamental untuk melaksanakan dan mengelola tindakan iklim secara efektif.

Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat generasi muda dapat dilakukan dengan memberikan edukasi tentang perubahan iklim oleh pemerintah melalui sekolah dan universitas. Untuk masyarakat dengan latar belakang usia yang tidak terbatas, dapat dilakukan dengan program yang dihelat oleh komunitas-komunitas lingkungan atau organisasi non profit seperti kegiatan penanaman mangrove, inisiatif pengurangan limbah, dan keikutsertaan masyarakat setempat dalam proyek energi terbarukan.

Partisipasi masyarakat juga dapat dicapai dengan dukungan terhadap perubahan perilaku dalam tingkat individu dan kelompok, seperti dorongan untuk mengurangi penggunaan energi, meminimalisir limbah dan mendukung penggunaan produk yang berkelanjutan.